BREAKING NEWS: BNN Benarkan Tangkap Oknum DPRD Tala Saat Pesta Sabu Bisnis Terselubung, Polisi Kotabaru Tangkap 2 Pelaku TV Kabel Rekonstruksi Pembunuhan di Buncit Indah, Satu Pelaku Sakit Dikabarkan Tertangkap Pesta Sabu, SRN Anggota DPRD Tanah Laut Buka Suara MUSDA Kian Sengit, Rikval Fachruri Bidik Posisi Ketum HIPMI Kalsel

Bamsoet: Sebaiknya Pemerintah Kaji Ulang Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

- Apahabar.com Kamis, 14 Mei 2020 - 20:27 WIB

Bamsoet: Sebaiknya Pemerintah Kaji Ulang Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (14/05). Foto-Antara/Livia Kristianti

apahabar.com, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas I dan kelas II mandiri pada Juli 2020, yang tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/05).

Menurut dia, meskipun kenaikan iuran BPJS nominalnya sedikit berbeda, namun langkah Presiden menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan karena bukan satu-satunya cara mengatasi defisit ekonomi negara, terlebih di tengah resesi ekonomi saat ini.

Dia meminta pemerintah segera memberikan sosialisasi dan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat karena rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini bertolak belakang dengan kembali normalnya iuran BPJS Kesehatan yang beberapa waktu lalu diputuskan MA.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan pemerintah agar selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan menyampaikan bahwa peserta mandiri adalah kelompok masyarakat pekerja informal yang perekonomiannya sangat terdampak pandemi Covid-19.

“Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah mencari solusi dalam menjaga keberlanjutan program JKN-KIS dan keberlangsungan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN agar tetap berjalan, namun tidak memberatkan ataupun membebani masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (05/05) dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada Rabu (06/05).

Perpres 64/2020 mengatur perubahan besaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah. Peserta mandiri tersebut mencakup peserta di segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Iuran kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu berlaku 1 Juli 2020 dan iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu berlaku 1 Juli 2020. Iuran kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu berlaku pada 2021.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Politikus PDIP Polisikan Novel Baswedan Soal Penyiraman Air Keras
apahabar.com

Nasional

Revisi UU KPK Disahkan, Fraksi PKS Sampaikan Catatan Soal Dewas
apahabar.com

Nasional

Tentukan ‘Idul Fitri’, Kemenag Kembali Gelar Sidang Isbat
Ini yang Dilakukan Pengguna Ojol di Tengah Covid-19

Nasional

Ini yang Dilakukan Pengguna Ojol di Tengah Covid-19
apahabar.com

Nasional

Ani Yudhoyono Dapat Donor Sumsum Tulang Belakang, Siapa Pendonor Itu?
apahabar.com

Nasional

Usai Aksi Mendebarkan yang Buat Limbad Bersuara, Captain Vincent Dicabut Izin Terbang
apahabar.com

Nasional

SPBU di Ruas Jalan Tol Trans Jawa, Sumatera dan Kalimantan Segera Dibangun
apahabar.com

Nasional

Soal ‘Puan: Jika Negara Ingin Maju Dan Berkembang, Pendidikan Agama Islam Harus Di Hapus!!’ Tidak Benar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com