Demi Aliran Sungai, Pos Polisi di Jalan Veteran Banjarmasin Dibongkar Lewat Udara, Paman Birin Salurkan Bantuan Korban Banjir dari Jokowi Pekan Ini, Rupiah Berpeluang Tembus Rp 14.000 Dini Hari, Merapi Kembali Luncurkan Awan Panas Sejauh 1,8 Km Kanada Bakal Cabut Larangan Terbang Boeing 737 Max

Bawaslu Kalteng Wanti-Wanti Petahana: Jangan Politisasi Bansos Covid 19

- Apahabar.com Selasa, 5 Mei 2020 - 15:48 WIB

Bawaslu Kalteng Wanti-Wanti Petahana: Jangan Politisasi Bansos Covid 19

ilustrasi dana bansos. Foto-istimewa

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempolitisasi bantuan sosial (Bansos) corona virus disease atau Covid 19.

Hal itu sebagai upaya pencegahan tindakan pelanggaran, sehubungan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Kami telah menyampaikan imbauan kepada bapak gubernur yang berpotensi menjadi calon petahana agar bisa menghindari politisasi bantuan, baik yang bersumber APBN maupun APBD,” kata Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Satriadi, Selasa (5/5).

Imbauan dalam bentuk surat tersebut, sebagai bentuk antisipasi dari penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1/2015. Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.

Secara tegas pada pasal 71 ayat (3) menyebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

‘Sesuai ketentuan pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, sanksi bagi kepala daerah yang menjadi petahana atau mencalonkan diri lagi, dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon,” tegas Satriadi.

Di sisi lain, berdasarkan UU nomor 9/2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Pada pasal 76 ayat (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.

Imbauan ini juga dimaksudkan untuk menghindari tindakan yang dapat berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundangan tersebut.

Sebab, konsekuensinya pada sanksi pembatalan sebagai calon bagi petahana, atau sanksi pidana dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, Bawaslu tidak melarang atau tidak memperbolehkan adanya Bansos. Namun hendaknya pengelolaan supaya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat kampanye terselubung.

Contohnya, dengan melakukan pemasangan atau menempelkan poster diri atau jargon atau slogan-slogan yang bersifat kampanye.

Imbauan juga disampaikan kepada Partai Politik yang nanti akan mengusung calonnya masing-masing, agar dapat mengingatkan.

“Seyogyanya setiap bantuan tersebut hanya diberi label pemerintah daerah, dengan menyebutkan bantuan tersebut bersumber dari APBD atau APBN,” imbuhnya.

Reporter: Ahc23
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

DPRD Barut Usulkan Pimpinan Definitif ke Gubernur  
apahabar.com

Kalteng

Kasus ODGJ Alami Pemasungan di Kapuas Kalteng Masih Tinggi
apahabar.com

Kalteng

Koordinasikan Karhutla, Dandim 1013 Muara Teweh Kunjungi Markas BPBD 
apahabar.com

Kalteng

Akper Kapuas Kalteng Cetak Puluhan Perawat Baru
apahabar.com

Kalteng

Duh, Sebaran Covid-19 di Palangka Raya Kalteng Nyaris Seribu Kasus
apahabar.com

Kalteng

Potensi Cuaca Ekstrem, 5 Kecamatan di Kapuas Diimbau Waspada
Waket DPRD Palangka Raya

Kalteng

Waket DPRD Palangka Raya: HUT Korpri Momentum Tingkatkan Kinerja
apahabar.com

Kalteng

Peresmian Terminal Baru Bandara Tjilik Riwut Ditunda
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com