Tim Macan Kalsel Gerebek Wanita Buronan Kasus Penggelapan Kapal Indef: Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin ULN Melonjak, Setiap Penduduk Warisi Utang Rp 20,5 juta Demo di Pelaihari Berbuntut Laporan Polisi, Sekda Tala Minta Maaf Harga Tiket Bioskop XXI Duta Mall Banjarmasin Turun, Simak Daftar Lengkapnya Kedai Terapung, Unggulan Wisata Baru di Barito Kuala

Bawaslu Kalteng Wanti-Wanti Petahana: Jangan Politisasi Bansos Covid 19

- Apahabar.com Selasa, 5 Mei 2020 - 15:48 WIB

Bawaslu Kalteng Wanti-Wanti Petahana: Jangan Politisasi Bansos Covid 19

ilustrasi dana bansos. Foto-istimewa

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempolitisasi bantuan sosial (Bansos) corona virus disease atau Covid 19.

Hal itu sebagai upaya pencegahan tindakan pelanggaran, sehubungan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Kami telah menyampaikan imbauan kepada bapak gubernur yang berpotensi menjadi calon petahana agar bisa menghindari politisasi bantuan, baik yang bersumber APBN maupun APBD,” kata Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Satriadi, Selasa (5/5).

Imbauan dalam bentuk surat tersebut, sebagai bentuk antisipasi dari penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1/2015. Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.

Secara tegas pada pasal 71 ayat (3) menyebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

‘Sesuai ketentuan pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, sanksi bagi kepala daerah yang menjadi petahana atau mencalonkan diri lagi, dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon,” tegas Satriadi.

Di sisi lain, berdasarkan UU nomor 9/2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Pada pasal 76 ayat (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.

Imbauan ini juga dimaksudkan untuk menghindari tindakan yang dapat berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundangan tersebut.

Sebab, konsekuensinya pada sanksi pembatalan sebagai calon bagi petahana, atau sanksi pidana dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, Bawaslu tidak melarang atau tidak memperbolehkan adanya Bansos. Namun hendaknya pengelolaan supaya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat kampanye terselubung.

Contohnya, dengan melakukan pemasangan atau menempelkan poster diri atau jargon atau slogan-slogan yang bersifat kampanye.

Imbauan juga disampaikan kepada Partai Politik yang nanti akan mengusung calonnya masing-masing, agar dapat mengingatkan.

“Seyogyanya setiap bantuan tersebut hanya diberi label pemerintah daerah, dengan menyebutkan bantuan tersebut bersumber dari APBD atau APBN,” imbuhnya.

Reporter: Ahc23
Editor: Muhammad Bulkini

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Jelang Pilkada, Warga Kapuas Murung Diminta Tak Mudah Terprovokasi
apahabar.com

Kalteng

PBS di Kapuas Diminta Berpartisipasi Aktif Tangani Karhutla
apahabar.com

Kalteng

64,82 Gram Sabu Gagal Edar di Muara Teweh, Polres Barut Berhasil Amankan Tiga Orang Tersangka  
apahabar.com

Kalteng

Kernet Bus Terbalik di Kalteng Ternyata Pakai Narkoba
apahabar.com

Kalteng

Bawaslu Barito Utara Lantik 27 Anggota Panwascam 
apahabar.com

Kalteng

Reses di Kapuas, Anggota DPRD Provinsi Kalteng Serap Sejumlah Aspirasi
apahabar.com

Kalteng

Gapura Perumahan Kelapa Gading Keliru Pasang Tahun Kemerdekaan
apahabar.com

Kalteng

Cegah Pencurian Hewan Kurban, Polres Palangka Raya Patroli Malam
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com