Sasar Mahasiswi Tanah Bumbu, Gembong Jambret Banjarmasin Bertekuk Lutut Banjarmasin Timur Tegang, Remaja Bersajam Kejar-kejaran di Kafe Arwana 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Sungai Hantakan Meluap, 12 Pondok di Pulau Mas HST Larut Terbawa Arus Libur Panjang di Marabahan, Kelotok Susur Sungai Barito Dibikin Kewalahan

Berikut Alasan Presiden Kembali Naikkan Iuran BPJS

- Apahabar.com Rabu, 13 Mei 2020 - 22:46 WIB

Berikut Alasan Presiden Kembali Naikkan Iuran BPJS

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto-Katadata

apahabar.com, JAKARTA – Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memilih menaikkan lagi dengan menerbitkan Perpres baru.

Awalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dibatalkan MA pada Februari 2020. Jadi iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

Namun, seperti dialnsir dari detikcom, Presiden Jokowi memilih tetap menaikkan iuran. Hal itu seiring dengan lahirnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2020:

1. Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan, sebelumnya Rp 160 ribu.
2. Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang, sebelumnya Rp 110 ribu.
3. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, Tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu. Sebelumnya Rp 42 ribu.

Untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP adalah:

1. Kelas I sebesar Rp 160 ribu
2. Kelas II sebesar Rp 110 ribu
3. Kelas III sebesar Rp 42 ribu

Untuk April, Mei, dan Juni 2020 sebesar:

1. Kelas I sebesar Rp 80 ribu
2. Kelas II sebesar Rp 51 ribu
3. Kelas III sebesar Rp 25.500

Lalu, apa alasan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan?

“Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020,” demikian pertimbangan Perpres 64/2020 sebagaimana dikutip dari detikcom, Rabu (13/05).

Selain itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” ujar Jokowi, yang mengundangkan Perpres ini pada 6 Mei 2020.(Dtk)

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Belasan Tahun Dicabuli Ayah Kandung, Mawar Kerap Diintimidasi
apahabar.com

Nasional

BNPB: Tidak Ada WNA Korban Tsunami Selat Sunda
apahabar.com

Nasional

Menteri Kesehatan Ingatkan Para Santri Jaga Kesehatan
apahabar.com

Nasional

Vonis PTUN Soal Blokir Internet di Papua, Simak Tanggapan Menkominfo
apahabar.com

Nasional

Respon Prabowo Soal Kasus Asabri, Prajurit TNI Diminta Tenang
apahabar.com

Nasional

Vaksin Covid-19 Sinovac Diproduksi Bio Farma Kuartal I 2021
apahabar.com

Nasional

Ribuan Pasien di RS Wisma Atlet Dilaporkan Sembuh
apahabar.com

Nasional

Buntut Insiden Boeing 737 Max 8, Menteri Luhut Akan Gelar Rapat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com