H-2 Ramadan, Distribusi Elpiji di Kalsel Macet Lagi Gara-Gara Jalan Rusak Terungkap! Alasan Oknum Pemuda LAS HST Hina Buser yang Tenggelam di Banjarmasin Sadarkan Diri, Dokter Ungkap Kondisi Terkini Echa Si Putri Tidur Banjarmasin POPULER SEPEKAN: Waspada Air Pasang, Ambruknya Pasar Ujung Murung, hingga Viral Putri Tidur Gugur Bertugas, Polisi Pemburu Buron di Sungai Martapura Tinggalkan 3 Anak

Berikut Alasan Presiden Kembali Naikkan Iuran BPJS

- Apahabar.com Rabu, 13 Mei 2020 - 22:46 WIB

Berikut Alasan Presiden Kembali Naikkan Iuran BPJS

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto-Katadata

apahabar.com, JAKARTA – Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memilih menaikkan lagi dengan menerbitkan Perpres baru.

Awalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dibatalkan MA pada Februari 2020. Jadi iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

Namun, seperti dialnsir dari detikcom, Presiden Jokowi memilih tetap menaikkan iuran. Hal itu seiring dengan lahirnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2020:

1. Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan, sebelumnya Rp 160 ribu.
2. Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang, sebelumnya Rp 110 ribu.
3. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, Tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu. Sebelumnya Rp 42 ribu.

Untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP adalah:

1. Kelas I sebesar Rp 160 ribu
2. Kelas II sebesar Rp 110 ribu
3. Kelas III sebesar Rp 42 ribu

Untuk April, Mei, dan Juni 2020 sebesar:

1. Kelas I sebesar Rp 80 ribu
2. Kelas II sebesar Rp 51 ribu
3. Kelas III sebesar Rp 25.500

Lalu, apa alasan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan?

“Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020,” demikian pertimbangan Perpres 64/2020 sebagaimana dikutip dari detikcom, Rabu (13/05).

Selain itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” ujar Jokowi, yang mengundangkan Perpres ini pada 6 Mei 2020.(Dtk)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Polisi: Pengakuan Tersangka Penyerang Novel Akan Dibuka di Pengadilan
apahabar.com

Nasional

Tabur Bunga Harumkan Peringatan Hari Ibu Ke-90

Nasional

Gunung Semeru Meletus, Semburkan Awan Panas hingga Terdengar Suara Gemuruh
apahabar.com

Nasional

Setiap Hari, Sekitar 100-200 Anak Positif Covid-19
apahabar.com

Nasional

Pemerintah Ungkap Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional

Jelang Pernikahan Putri Habib Rizieq, Najwa Shihab, Polisi Rekayasa Lalin, Wagub Minta Terapkan 3M
apahabar.com

Nasional

Termasuk Kalsel, SPI Deklarasikan Kawasan Daulat Pangan di 4 Provinsi
apahabar.com

Nasional

Cegah Penyebaran Covid-19, 18.062 Narapidana dan Anak Sudah Bebas
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com