3 Kali Diskor, Sidang Perdana Netralitas ASN Camat Aluh Aluh Berlangsung hingga Malam Sisa 85 Hari Jadi Bupati, Sudian Noor Doyan Bikin Kebijakan Kontroversial Diam-Diam, Adaro Kepincut Proyek Coal to Methanol di Kotabaru, Apa Kata Dewan? Kubah Datu Kelampaian Kembali Ditutup, Simak Penjelasan Zuriyat Gelapkan Penjualan Motor, Supervisor Marketing PT NSS Tabalong Diamankan Polisi

Demokrat Komentari Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

- Apahabar.com Kamis, 14 Mei 2020 - 15:35 WIB

Demokrat Komentari Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ingrid Kansil (kiri). Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ingrid Kansil, angkat bicara terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Demokrat, kata dia, menilailangkah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan bisa membebani masyarakat pada saat pandemi Covid-19. Demokrat meminta pemerintah membatalkan kebijakan itu.

“Untuk itu disampaikan kepada pemerintah agar rakyat jangan lagi dibebankan kenaikan iuran BPJS di tengah kesulitan ekonomi saat ini dan minta agar Perpres 64 tentang kenaikan iuran BPJS dicabut atau dibatalkan,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (14/5), dilansir Antara.

Dalam situasi pandemi saat ini, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan bantuan kesehatan untuk rakyat khususnya bagi yang terdampak Covid-19, yang telah memiliki payung hukum Perppu Nomor 1/2020.

“Apalagi sebelumnya Mahkamah Agung pada Februari 2020 telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Di tengah situasi pandemi ini, pemerintah malah menaikan iuran BPJS kesehatan yang pada prinsipnya justru menambah beban rakyat.

Hal itu menurut dia terlebih lagi peserta BPJS mandiri yang mayoritas merupakan masyarakat menengah ke bawah yang justru paling rentan terhadap dampak ekonomi selama masa pandemi ini.

Seharusnya, kata dia, rakyat tidak perlu lagi dibebani dengan iuran BPJS yang meningkat karena melihat dampak ekonomi di masa pendemi yang menyentuh hampir menyeluruh di semua tingkatan ekonomi atas menengah dan bawah.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5) dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada Rabu (6/5).

Perpres 64/2020 mengatur perubahan besaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah.
Peserta mandiri tersebut mencakup peserta di segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.

Berikut perjalanan Iuran BPJS Kesehatan:

2018
Jokowi menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

2019
Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran berubah menjadi:

1. Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III
2. Rp 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
3. Rp 160.000 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Baca juga : 29 Kontak Erat Pengidap Covid-19 di Banjarbaru Terlacak!
Februari 2020
Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran menjadi:

1. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
2. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
3. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

“Perpres bertentangan dengan UU, bahkan UUD 1945,” ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro.

Mei 2020
Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Adapun untuk kelas III baru akan naik pada 2021.

Iuran BPJS Kesehatan menjadi:

1. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, Tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu

Baca juga : Banjir Jabodetabek, Basarnas Kirim Pasukan SAR ke Jakarta
2. Iuran Kelas II, yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

3. Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Di Natal Nasional 2019, Jokowi: Jamin Kebebasan Beragama
apahabar.com

Nasional

Pendaki asal Sulawesi Tewas di Gunung Sumbing, Simak Kronologisnya
apahabar.com

Nasional

Doni Monardo: Pemprov DKI Jakarta Belum Pernah Mencabut PSBB
apahabar.com

Nasional

Cair 25 Agustus, Dapat Subsidi Gaji atau Tidak, Cek Caranya
apahabar.com

Nasional

Unjuk Rasa di Papua, Kota Jayapura Lumpuh dan Mencekam
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: 790 Positif, 58 Meninggal, 31 Sembuh
apahabar.com

Nasional

Arab Saudi Tangkap 2 Anggota Kerajaan, Termasuk Adik Raja Salman
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com