Visakha FC Waspadai 3 Penggawa Bali United Sejumlah Calon Haji Kalsel Miliki Penyakit Bawaan Klaim Tak Bersalah, Laskar Adat Dayak Nasional Siap Kawal Kasus Mardani H Maming Nama-Nama Lima Korban LCT Tenggelam di Tanah Laut Satu Korban LCT Tenggelam di Tanah Laut Ditemukan, Identitas Belum Diketahui

Demokrat Komentari Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

- Apahabar.com     Kamis, 14 Mei 2020 - 15:35 WITA

Demokrat Komentari Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ingrid Kansil (kiri). Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ingrid Kansil, angkat bicara terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Demokrat, kata dia, menilailangkah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan bisa membebani masyarakat pada saat pandemi Covid-19. Demokrat meminta pemerintah membatalkan kebijakan itu.

“Untuk itu disampaikan kepada pemerintah agar rakyat jangan lagi dibebankan kenaikan iuran BPJS di tengah kesulitan ekonomi saat ini dan minta agar Perpres 64 tentang kenaikan iuran BPJS dicabut atau dibatalkan,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (14/5), dilansir Antara.

Dalam situasi pandemi saat ini, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan bantuan kesehatan untuk rakyat khususnya bagi yang terdampak Covid-19, yang telah memiliki payung hukum Perppu Nomor 1/2020.

“Apalagi sebelumnya Mahkamah Agung pada Februari 2020 telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Di tengah situasi pandemi ini, pemerintah malah menaikan iuran BPJS kesehatan yang pada prinsipnya justru menambah beban rakyat.

Hal itu menurut dia terlebih lagi peserta BPJS mandiri yang mayoritas merupakan masyarakat menengah ke bawah yang justru paling rentan terhadap dampak ekonomi selama masa pandemi ini.

Seharusnya, kata dia, rakyat tidak perlu lagi dibebani dengan iuran BPJS yang meningkat karena melihat dampak ekonomi di masa pendemi yang menyentuh hampir menyeluruh di semua tingkatan ekonomi atas menengah dan bawah.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5) dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada Rabu (6/5).

Perpres 64/2020 mengatur perubahan besaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah.
Peserta mandiri tersebut mencakup peserta di segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.

Berikut perjalanan Iuran BPJS Kesehatan:

2018
Jokowi menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

2019
Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran berubah menjadi:

1. Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III
2. Rp 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
3. Rp 160.000 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Baca juga : 29 Kontak Erat Pengidap Covid-19 di Banjarbaru Terlacak!
Februari 2020
Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran menjadi:

1. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
2. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
3. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

“Perpres bertentangan dengan UU, bahkan UUD 1945,” ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro.

Mei 2020
Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Adapun untuk kelas III baru akan naik pada 2021.

Iuran BPJS Kesehatan menjadi:

1. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, Tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu

Baca juga : Banjir Jabodetabek, Basarnas Kirim Pasukan SAR ke Jakarta
2. Iuran Kelas II, yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

3. Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Marinir TNI AL Kirim Satgas Kemanusiaan ke Natuna, Ada Apa?
apahabar.com

Nasional

Pagi Buta, Asrama Papua Dilempari Karung Berisi Ular
apahabar.com

Nasional

TKN: Jokowi Dapat Kartu Truft pada Debat Pamungkas
apahabar.com

Nasional

Mengaku Kerabat, Pelaku Pencabulan Anak Berhasil Kelabui 6 Korban
apahabar.com

Nasional

Bebas, Abu Bakar Ba’asyir Langsung ke Ngruki
apahabar.com

Nasional

Kontroversi Jumlah Halaman UU Cipta Kerja, Mensesneg Beri Penjelasan
apahabar.com

Nasional

Ini Cara WNI di Wuhan Bertahan dari Terserang Virus Corona
apahabar.com

Nasional

Wantimpres Resmi Dilantik, Jokowi Ungkap Alasan Pilih Wiranto Sebagai Ketua
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com