Cuaca Kalsel Hari Ini, Waspada Potensi Hujan Petir di Sejumlah Wilayah Demi Top Up Game Online, Pria di Balikpapan Tipu Puluhan Orang Persiapan PON Papua, Balikpapan Sumbang 61 Atlet untuk Perkuat Kaltim Rekap PSU Sejumlah Kecamatan Selesai, KPU Banjar Gelar Penghitungan Lusa Gol Tunggal Raheem Sterling Bawa Inggris Tekuk Kroasia

Efektivitas Satpol PP dan Dishub di Pos Penjagaan Jadi Sorotan

- Apahabar.com Rabu, 27 Mei 2020 - 09:50 WIB

Efektivitas Satpol PP dan Dishub di Pos Penjagaan Jadi Sorotan

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi. Foto-apahabar.com/ Ahya Firmansyah

apahabar.com, BANJARMASIN – Anggota DPRD Banjarmasin, Afrizaldi menyikapi efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Menurutnya, kedua instansi ini tidak harus melulu ada di pos penjagaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, anggaran kedua institusi untuk penjagaan cukup besar yaitu Rp2,1 miliar untuk Satpol PP dan Rp800 juta untuk Dishub.

“Dengan anggaran sebesar itu efektivitas dan juga efeknya itu tidak terlihat dengan adanya keberadaan Satpol PP dan Dishub di check poin,” terang Afrizaldi, Rabu (27/5).

Ia berharap Satpol PP dan Dishub tidak bertugas di malam hari. “Misalkan mereka bertugas malam hari otomatis siang hari tidak bisa melaksanakan tupoksi mereka sebagai aparat penegak hukum yang memang sudah diinsentifkan tiap bulan,” jelasnya.

Afrizaldi menyebut, seharusnya Dishub dan Satpol PP tidak ditugaskan di pos penjagaan tapi memecah kerumunan massa yang berkerumun di pasar atau tempat umum lainnya.

“Kita berharap Satpol PP bisa masuk ke pelosok-pelosok memberikan teguran kepada masyarakat yang sampai sekarang masih keluyuran tanpa masker. Artinya dengan anggaran sebesar itu kalau cuma standby di pos tidak perlu, cukup Polisi dan TNI, ini sangat membuat pemborosan padahal anggaran kita terbatas,” terang Politisi PAN ini.

Afrizaldi menjelaskan, sementara PSBB Jilid 3 ini akan dilanjutkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) mengapa tidak memberikan insentif kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) karena nantinya akan menjadi garda terdepan memberantas Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

“Kalau Satpol PP tidak bisa diberdayakan masuk ke pelosok-pelosok sebagai fungsinya aparat penegak hukum kita alihkan saja kepada Ketua RT untuk diberikan insentif,” ujarnya.

PSBK sendiri merupakan PSBB dalam skop kecil yaitu pada tingkatan RT dan itu lebih ketat mengontrol daerahnya masing-masing agar mengetahui apakah daerahnya terpapar atau tidak. Minimal dalam hal ini mereka akan dapat mengantisipasi penyebaran dari daerah lain.

“Hal ini tentu akan ada efeknya terhadap RT, bagaimana kita harus memperhatikan insentif dan kesejahteraan RT nantinya berimbas pada tugas mereka,” kata Afrizaldi.

“Jangan mereka dibebani dengan tugas tapi insentif dan keamanannya tidak diperhatikan. Karena mereka inikan akan ada di depan dan berpotensi terkena konflik horizontal. Jadi bagaimana kita melindungi kesehatan dan hukum kepada RT, apakah dengan pendampingan hukum,” pungkasnya.

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Tabalong

Kalsel

Cerai dengan ADARO, Pemprov Kalsel Warning PAMA soal Pesangon PHK
apahabar.com

Kalsel

Diduga Tak Netral, Sekda HSU Terancam Sanksi KASN
apahabar.com

Kalsel

Besok 2 Caleg Diduga Money Politics Dipanggil
Longsor

Kalsel

Tim Temukan Sepatu Seorang Korban Longsor Tambang di Tanbu yang Masih Hilang
apahabar.com

Kalsel

Respon Polda Kalsel Lelucon Bom Pesawat di Syamsudin Noor
Banjarmasin

Kalsel

Kronologi Positif Corona B117 Masuk ke Kalsel, dan Antisipasi Pemerintah
apahabar.com

Kalsel

Monumen Perang Banjar yang Kini Hilang
NPC

Balangan

Datangi Dewan, NPC Balangan Tuntut Persamaan Hak Atlet Difabel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com