Misteri 2 Bocah Dibunuh Ibu Depresi di Benawa HST, Saksi Kunci Buka Suara! Oknum Simpatisan Terjerat Sabu di Kotabaru, FPI Bantah Anggotanya Cabuli Murid, Oknum Guru Olahraga di SD Banjarbaru Langsung Dipecat! Ketuanya Buron, Joko Pitoyo Ambil Alih Nasdem Tanah Laut Laporan Denny Rontok di Bawaslu Pusat, Tim BirinMu Endus Motif Lain

Efektivitas Satpol PP dan Dishub di Pos Penjagaan Jadi Sorotan

- Apahabar.com Rabu, 27 Mei 2020 - 09:50 WIB

Efektivitas Satpol PP dan Dishub di Pos Penjagaan Jadi Sorotan

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi. Foto-apahabar.com/ Ahya Firmansyah

apahabar.com, BANJARMASIN – Anggota DPRD Banjarmasin, Afrizaldi menyikapi efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Menurutnya, kedua instansi ini tidak harus melulu ada di pos penjagaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, anggaran kedua institusi untuk penjagaan cukup besar yaitu Rp2,1 miliar untuk Satpol PP dan Rp800 juta untuk Dishub.

“Dengan anggaran sebesar itu efektivitas dan juga efeknya itu tidak terlihat dengan adanya keberadaan Satpol PP dan Dishub di check poin,” terang Afrizaldi, Rabu (27/5).

Ia berharap Satpol PP dan Dishub tidak bertugas di malam hari. “Misalkan mereka bertugas malam hari otomatis siang hari tidak bisa melaksanakan tupoksi mereka sebagai aparat penegak hukum yang memang sudah diinsentifkan tiap bulan,” jelasnya.

Afrizaldi menyebut, seharusnya Dishub dan Satpol PP tidak ditugaskan di pos penjagaan tapi memecah kerumunan massa yang berkerumun di pasar atau tempat umum lainnya.

“Kita berharap Satpol PP bisa masuk ke pelosok-pelosok memberikan teguran kepada masyarakat yang sampai sekarang masih keluyuran tanpa masker. Artinya dengan anggaran sebesar itu kalau cuma standby di pos tidak perlu, cukup Polisi dan TNI, ini sangat membuat pemborosan padahal anggaran kita terbatas,” terang Politisi PAN ini.

Afrizaldi menjelaskan, sementara PSBB Jilid 3 ini akan dilanjutkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) mengapa tidak memberikan insentif kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) karena nantinya akan menjadi garda terdepan memberantas Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

“Kalau Satpol PP tidak bisa diberdayakan masuk ke pelosok-pelosok sebagai fungsinya aparat penegak hukum kita alihkan saja kepada Ketua RT untuk diberikan insentif,” ujarnya.

PSBK sendiri merupakan PSBB dalam skop kecil yaitu pada tingkatan RT dan itu lebih ketat mengontrol daerahnya masing-masing agar mengetahui apakah daerahnya terpapar atau tidak. Minimal dalam hal ini mereka akan dapat mengantisipasi penyebaran dari daerah lain.

“Hal ini tentu akan ada efeknya terhadap RT, bagaimana kita harus memperhatikan insentif dan kesejahteraan RT nantinya berimbas pada tugas mereka,” kata Afrizaldi.

“Jangan mereka dibebani dengan tugas tapi insentif dan keamanannya tidak diperhatikan. Karena mereka inikan akan ada di depan dan berpotensi terkena konflik horizontal. Jadi bagaimana kita melindungi kesehatan dan hukum kepada RT, apakah dengan pendampingan hukum,” pungkasnya.

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Gunakan Klotok, Ajak Warga Bantaran Sungai di Banjarmasin Cegah Corona

Kalsel

Curi Motor dan Tusuk Warga, Pemuda Bahaur Pemanjat Tower Mataraman Diduga Depresi
apahabar.com

Kalsel

Aksi Solidaritas Warga Perbatasan Kotabaru Bantu Korban Kebakaran Patmaraga, Jutaan Rupiah Terkumpul
apahabar.com

Kalsel

Asyik Ngopi, Warga Kaget Lihat Kepulan Asap di Pasar Baru Permai
apahabar.com

Kalsel

Bawaslu Kalsel Luncurkan Aplikasi DMS, Simak Kegunaannya
apahabar.com

Kalsel

Sri Supadmi, Pejuang Literasi dari Tanah Bumbu
penghambur duit

Kalsel

Siapa Sosok Viral Penghambur Duit di Depan Langgar Mandingin HST, Ini Penjelasan Pemilik Video
apahabar.com

Kalsel

Pambakal H Isah Tamberangan Ngotot Tutup Jalan Sungai Puting Tapin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com