Keren, RSD Idaman Banjarbaru Ditetapkan Sebagai RS Unggulan Pelayanan KB Simakalama Pembelajaran Tatap Muka OTT Amuntai, Giliran Orang Dekat Bupati HSU Diperiksa KPK KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru PLN Suplai Listrik untuk Kawasan Food Estate Kalteng

Fraksi PDIP DPRD Tapin Soroti Pentingnya Domisili KTP Warga Pendatang

- Apahabar.com     Jumat, 29 Mei 2020 - 21:47 WITA

Fraksi PDIP DPRD Tapin Soroti Pentingnya Domisili KTP Warga Pendatang

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapin. Sumber: istimewa

apahabar.com, RANTAU – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapin memberikan usulan bagi warga pendatang yang menetap di Tapin untuk merubah domisili di Kartu tanda Penduduknya (KTP).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tapin, HM Rian Jaya, hal itu penting untuk kepastian identitas penduduk itu sendiri dan untuk kerapian data administrasi kependudukan. Mereka yang diwajibkan melakukan hal hal tersebut adalah pendatang yang sudah menetap selama setahun di Tapin.

“Di Tapin sudah satu tahun dia sudah harus mengurus pindah. Jangan misalnya dari Klaten sudah tinggal bertahun-tahun di Tapin tapi E-KTP nya masih Klaten,” jelas Rian saat membahas 7 buah Raperda salah satunya Administrasi Kependudukan di Gedung DPRD Tapin, Jum’at, (29/5).

Jika masyarakat tidak mengurus proses perpindahan tersebut, kata dia, maka hak-haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi secara maksimal. Mulai dari hak-hak politik saat Pemilu sampai hak-hak untuk memperoleh layanan publik.

“Penduduk hanya akan mendapatkan haknya sesuai domisili di databasenya. Apabila saya di database kependudukan di Banjarbaru maka hak-hak politik melekat ataupun mendapatkan hibah atau bansos di Banjarbaru, walaupun sebenarnya di Tapin,” ungkapnya.

H. Rian juga mengingatkan agar saat mengurus pindah domisili juga memperhatikan etika pindah domisili. Bagi perantau yang menumpang, apakah tinggal di tempat keluarga maupun di kontrakan atau kost, maka yang bersangkutan harus sudah mendapatkan izin yang menampung tinggal untuk membuat KK dengan alamat tersebut. Karena perpindahan domisili selalu diikuti penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru.

“Yang penting adalah saat dia mau pindah harus dipastikan tujuannya itu rumahnya sendiri atau menumpang atau rumah kontrakan. Kalau menumpang harus minta izin yang ditumpangi boleh tidak punya KK di situ,” ujarnya.

Dasar pemikiran itu,kata dia, selaras dengan apa yang diamanatkan oleh UU Administrasi Kependudukan. Regulasi ini mengatur bahwa penduduk yang berpindah dan tinggal di daerah tujuan lebih dari satu tahun sudah dikategorikan pindah sehingga perlu mengurus perubahan domisili.

Seperti diketahui dalam Undang-Undang (UU) No. 23/ 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24/2013 tentang Administrasi kependudukan, diatur adanya kewajiban tersebut.

Hal itu tertuang dalam Pasal 15 Ayat 2 bahwa pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari satu tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari satu tahun. Namun begitu, aturan ini tidak terimplementasi dengan baik di lapangan.

Reporter: Muhammad Fauzi Fadilah
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Sanksi Tak Kenakan Masker di Banjarmasin Diturunkan, Simak Besarannya
apahabar.com

Kalsel

Temuan 3 Tambang Ilegal di Tala, Aroma Kongkalikong Menguat
BRI

Kalsel

Plang Aset Debitur, BRI Martapura Digugat Hingga MA
apahabar.com

Kalsel

Napi Asimilasi Berulah, Unit Resmob Polres Banjar Gencar Sweeping
apahabar.com

Kalsel

Melihat Nuansa Islami 1 Muharram di HST  
apahabar.com

Kalsel

Zona Hijau Mendominasi, Banjarmasin Kaji Buka Sekolah di 32 Kelurahan
apahabar.com

Kalsel

Banua Bersholawat Bebas Dari Muatan Politik
apahabar.com

Kalsel

Ini 55 Nama Caleg Terpilih DPRD Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com