Kabar Duka, Satu Lagi Perawat di Banjarmasin Gugur karena Covid-19 Update Banjir Bandang NTT: Meninggal 177 Orang, 45 Masih Hilang Persiapan Terbatas, Pereli Binuang H Rihan Variza Naik Podium Kejurnas Sprint Rally Gugur Bertugas, Polisi Pemburu Buron di Sungai Martapura Tinggalkan 3 Anak Pegawainya Mencuri, Pangeran Khairul Saleh Minta KPK Evaluasi Diri

Gugus Tugas soal Mudik, Doni: Tetap Dilarang, Titik! 

- Apahabar.com Rabu, 6 Mei 2020 - 16:38 WIB

Gugus Tugas soal Mudik, Doni: Tetap Dilarang, Titik! 

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan tak ada perubahan aturan tentang mudik. Artinya, mudik tetap dilarang.

“Saya tegaskan mudik dilarang. Titik,” kata Doni dalam jumpa pers yang disiarkan langsung TVRI, Rabu (6/5).

Beberapa waktu terakhir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menangkap kesan di masyarakat seolah-olah boleh mudik dengan syarat tertentu atau ada kelonggaran.

Di sisi lain, Gugus Tugas juga melihat terdapat persoalan terkait dengan mobilitas orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Misalnya pengiriman alat kesehatan dan perjalanan tenaga medis yang kesulitan menjangkau beberapa daerah.

Karena itu Gugus Tugas menerbitkan Surat Edaran Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Siapa yang dikecualikan? Antara lain aparatur sipil negara, TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, pengecualian kepada masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dunia dan sakit keras,” tuturnya.

Pengecualian juga diberikan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk bekerja atau belajar yang ingin kembali ke Tanah Air.

Adapun sejumlah syarat yang harus dipenuhi kepada mereka yang dikecualikan dari larangan bepergian adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor.

Bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19 tetapi tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah.

Selain itu, mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan.

“Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” katanya. (Ant)

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Viral, Istri Pukuli Suami Penderita Stroke
Aktivis 98

Nasional

Wow! Ikatan Aktivis 98 Kerahkan 1.000 Pengacara Kawal Abu Janda
Mobil Tempur

Nasional

Ingin Punya Mobil Tempur Buatan Pindad, Siapkan Uang Segini
Hujan Es

Nasional

Hujan Es Hebohkan Warga Minahasa Sulut, BMKG Beberkan Alasannya
apahabar.com

Nasional

Demonstran dari 13 Ormas Pasang Keranda di Depan Gedung KPK
apahabar.com

Nasional

Neneng Korban Tsunami Menangis Harta Bendanya Dijarah
apahabar.com

Nasional

Kembali Nahkodai Partai Gerindra, Prabowo Curhat Soal Jabatan Menhan
apahabar.com

Nasional

Ditolak Tetangga, Tim Medis Covid-19 Jakarta Sudah Dapat ‘Rumah’
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com