Usai Beasiswa 1000 Doktor, SHM Bakal Cetak Ribuan Sarjana Baru di Tanah Bumbu Sederet Prestasi Niha, Hafizah Cilik Kotabaru dari MTQ Tingkat Kabupaten hingga Provinsi Polisi Anulir Pernyataan Status Tersangka Dua Mahasiswa Kalsel 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Paula Verhoeven Hamil, Kiano Bakal Punya Adik, Baim Wong Ingin Mak Beti Ucapkan Selamat ke Sang Istri

Gugus Tugas soal Mudik, Doni: Tetap Dilarang, Titik! 

- Apahabar.com Rabu, 6 Mei 2020 - 16:38 WIB

Gugus Tugas soal Mudik, Doni: Tetap Dilarang, Titik! 

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan tak ada perubahan aturan tentang mudik. Artinya, mudik tetap dilarang.

“Saya tegaskan mudik dilarang. Titik,” kata Doni dalam jumpa pers yang disiarkan langsung TVRI, Rabu (6/5).

Beberapa waktu terakhir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menangkap kesan di masyarakat seolah-olah boleh mudik dengan syarat tertentu atau ada kelonggaran.

Di sisi lain, Gugus Tugas juga melihat terdapat persoalan terkait dengan mobilitas orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Misalnya pengiriman alat kesehatan dan perjalanan tenaga medis yang kesulitan menjangkau beberapa daerah.

Karena itu Gugus Tugas menerbitkan Surat Edaran Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Siapa yang dikecualikan? Antara lain aparatur sipil negara, TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, pengecualian kepada masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dunia dan sakit keras,” tuturnya.

Pengecualian juga diberikan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk bekerja atau belajar yang ingin kembali ke Tanah Air.

Adapun sejumlah syarat yang harus dipenuhi kepada mereka yang dikecualikan dari larangan bepergian adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor.

Bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19 tetapi tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah.

Selain itu, mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan.

“Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” katanya. (Ant)

Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Bawaslu ‘Buntuti” Langkah Prabowo di Haul Guru Sekumpul
apahabar.com

Nasional

Penumpang Wings Air Tujuan Banjarmasin-Balikpapan Kepergok Merokok
apahabar.com

Nasional

Komplotan Pengoplos Gas Elpiji 3 Kg Dibongkar
apahabar.com

Nasional

Kemen PPPA Terus Kawal Kasus Penyebaran Video Porno di Tasikmalaya
apahabar.com

Nasional

Kemnaker Sebut Subsidi Gaji Telah Disalurkan kepada 2,3 Juta Pekerja

Nasional

Ribuan Warga Kalsel-Kalteng Nikmati Listrik Gratis Mulai Hari Ini
apahabar.com

Nasional

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kalsel Naik
apahabar.com

Nasional

Pertama di Eropa, Slovenia: Good Bye Corona!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com