Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan Live Mola TV! MU vs Chelsea di Liga Inggris, Prediksi Skor, Line up dan Link Streaming Siaran Langsung Pembantai Tetangga di Kelumpang Kotabaru Diancam Penjara Seumur Hidup! ANEH, 3 Proyek Jembatan di Banjarmasin Jalan Terus Walau Tanpa IMB Seruan Tokoh Tanah Bumbu: Pendukung SHM-MAR Jangan Ikut Sebar Hoaks dan Fitnah

Instruksi Kapolri: Penyidik Jangan Mudah Tahan Tersangka

- Apahabar.com Rabu, 6 Mei 2020 - 00:46 WIB

Instruksi Kapolri: Penyidik Jangan Mudah Tahan Tersangka

Komjen Idham Azis terpilih menjadi Kapolri secara aklamasi. Foto - Liputan6.com/Johan Tallo

apahabar.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Idham Azis meminta para penyidik polisi untuk tak mudah menahan tersangka selama pandemi Covid-19.

Instruksi itu dibuat untuk mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran virus Corona penyebab Covid-19 di tanah air.

“Petunjuk dari Kapolri berkaitan dengan penanganan tindak pidana di tengah wabah corona, bahwa jajaran kepolisian diminta selektif dan secara khusus yang berhubungan dengan penentuan penahanan dalam proses penyidikan dijadikan sebagai upaya paling terakhir. Artinya, penyidik (diminta) untuk tidak mudah melakukan penahanan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Asep Adisaputra, akhir pekan lalu.

Hal tersebut penting untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam menjalankan jaga jarak fisik dan mengurangi kepadatan di dalam rutan selama pandemi.

“Agar tidak terjadi kepadatan jumlah tahanan yang berada di rumah tahanan kepolisian dan dalam rangka melaksanakan physical distancing,” katanya.

Penahanan tersangka dalam proses penyidikan merupakan upaya paling terakhir yang dapat dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan. Namun Asep menegaskan penyidikan kasus-kasus pidana harus tetap berjalan.

“Upaya yang dikedepankan adalah proses penyelesaian hukum secara normatif. Namun tetap mempertimbangkan sifat dari tindak pidana dan situasi yang ada saat ini,” katanya.

Penahanan Jurnalis 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mempertanyakan penahanan eks Pemimpin Redaksi (Pemred) Banjarhits.id -partner 1001 media kumparan- oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, Senin (4/5) kemarin.

Menurut AJI, sikap Polda Kalsel membuktikan bahwa aparat penegak hukum abai terhadap UU Pers Nomor 40 tahun 1999 serta nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers-Polri. Sebab, wartawan dengan kerja-kerja jurnalistiknya sudah dilindungi dua aturan tersebut.

“Tidak bisa ditahan begitu saja. Masalahnya ini harusnya sudah clear di Dewan Pers saja. Pelanggaran MoU Polri-Dewan Pers ini jadi preseden buruk saat momentum Hari Kebebasan Pers, 3 Mei kemarin,” kata Ketua AJI Balikpapan Devi Alamsyah .

Sengketa pemberitaan yang dimuat Diananta juga sebenarnya sudah selesai di tangan Dewan Pers. Artinya, proses hukum tak bisa lagi dilanjutkan oleh pihak kepolisian.

Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers yang yang terbit 5 Februari 2020.

Isinya, meminta pihak teradu yakni Kumparan dan Banjarhits memuat hak jawab atas berita yang dinilai keliru.

“Dan permintaan itu sudah dipenuhi, tapi penyidikan masih berjalan. Kami menyesalkan abainya polisi terhadap MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri,” ujarnya.

Selain itu AJI juga menyesalkan sikap polisi yang menyoal status Banjarhits.id yang tidak berbadan hukum dan tak tercantum di Dewan Pers.

“Terlepas dari status hukum Banjarhits.id, sekali lagi, kerja-kerja jurnalistik sudah dilindungi UU. Karenanya, sengketa karya jurnalistik diselesaikan di ranah Dewan Pers bukan pidana,” jelas dia.

Atas kejadian itu AJI menuntut pengentian proses hukum terhadap Nanta. Pihaknya juga mengajak semua awak media massa se-Indonesia ramai-ramai mengawal kasus Nanta sampai tuntas.

“Penahanan Nanta tidak berdasar. Dalam hukum, orang tidak bisa dihukum dua kali atas kasus yang sama.”

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol M Rifai mengatakan penetapan tersangka Diananta berdasar keputusan penyidik.

Sejauh penyidikan digulirkan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Antara lain, saksi ahli bahasa, saksi ahli pers, saksi ahli pidana, hingga saksi hukum ITE.

“Sudah dilakukan pemeriksaan dan menguatkan pembuktian unsur melawan hukumnya. Banjarhits tidak terdaftar di Dewan Pers karena bukan badan hukum di bidang pers,” ujar Rifai dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/5) malam.

Sebagai pengingat, Polda Kalsel menahan Diananta karena berita yang ia unggah di portal banjarhits.id diduga menyinggung SARA.

Konten yang disoal berita berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’. Berita ini diunggah Diananta melalui saluran banjarhits.id, pada 9 November 2019 lalu.

Pengadunya atas nama Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan. Berita itu dinilai menimbulkan kebencian karena kental bermuatan sentimen kesukuan.

Sukirman melapor ke Polda Kalsel untuk diusut lebih lanjut dengan aduan UU ITE.

Diananta dan Sukirman sempat datang ke Sekretariat Dewan Pers di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020 lalu guna proses klarifikasi.

Hasil pertemuan memutuskan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu. Bukan banjarhits.id yang menjadi mitra kumparan.

Dalam lembar putusan yang sama, diputuskan juga berita ini melanggar pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Dengan argumentasi bahwa menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku.

Selanjutnya, Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud.

Rekomendasi itu diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers yang terbit 5 Februari 2020.

Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang disoal.

Namun, di lain sisi, proses hukum masih berlanjut di polisi sampai dilakukan penahanan di Rutan Polda Kalsel sampai 20 hari ke depan, terhitung sejak 4 Mei 2020. (Ant)

Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Sukses di Bidang ITK Kategori Wilayah Perairan, Polres Kotabaru Dapat Penghargaan Kapolri

Kalsel

Sukses di Bidang ITK Kategori Wilayah Perairan, Polres Kotabaru Dapat Penghargaan Kapolri
apahabar.com

Kalsel

ASN Pemkot Banjarmasin Gelisah, Tukin Tak Kunjung Cair
apahabar.com

Kalsel

Desa Tanah Habang Mataraman Kebanjiran, Warga Enggan Mengungsi

Kalsel

Blunder PSBB Banjarmasin, Penumpang Gelap Diduga Diselundupkan via Trisakti
apahabar.com

Kalsel

PDAM Ungkap Penyebab Air di Banjarmasin seperti Kopi
apahabar.com

Kalsel

Jurnalis Kalsel Galang Solidaritas, Ajukan Penangguhan Diananta
apahabar.com

Kalsel

Waswas Covid-19, Polisi di Tala dan Banjar Door to Door Bagikan Kurban
apahabar.com

Kalsel

Sudah Dua Pekan, Bandara Beringin Tutup Jadwal Penerbangan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com