BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Iuran BPJS Naik, Senator Kalsel: Pemerintah Bermain dengan Putusan MA

- Apahabar.com Kamis, 14 Mei 2020 - 16:29 WIB

Iuran BPJS Naik, Senator Kalsel: Pemerintah Bermain dengan Putusan MA

Kenaikan iuran BPJS ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5) dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada Rabu (6/5). Foto ilustrasi-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan.

Berdasar tingkatan, untuk kelas I dan II naik per 1 Juli 2020, sedangkan untuk iuran kelas III baru tahun depan.

Kenaikan itu tertuang dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Mencermati hal tersebut, Anggota DPD RI Habib Abdurrahman Bahasyim menyayangkan keputusan pemerintah yang dirasa kurang bijak. Ekonomi masyarakat diprediksi bisa makin terhimpit.

Keputusan pemerintah itu juga dianggap tak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan Perpres Nomor 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya.

“Idealnya pemerintah harus melaksanakan putusan MA, sebagai bentuk tauladan taat azas. Jika tidak, terkesan pemerintah bermain-main dengan Putusan MA,” ujar Habib Banua sapaan akrabnya.

Senator asal Kalsel itu berharap Presiden RI Joko Widodo meninjau kembali dan bahkan sebaiknya membatalkan Perpres dan konsisten melaksanakan putusan MA.

Apabila tidak dilaksanakan bisa dinilai memberikan contoh yang tidak baik kepada rakyat.

“Saya berharap pemerintah mendahulukan kepentingan rakyat kecil dan menahan diri dari menaikkan iuran BPJS, agar terlihat di mata masyarakat bahwa pemerintah adalah tauladan yang baik dalam azas taat hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5) dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada Rabu (6/5).

Perpres 64/2020 mengatur perubahan besaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah.
Peserta mandiri tersebut mencakup peserta di segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.

Berikut perjalanan Iuran BPJS Kesehatan:

2018
Jokowi menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

2019
Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran berubah menjadi:

1. Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III
2. Rp 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
3. Rp 160.000 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Februari 2020
Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran menjadi:

1. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
2. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
3. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

“Perpres bertentangan dengan UU, bahkan UUD 1945,” ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro.

Mei 2020
Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Adapun untuk kelas III baru akan naik pada 2021.

Iuran BPJS Kesehatan menjadi:

1. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, Tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu

2. Iuran Kelas II, yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

3. Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

apahabar.com

Habib Banua. Foto-Antara

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Hari Anak Nasional, Dari Perpustakaan Ramah Anak Hingga Hadirkan Perpusling
apahabar.com

Kalsel

Alasan Warga Terdampak Pembangunan RSUD Sultan Suriansyah Masih Usahakan Banding
apahabar.com

Kalsel

Khusus Hadapi Puting Beliung, BPBD Banjarbaru Bentuk ‘Tukang Siaga Bencana’

Kalsel

Terungkap, Pembunuhan Guru Teweh di Amuntai Diduga Direncanakan
apahabar.com

Kalsel

Ratusan Warga Binaan Rutan Barabai Bukber Keluarga

Kalsel

Jam Malam PSBB, Aparat Banjarmasin Tegur Warga yang Beraktifitas
apahabar.com

Kalsel

Gelar Budaya Etnis Selendang Sutra Yogyakarta, Wadah Promosi Budaya Banjar di Level Nasional
apahabar.com

Kalsel

Intip Cara Legislator di Kalsel Memaknai Hari Raya Kurban
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com