Salah Tulis, Perbaikan Plang Nama SDN di Banjarmasin Tunggu Dana BOS Cair Bawa Pesan Damai ke Ukraina-Rusia, Jokowi Dianggap Layak Raih Nobel Diguyur Hujan Berjam-Jam, Sejumlah Kawasan di Banjarbaru Tergenang Banjarmasin Terendam Lagi, Masyarakat Diminta Waspada Air Kiriman! Banjarbaru Terendam, Sejumlah Warga Dievakuasi

Jika Pemerintah Terapkan Tatanan New Normal, Simak Permintaan IDI

- Apahabar.com     Rabu, 27 Mei 2020 - 22:38 WITA

Jika Pemerintah Terapkan Tatanan New Normal, Simak Permintaan IDI

Presiden Joko Widodo saat meninjau salah satu pusat niaga di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Foto-Humas Kemensetneg

apahabar.com, JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mempersiapkan tatanan new normal. Kondisi wabah corona juga bervariasi di setiap wilayah.

Perbedaan penyebaran Covid-19 di setiap wilayah perlu diperhatikan berdasarkan kurva epideminya. Di banyak negara lain, perbedaan penerapan new normal bisa terlihat di setiap kota atau wilayah di negara tersebut.

“Terutama kapan waktu yang tepat dan bagaimana caranya yang sesuai dengan situasi setempat,” kata Humas PB IDI Halik Malik, seperti dilansir Republika, Rabu (27/05).

Ia menambahkan, ada enam hal yang harus disiapkan secara matang oleh pemerintah sebelum menerapkan new normal di Indonesia. Hal ini sesuai instruksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pertama adalah pemerintah harus memastikan pengendalian virus corona sudah dilakukan. Jangan sampai langsung menerapkan new normal tanpa ada pengendalian yang dilakukan di wilayah-wilayah yang bersangkutan.

Hal kedua yang perlu disipakan adalah rumah sakit yang memadai untuk penanganan Covid-19.

“Menyiapkan rumah sakit atau sistem kesehatan untuk identifikasi, isolasi, testing, hingga karantina,” kata Halik menambahkan.

Selanjutnya, pemerintah harus memastikan pencegahan dan perlindungan pada masyarakat, khususnya pencegahan dan perlindungan dari Covid-19 terhadap masyarakat rentan dan berisiko tinggi.

Selain itu, harus disiapkan protokol-protokol untuk melakukan upaya-upaya pencegahan di lingkungan kerja.

“Semua protokol harus dipersiapkan terlebih dahulu, termasuk untuk sosialisasinya,” kata dia menambahkan.

IDI juga menegaskan, pemerintah harus bisa mencegah kasus impor Covid-19. Pemerintah harus bisa melindungi warga Indonesia dari potensi penularan Covid-19 yang dibawa orang asing.

Terakhir, yang paling penting berkaitan dengan sosialisasi penerapan new normal. Persiapan penerapannya di masyarakat harus terus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi sebelum memasuki fase new normal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini mengatakan, tatanan new normal akan diterapkan jika reproduction number (R0) di sejumlah provinsi telah menurun di bawah 1. Selain itu, new normal akan dilakukan jika sektor-sektor tertentu di lapangan mampu mengikuti tatanan baru tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 melalui konferenis video di Istana Merdeka, Rabu (27/05).

“Akan kita mulai untuk tatanan baru ini. Kita coba di beberapa provinsi dan kabupaten dan kota yang memiliki R0 sudah di bawah 1 dan juga pada sektor-sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa melakukan mengikuti tatanan norma baru yang ingin kita kerjakan,” ujar Jokowi.

Presiden juga meminta agar protokol adaptasi tatanan normal baru yang telah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memahami apa yang harus dilakukan selama new normal berlangsung.

“Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak,” kata dia menambahkan.

Jokowi yakin jika sosialisasi dilakukan secara masif, kasus Covid-19 dapat segera turun. Hal ini, menurut dia, juga sudah dilakukan di beberapa provinsi.

Karena itu, pemerintah menerjunkan aparat gabungan TNI dan Polri ke berbagai titik keramaian di empat provinsi dan 25 kabupaten/ kota untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan norma baru yang akan kita lihat dari angka-angka dan fakta-fakta di lapangan utamanya yang berkaitan dengan R0 dan Rt dan apabila ini nanti efektif, kita akan gelar perluas lagi. Kita lebarkan lagi ke provinsi yang lain ke kota yang lain,” kata Presiden Jokowi.(Rep)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pendaki asal Sulawesi Tewas di Gunung Sumbing, Simak Kronologisnya
Banjir Kalsel

Nasional

Sederet Tokoh Nasional Soroti Banjir di Kalsel
Polda Metro Jaya

Nasional

Polda Metro Jaya Buru Pelaku yang Melukai 2 Polisi
apahabar.com

Nasional

Izin Berobat, Suami Airin Suap Kalapas untuk Kencani Wanita di Hotel
apahabar.com

Nasional

50.710 Pasien RSD Wisma Atlet Sembuh dari Covid-19
apahabar.com

Nasional

KPU: Total 225 Petugas KPPS Meninggal dan 1.470 Orang Sakit
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Masukan Kadin dan HIPMI untuk Perbaikan Ekonomi
Jemaah Umrah

Nasional

Instruksi Menag: Jemaah Umrah Berangkat Tahun Ini
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com