Keren, RSD Idaman Banjarbaru Ditetapkan Sebagai RS Unggulan Pelayanan KB Simakalama Pembelajaran Tatap Muka OTT Amuntai, Giliran Orang Dekat Bupati HSU Diperiksa KPK KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru PLN Suplai Listrik untuk Kawasan Food Estate Kalteng

Jokowi: Semua Daerah Keluhkan Pendapatannya Anjlok

- Apahabar.com     Sabtu, 16 Mei 2020 - 18:31 WITA

Jokowi: Semua Daerah Keluhkan Pendapatannya Anjlok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/05). Foto-Sekretariat Presiden/Lukas

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa banyak pemerintah daerah (Pemda) yang mengeluhkan merosotnya pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19.

Bahkan menurutnya, penurunan PAD yang dialami daerah bisa mencapai 30 persen hingga 50 persen dibanding periode sebelumnya.

“Iya, kalau sekarang ini semuanya mengeluh. karena pasti PAD-nya menurun drastis. Ya karena aktivitas masyarakat juga anjlok sehingga retribusi tidak bisa dipungut. Ini relevansi dari sebuah kebijakan, konsekuensinya income PAD turun,” jelas Jokowi dalam keterangan pers seperti dilansir Republika.co.id, Jumat (15/05) malam.

Terkait penurunan PAD yang dialami pemda ini sempat diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkeu menyampaikan, pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap perekonomian nasional dan daerah, terutama di zona merah dengan kasus penyebaran yang cukup tinggi seperti DKI Jakarta.

Menkeu mengungkapkan, penurunan PAD paling parah dialami daerah di Pulau Jawa sebagai episentrum penyebaran Covid-19.

“Jawa jauh lebih tajam, yakni PAD bisa drop sampai 40 persen. Kalau di luar Jawa barangkali lebih sedikit. Di DKI (Jakarta) yang bahkan PAD-nya bisa turun hampir 50 persen,” jelas Sri Mulyani, pertengahan April lalu.

Berdasarkan APBD 2019 lalu, PAD Provinsi DKI Jakarta dianggarkan Rp 50,84 triliun. Angka PAD ini didapat dari pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Sementara berdasarkan APBD 2020 ini, target PAD dipatok di angka Rp 57 triliun.

Pemerintah pusat juga berencana melakukan pemangkasan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sepanjang 2020 ini. Pemangkasan dilakukan karena pemerintah pusat melakukan penyesuaian atas penurunan penerimaan pajak. Pendapatan negara pun diproyeksikan menurun sampai 10 persen.

Menkeu menyebutkan, pemangkasan TKDD tahun 2020 bisa menyentuh Rp 94 triliun. Kendati begitu, ujarnya, pemangkasan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kemampuan fiskal setiap daerah.

“Ada daerah yang memiliki kapasitas fiskal bagus dan ada yang sangat kecil. Tentu kita akan adjust pemotongan berdasarkan kapasitas masing-masing,” jelasnya.(Rep)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Herd Stupidity

Nasional

Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Herd Stupidity Ikut Trending
apahabar.com

Nasional

Tertangkap di Kolong Rumah, Pelaku Pencabulan Anak Dihajar Massa
apahabar.com

Nasional

150 Pasien Covid-19 Sembuh, Jubir Pemerintah: Mereka Punya Imunitas
Mujahidin

Nasional

Tangani Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Pasukan Khusus TNI Siap Diberangkatkan

Nasional

Ini 4 Sektor Usaha yang Dapat Karpet Merah di Kawasan Industri Halal

Nasional

Waspada, Gelombang di Sejumlah Wilayah Perairan Capai 4 Meter
M Kece

Nasional

Begini Cara Irjen Napoleon Masuk Sel Sebelum Aniaya M Kece di Rutan Bareskrim
Vaksin

Nasional

Soal Vaksin Covid-19, IDI Tunggu BPOM Keluarkan Izin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com