Operasi Senyap KPK di Amuntai HSU, Polda Belum Pastikan Kronologis OTT KPK di Amuntai HSU, Beranjak dari Laporan Masyarakat OTT KPK di Amuntai, Pegawai Kaget Ruang Kerja Bupati HSU Sudah Disegel OTT KPK di Amuntai HSU, Satgas Pinjam Ruang Polres Kopi Liberika Diminati Mancanegara, SPI Kalsel Sebut Mutiara Hitam Gambut

Jokowi Tegaskan Belum Ada Pelonggaran PSBB

- Apahabar.com     Senin, 18 Mei 2020 - 14:13 WITA

Jokowi Tegaskan Belum Ada Pelonggaran PSBB

Presiden Joko Widodo saat meninjau penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta, Senin (18/05). Foto-Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, pemerintah belum akan melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Untuk itu, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalani protokol kesehatan.

“Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan pandemi covid-19 di Istana Merdeka seperti dilansir dari Republika,co.id, Senin (18/05).

Namun, pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario pelonggaran PSBB. Skenario ini baru akan diputuskan setelah mempertimbangkan berbagai data dan fakta perkembangan corona di lapangan.

“Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” ucap dia.

Jokowi mengatakan, dalam dua pekan ke depan, pemerintah pun masih akan fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Karena itu, ia meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan.

“Dan perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya,” tegasnya.

Presiden mengatakan, moda transportasi masih dapat beroperasi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, untuk melayani distribusi logistik, mengangkut penumpang yang beraktivitas untuk urusan pemerintahan, kesehatan, maupun kepulangan pekerja migran, dan untuk urusan ekonomi.(Rep)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: 42.762 Positif, 16.798 Sembuh
apahabar.com

Nasional

Bawaslu Gandeng Facebook Awasi Medsos Selama Pilkada
apahabar.com

Nasional

Tokoh Perbatasan Sambut Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Nasional

Soal Tuduhan Ivermectin, Moeldoko Laporkan ICW ke Bareskrim
apahabar.com

Nasional

Cara Membedakan Madu Asli atau Palsu Secara Ilmiah
apahabar.com

Nasional

LIVE STREAMING: Presiden Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru
apahabar.com

Nasional

Telkom: Layanan Telekomunikasi di Banten-Lampung Normal
apahabar.com

Nasional

Polri-TNI Terjunkan 9 SSK Amankan Kerusuhan di Manokwari
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com