Agar Koalisi Penanggulangan AIDS Banjarmasin Tak Lagi Mati Suri Kebakaran Pekapuran Raya, Bumil Dilarikan ke RS Pembunuhan di Datar Laga Hantakan, Polisi Imbau Jaga Kondusifitas  Presiden Jokowi: Keliru Jika Uang Rakyat Dibelanjakan Barang Impor Siap-Siap, Mulai 10 Juni ASDP Naikkan Tarif Penyeberangan Feri Kotabaru-Batulicin 

Jubir Pemerintah: Pemberlakuan New Normal Tidak akan Serempak di Semua Daerah

- Apahabar.com     Minggu, 31 Mei 2020 - 20:28 WITA

Jubir Pemerintah: Pemberlakuan New Normal Tidak akan Serempak di Semua Daerah

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB Jakarta pada Jumat (08/05). Foto-Dok. BNPB

apahabar.com, JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan pemberlakuan new normal atau kenormalan baru bergantung pada kondisi epidemiologi daerah masing-masing dan tidak akan dilaksanakan secara serempak.

“Kita tidak menganggap kenormalan baru itu ibarat bendera start untuk sebuah lomba lari, semua langsung bergerak bersama-sama. Tidak. Sangat tergantung kepada kondisi epidemiologis masing-masing daerah dan menjadi keputusan kepala daerahnya,” kata Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (31/05).

Yurianto menegaskan bahwa kenormalan baru tidak akan secara langsung diberlakukan pada semua aspek dan bidang tanpa adanya sosialisasi, edukasi dan simulasi penerapan.

Penerapan normal baru akan diputuskan oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan laporan kajian beberapa indikator seperti laporan epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang dikaji Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam kriteria epidemiologi perlu dipastikan daerah tersebut sudah berhasil menurunkan jumlah kasus selama dua pekan berturut-turut sejak puncak terakhir dengan besaran lebih dari 50 persen.

Jika kasus positif masih ada, maka harus dilihat paling tidak penambahan kasus positif rata-rata harus menurun 50 persen dari kasus yang diperiksa. Selain itu harus terjadi penurunan jumlah kematian.

Yurianto juga menegaskan akan dilihat kasus positif yang dirawat dalam dua pekan terakhir dan sistem pengawasan kesehatan yang diberlakukan.

Pertimbangan-pertimbangan itu akan disampaikan kepada bupati/wali kota untuk menjadi dasar pembicaraan dengan jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pihak terkait apakah akan mengaplikasikan normal baru.

Jika memutuskan untuk diberlakukan, maka pemda harus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan memastikan mereka memahami betul protokol kesehatan yang wajib dijalankan selama normal baru.

Ketika ada pemahaman maka perlu dilakukan simulasi di masyarakat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

“Oleh karena itu bukan sesuatu yang mudah, yang kemudian secara sepihak dinyatakan bahwa kenormalan baru dilakukan. Tentunya harus melalui sosialisasi, edukasi dan simulasi,” tegas Yurianto.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Uploader - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pasukan Oranye Kaget, Mahluk Raksasa Ini Nongol dari Selokan Kebayoran Lama
apahabar.com

Nasional

Kemenkes: Pandemi Covid-19 Berdampak Pada Program Imunisasi

Nasional

Kontroversi Jurkani: Mantan Perwira yang Tewas dengan Cara Bar-Bar
apahabar.com

Nasional

Jokowi Perintahkan Polri dan KPK ‘Gigit’ Mereka yang Korupsi
apahabar.com

Nasional

Kalsel Memilih: Potret Unik Politik Daerah, Patuhi Ulama Ketimbang Parpol
apahabar.com

Nasional

Apeksi Dukung Anugerah Kebudayaan PWI Pusat
apahabar.com

Nasional

Pilkada Kalsel 2020, M Nuh Ingatkan Pers Tetap Jaga Fungsinya
apahabar.com

Nasional

Viral Video Detik-detik Puan Maharani Diduga Matikan Mic Irwan Fecho di Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com