Cerita Sukses Trader Forex Banjarmasin, Modal Rp 15 Juta Berangkatkan Umrah Keluarga 3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa?

Jubir Pemerintah: Perlu Kajian Data Komprehensif untuk Relaksasi PSBB

- Apahabar.com Rabu, 20 Mei 2020 - 20:42 WIB

Jubir Pemerintah: Perlu Kajian Data Komprehensif untuk Relaksasi PSBB

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. Foto-Antara/Nova Wahyudi

apahabar.com, JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menegaskan perlu kajian data yang komprehensif oleh semua pihak untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Yurianto menegaskan, relaksasi PSBB masih disusun dan belum diberlakukan.

“Ini sedang disusun oleh pemerintah, mohon tidak dimaknai bahwa sekarang sudah diberlakukan,” kata Yurianto dalam jumpa pers di Graha BNPB yang dipantau di Jakarta, Rabu (20/5).

Yurianto menegaskan sampai saat ini pemerintah masih berpegang teguh pada protokol kesehatan dan PSBB sebab pelaksanaannya harus fokus dan terus menerus.

Kemudian juga ditunjang dengan melakukan pemeriksaan massal dan masif, kontak tracing lebih agresif serta mengisolasi dan mengobati sebaik-baiknya jika ditemukan kasus atau ada yang sakit.

“Komitmen pemerintah tetap melakukan sebab indikator keberhasilan kita adalah seberapa banyak kita bisa mengendalikan pertambahan kasus baru yang nantinya juga akan mampu mengendalikan kasus kematian,” katanya.

Yurianto mengakui pemerintah memang sedang melakukan berbagai macam kajian dan skenario yang kemudian dikembangkan serta nantinya pasti dilaksanakan. Namun, apabila kondisi pengendalian penyakitnya sudah memungkinkan dilakukan relaksasi atau upaya untuk mengendorkan pembatasan-pembatasan di bidang-bidang PSBB.

Kajian tersebut masih terus dilakukan sebab permasalahan di tiap daerah atau provinsi, kabupaten dan kota tidak sama sehingga diperlukan kajian data oleh semua pihak terkait.

Ia meminta masyarakat untuk tidak memaknai hal itu sudah diberlakukan sebab jika relaksasi tidak terukur, maka yang terjadi adalah munculnya penularan-penularan baru.

Sebab, kata dia, akan muncul perasan tidak perlu lagi memakai masker, merasa tidak perlu lagi menjaga jarak serta merasa tidak perlu lagi menghindari kerumunan sehingga penularan Covid-19 akan semakin banyak dan kasus positif meningkat.
Oleh karena itu, ia menyampaikan gugus tugas nasional bersama gugus tugas yang ada di daerah akan konsisten dengan arahan Presiden untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Begitu pula dengan pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka untuk kepatuhan dan menjaga kedisiplinan penyelenggaraan PSBB pada daerah yang menyelenggarakannya atau disiplin menjalankan protokol kesehatan pada wilayah yang belum menerapkan PSBB.

“Ini penting karena bahkan WHO tidak bisa memastikan sampai kapan pandemi ini berlangsung,” ucapnya.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Tenang Namun Waspada Tsunami
apahabar.com

Nasional

Temui Para Tokoh, Jokowi Melunak Soal UU KPK
apahabar.com

Nasional

PBNU Imbau Warga Jaga Persatuan Saat Natal
apahabar.com

Nasional

Facebook Hapus Misinformasi soal Virus Corona
apahabar.com

Nasional

Biang Kerok Banyaknya Tenaga Honorer di Indonesia
apahabar.com

Nasional

Lanjutan Sidang Ratna Sarumpaet Hari Ini, 6 Saksi Akan Dihadirkan
apahabar.com

Nasional

Risma Jadi Wali Kota Terpopuler di Media
apahabar.com

Nasional

Respon Kalsel Pembangunan Ibu Kota Tak Rambah Hutan Lindung
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com