Catat! 3 Lokasi Pos Jaga PPKM Level IV di Banjarmasin PPKM Level IV, Banjarmasin Dirundung Sederet Masalah Resmi Direvisi! PPKM Level 4 Banjarmasin Hanya Berlaku Hingga 2 Agustus Dear Warga Banjarmasin! Siapkan Kartu Vaksinasi Sebelum Ditanya Petugas PPKM Level 4 Perjuangan Penyintas di Banjarmasin, Jadi Pendonor untuk Selamatkan Pasien Covid-19

Kejaksaan Didesak Hentikan Penuntutan Eks Pemred Banjarhits

- Apahabar.com     Rabu, 20 Mei 2020 - 19:48 WITA

Kejaksaan Didesak Hentikan Penuntutan Eks Pemred Banjarhits

Serah terima tahap dua berkas perkara Diananta Putera Sumedi, eks pemimpin redaksi Banjarhits.id di Kejaksaan Kotabaru. Foto-Bujino for apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Polda Kalsel menyatakan hasil penyidikan kasus eks pemimpin redaksi (Pemred) Banjarhits Diananta Putra Sumedi telah lengkap atau P21. Kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Kotabaru.

Diananta dilaporkan ke polisi setelah menulis sengketa tanah warga dengan perusahaan milik Jhonlin Group.

Diananta ditahan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Rutan Polda Kalsel sejak Senin 4 Mei 2020.

Upaya penangguhan tahanan Diananta yang dilakukan 48 jurnalis dan organisasi non-pemerintah bidang lingkungan di Kalsel dan dan organisasi lingkungan tidak dikabulkan polisi dengan alasan kasus tersebut mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Banjarhits.id merupakan media yang bekerja sama dengan Kumparan.com melalui program 1001 Startup Media. Melalui kerjasama tersehut berita dari wartawan Banjarhits dimuat di kanal Kumparan.com/Banjarhits. Berita yang dipermasalahkan “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” yang diunggah di Banjarhits.id 9 November 2019 lalu.

Pelapor kasus ini adalah Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan. Ia menilai berita itu menimbulkan kebencian karena bermuatan sentimen kesukuan. Dia melaporkan Diananta ke Polda Kalsel dan ke Dewan Pers November 2019 lalu. Saat kasusnya ditangani Dewan Pers, Polda Kalsel tetap melanjutkan proses penyelidikan.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers menyatakan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat Banjarhits itu. Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud.

Rekomendasi itu diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai.

Pihak kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang dipermasalahkan.

Namun, polisi tetap memproses kasus tersebut dan kini melimpahkan kasusnya ke Kejaksaan. Melihat perkembangan ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyampaikan sikap:

1. Mengecam pemidanaan terhadap Diananta Putra Sumedi karena itu tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan Pers yang dijamin dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sengketa pers juga sudah semestinya diselesaikan di Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 (c).

2. Menyesalkan sikap polisi yang tetap memproses hukum kasus ini meskipun sudah diselesaikan oleh Dewan Pers seperti skema yang tertuang dalam MoU antara Dewan Pers dan Polri, yang ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang tertuang dalam surat No: 2/DP/MoU/II/2017 dan surat No: B/15/II/2017.

Sikap penyidik yang memproses kasus itu meski sudah ada proses di Dewan Pers, merupakan sikap yang tidak menghormati MoU yang dibuat oleh institusi Polri dan Dewan Pers.

3. Mendesak Kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam kasus Diananta ini. Sebab, kasus ini sudah diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers sesuai amanat Undang Undang Pers dan MoU Polri dan Dewan Pers. (*)

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

OTT Lagi! KPK Tangkap PNS dan Jaksa Kejari Yogyakarta

Hukum

Sebulan, Pencabulan Anak hingga Peredaran Ekstasi Diungkap di Tapin
apahabar.com

Hukum

Terindikasi Gila, Penjagal Bocah SD di Limpasu HST Tak Bisa Dipidana?
apahabar.com

Hukum

Sehari, 3 Helm di PN Banjarmasin Raib Digondol Maling
apahabar.com

Hukum

Perempuan Asal Ampah Kalteng Terjerat Sabu di Tabalong
apahabar.com

Hukum

Karier Mengilap Kasat Reskrim Kotabaru: Tempur Melawan OPM
apahabar.com

Hukum

Duel Rebutan Anak di Jalan Jati Banjarmasin, Pelaku Datang dengan Samurai Terhunus
apahabar.com

Hukum

Istri WNA Korsel yang Diduga Gantung Diri di Tabalong Syok
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com