Cerita Sukses Trader Forex Banjarmasin, Modal Rp 15 Juta Berangkatkan Umrah Keluarga 3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa?

Kejaksaan Didesak Hentikan Penuntutan Eks Pemred Banjarhits

- Apahabar.com Rabu, 20 Mei 2020 - 19:48 WIB

Kejaksaan Didesak Hentikan Penuntutan Eks Pemred Banjarhits

Serah terima tahap dua berkas perkara Diananta Putera Sumedi, eks pemimpin redaksi Banjarhits.id di Kejaksaan Kotabaru. Foto-Bujino for apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Polda Kalsel menyatakan hasil penyidikan kasus eks pemimpin redaksi (Pemred) Banjarhits Diananta Putra Sumedi telah lengkap atau P21. Kasus ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Kotabaru.

Diananta dilaporkan ke polisi setelah menulis sengketa tanah warga dengan perusahaan milik Jhonlin Group.

Diananta ditahan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Rutan Polda Kalsel sejak Senin 4 Mei 2020.

Upaya penangguhan tahanan Diananta yang dilakukan 48 jurnalis dan organisasi non-pemerintah bidang lingkungan di Kalsel dan dan organisasi lingkungan tidak dikabulkan polisi dengan alasan kasus tersebut mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Banjarhits.id merupakan media yang bekerja sama dengan Kumparan.com melalui program 1001 Startup Media. Melalui kerjasama tersehut berita dari wartawan Banjarhits dimuat di kanal Kumparan.com/Banjarhits. Berita yang dipermasalahkan “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” yang diunggah di Banjarhits.id 9 November 2019 lalu.

Pelapor kasus ini adalah Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan. Ia menilai berita itu menimbulkan kebencian karena bermuatan sentimen kesukuan. Dia melaporkan Diananta ke Polda Kalsel dan ke Dewan Pers November 2019 lalu. Saat kasusnya ditangani Dewan Pers, Polda Kalsel tetap melanjutkan proses penyelidikan.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers menyatakan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat Banjarhits itu. Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud.

Rekomendasi itu diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai.

Pihak kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang dipermasalahkan.

Namun, polisi tetap memproses kasus tersebut dan kini melimpahkan kasusnya ke Kejaksaan. Melihat perkembangan ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyampaikan sikap:

1. Mengecam pemidanaan terhadap Diananta Putra Sumedi karena itu tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan Pers yang dijamin dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sengketa pers juga sudah semestinya diselesaikan di Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 (c).

2. Menyesalkan sikap polisi yang tetap memproses hukum kasus ini meskipun sudah diselesaikan oleh Dewan Pers seperti skema yang tertuang dalam MoU antara Dewan Pers dan Polri, yang ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang tertuang dalam surat No: 2/DP/MoU/II/2017 dan surat No: B/15/II/2017.

Sikap penyidik yang memproses kasus itu meski sudah ada proses di Dewan Pers, merupakan sikap yang tidak menghormati MoU yang dibuat oleh institusi Polri dan Dewan Pers.

3. Mendesak Kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam kasus Diananta ini. Sebab, kasus ini sudah diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers sesuai amanat Undang Undang Pers dan MoU Polri dan Dewan Pers. (*)

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Fakta-Fakta OTT Beruntun KPK, Dua-duanya Terkait Suap
apahabar.com

Hukum

Penghujung Tahun, Pengedar Sabu di Tapin Dibekuk
apahabar.com

Hukum

Harapkan Tim Gabungan Buka Misteri Kasus Novel
apahabar.com

Hukum

Waspada, Kecelakaan Juga Mengintai Saat Waktu Lengang
apahabar.com

Hukum

Pria Kandangan Simpan Sabu di Bawah Karpet
apahabar.com

Hukum

Kerap Meresahkan Warga, Budak Sabu Digaruk Polsek Tamban
apahabar.com

Hukum

Terkait Penetapan Tersangka Bachtiar Nasir, Ahli Hukum: Bukan Kriminalisasi Selama Ada Bukti
apahabar.com

Hukum

Seorang Pria Tertangkap Tangan Miliki 3 Paket Sabu 
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com