apahabar.com, BANJARBARU – Kementerian Kesehatan RI belum memberi kepastian mengenai usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru.
Sebelumnya, diperkirakan jawaban atas usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru itu, diberikan paling lambat dalam waktu dua hari setelah berkas diserahkan Gubernur Kalsel ke Kemenkes.
Seperti diketahui, berkas telah disetujui Gubernur Kalsel dan dikirim ke Kemenkes pada Senin (27/4) lalu.
Saat itu, Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani mengatakan soal keputusan PSBB akan disetujui atau ditolak seharusnya sudah diketahui paling lambat Kamis (30/4).
Namun, ketika dikonfirmasi apahabar.com, Nadjmi hanya menjawab jika Pemkot Banjarbaru belum mendapat kabar terkait kepastian PSBB itu.
“Belum ada (kepastian PSBB). Kita masih menunggu,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Kamis (30/4) sore.
Ia menerangkan, jika ternyata pengusulan PSBB Kota Banjarbaru dikelola oleh Pemprov Kalsel.
“Ternyata kan usulannya (PSBB) dihandle oleh Provinsi,” ungkapnya.
Pasalnya usulan PSBB Kota Banjarbaru berbarengan dengan beberapa daerah lainnya.
“Karena bersamaan dengan daerah lain, seperti Kabupaten Banjar, Batola, Tanbu (Tanah Bumbu) dan kita sendiri Kota Banjarbaru. Jadi usulan ini, provinsi yang mengawal,” terangnya.
Menurut Nadjmi, sampai Kamis (30/4) siang kemarin, ia belum mendapat kabar prihal PSBB dari Pemprov Kalsel.
Sehingga Pemkot Banjarbaru hanya bisa menunggu kabar mengenai usulan tersebut.
“Kalau kita sudah memasukkan usulan itu kan hari Jumat lalu kepada Provinsi, kemudian diserahkan ke Kemenkes RI. Memang awalnya perkiraan kita (soal keputusan PSBB) antara Kamis (kemarin) atau Jumat (hari ini). Namun sekarang belum dapat info,” ungkapnya.
Lalu bagaimana dengan kesiapan Pemkot Banjarbaru?
Nadjmi mengklaim pihaknya sudah siap kapan pun PSBB ini bakal diterapkan. “Kami siap saja kalau itu disetujui,” tegasnya.
Selain itu, ketika disinggung terkait adanya penekanan kesiapan jaring pengaman sosial ketika penerapan PSBB, Nadjmi merespons tegas. Dan Pemkot dalam hal ini juga telah siap.
“Insya Allah kita siap. Karena memang jaring pengaman sosial ini ada beberapa sumber, mulai dari Kemensos RI, lalu sumber dari Pemprov, dari APBD kita hingga bantuan lain berupa CSR dari pihak ketiga. Jadi kita sudah siapkan dan ada data untuk hal ini,” pungkasnya.
Reporter: Nurul Mufidah.
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
