Titah Jokowi di Mataraman Kalsel: Segera Perbaiki Jembatan BREAKING! Jokowi Tiba di Kalsel, Langsung Blusukan Bagi Sembako Hujan Deras, Ribuan Korban Banjir Nantikan Kedatangan Jokowi di SDL Geger! Kakek Tak Bernyawa di Bak Truk Trisaksti Banjarmasin Yuk Nyumbang, Razi Sudah Relakan Pakaiannya untuk Korban Banjir Kalsel

Kemenkominfo Minta Tokopedia Investigasi Kebocoran Data

- Apahabar.com Senin, 4 Mei 2020 - 10:52 WIB

Kemenkominfo Minta Tokopedia Investigasi Kebocoran Data

Kantor Tokopedia di Jakarta. Foto-Bloomberg

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta pengelola platform digital Tokopedia melakukan investigasi internal untuk memastikan dugaan kebocoran data.

Selain itu, Tokopedia juga diminta mengambil langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan data pengguna.

Sebelumnya, Tokopedia membenarkan adanya upaya pembobolan terhadap data pengguna. Tanggapan itu diberikan menyusul adanya isu mengenai pembobolan 15 juta data pengguna Tokopedia.

“Kami sudah bersurat dan berkordinasi dengan Tokopedia. Tim teknis Kominfo sudah melakukan koordinasi teknis untuk menindaklanjuti adanya isu pembobolan data pengguna,” ujar Menteri Kementerian Kominfo, Johnny G. Plate, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (03/05).

Johnny menyatakan Kementerian Kominfo telah meminta Tokopedia melakukan tiga hal untuk menjamin keamanan data pengguna. Pertama, meminta Tokopedia untuk segera melakukan pengamanan sistem guna mencegah meluasnya kebocoran data.

Kedua, meminta Tokopedia memberitahu pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos. “Ketiga, melakukan investigasi internal untuk memastikan dugaan data breach serta apabila telah terjadi, mencari tahu penyebab data breach tersebut,” kata Johnny.

Menurut Johnny, Kementerian Kominfo telah meminta laporan tentang pemberitahuan dugaan kebocoran data kepada pemilik akun, tindakan pengamanan sistem yang diakukan, serta potensi dampak data breach kepada pemilik data. “Kami, masih menunggu laporan tersebut selesai dibuat,” ujar dia.

Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban memenuhi Standar Pelindungan Data Pribadi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

“Tokopedia menyampaikan bahwa sistem pengamanan mereka menggunakan password yang disimpan dalam bentuk hash. Selain itu, Tokopedia juga telah menggunakan fitur OTP sebagai two factors authentication sehingga user selalu diminta memasukkan kode yang baru secara real-time setiap melakukan login,” ujar Menteri Johnny.

Kementerian Kominfo juga mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan akun masing-masing. Menkominfo meminta masyarakat untuk rutin mengganti password dan tidak mudah percaya dengan pihak lain yang meminta password maupun kode OTP.

Menurut Menteri Johnny, password dan OTP hanya dibutuhkan oleh sistem. “Jadi kalo ada permintaan password atau OTP dari perseorangan, sudah dipastikan itu penipuan,” kata dia.

Menkominfo juga mengingatkan adanya penipuan yang menggunakan phising atau penipuan dengan cara mengelabui untuk mencuri akun pribadi. Johnny mengingatkan masyarakat untuk memastikan keaslian email pengirim sebelum mengklik tautan yang diterima lewat email.

Menteri Johnny mengatakan Kementerian Kominfo akan memanggil Direksi Tokopedia. “Terkait permasalahan ini, saya telah meminta Dirjen Aptika untuk memanggil Direksi Tokopedia agar memberikan penjelasan terkait hal ini. Pertemuan akan dilakukan Senin, tanggal 4 Mei,” ujar Johnny.

Segera bahas RUU PDP

Saat ini dugaan kebocoran data akun pengguna Tokopedia tengah ditangani dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Bersamaan dengan itu, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mengupayakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengirim Surat Presiden (Supres) kepada DPR terkait RUU PDP. Saat ini proses politik di DPR sedang berjalan. “Pemerintah melalui Kementerian Kominfo juga tengah mempersiapkan panitia kerja untuk menindaklanjuti proses ini dengan DPR,” ujar Johnny.

“Kami meyakini bahwa Pemerintah maupun DPR tetap memberi prioritas untuk pengesahan RUU PDP. Terlebih lagi RUU ini telah masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas,” katanya menambahkan.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Bursa Saham Asia Turun, IHSG Ikut Melemah
apahabar.com

Ekbis

Di Tengah Pandemi Covid-19, Hipmi Harap Program Pemerintah Harus Tepat Dimanfaatkan
apahabar.com

Ekbis

Jelang Natal dan Tahun Baru Aktivitas Kirim Barang Meningkat
apahabar.com

Ekbis

Pemerintah Pastikan Premium dan Solar Tak Naik
BPD HIPMI Kalsel

Ekbis

Kembalikan Berkas Pendaftaran, Tiga Caketum BPD HIPMI Kalsel Siap Bersaing
apahabar.com

Ekbis

Terbiasa Transaksi Syariah, FESyar KTI 2019 Digelar di Banjarmasin
apahabar.com

Ekbis

Rupiah Babak Belur, Dolar AS Melesat ke Rp 14.500
apahabar.com

Ekbis

Harga Emas Antam Turun Lagi Jadi Rp 935.000 per Gram
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com