ga('send', 'pageview');
Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan Covid-19 di Bappeda Kalsel: Puluhan Positif, Satu Meninggal Dunia Tragedi Ledakan Berantai di Beirut: Puluhan Tewas, Ribuan Luka-Luka, Satu WNI Isu Save Meratus Mencuat, Konsesi PT MCM Masih Ada di HST Nih, Hasil Swab Wali Kota Banjarmasin Usai Bertemu Nadjmi Adhani




Home Kalsel

Jumat, 1 Mei 2020 - 16:19 WIB

Korupsi Dana Covid-19, Habib Banua: Hukum Mati

Redaksi - apahabar.com

Foto sebagai ilustrasi. Warga membantu distribusi sembako ke Kelurahan Surgi Mufti sebelum menyalurkannya ke warga terdampak pandemi Corona di Banjarmasin. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

Foto sebagai ilustrasi. Warga membantu distribusi sembako ke Kelurahan Surgi Mufti sebelum menyalurkannya ke warga terdampak pandemi Corona di Banjarmasin. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah menelan banyak anggaran.

Gelotoran dananya mencapai angka triliun hingga miliaran rupiah.

Dana sebesar itu dialokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga APBD.

Menangkap fakta itu, Anggota DPD RI Habib Abdurahman Bahasyim menyampaikan langkah antisipasinya dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

Senator asal Kalsel itu menegaskan pelaku korupsi dana penanganan bencana di tengah pandemi akan dipidana mati.

“Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana nasional tidak ada pilihan lain. Kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” ujar Habib Banua sapaan akrabnya.

Baca juga :  Tabrak Lari Maut di Kotabaru, Polisi Kejar Pengemudi Truk Tangki

Penegasan itu, lanjut Habib sudah tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK).

Payung hukum tersebut mengisyaratkan hukuman mati bagi koruptor yang menilep anggaran Covid-19.

Sebab pandemi Corona sudah digolongkan bencana nasional, sehingga siapapun pelakunya diancam pidana berat.

Ketentuan pidana itu tertuang dalam pasal 2 ayat 3 UU 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga :  Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru, Polisi Blusukan ke Pasar Galuh Cempaka

“Selain melanggar hukum koruptor ini juga dapat dikatakan melanggar sosial dan etika,” tegasnya.

Ia berharap, aparat penegak hukum tak boleh memberikan kelonggaran dan malah dilakukan untuk melanggar hukum atau korupsi.

“Pihak yang berperan melakukan pengawasan harus tegas dan masyarakat juga harus melajukan tindakan laporan apabila mengetahui adanya potensi tindak pindana seperti itu,” ucapnya.

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Garuda Tergelencir di Syamsudin Noor, Humas: Dalam Penanganan
apahabar.com

Kalsel

Haul Sekumpul Ke-14, Intip Kiat Telkomsel Antisipasi Lonjakan Trafik
apahabar.com

Kalsel

Breaking News: Buaya Penyerang Remaja Putri di Sebamban Ditangkap!
apahabar.com

Kalsel

Seleksi Calon Anggota KPU Tabalong, Abdi dan Sandy Kecewa, Agus “No Comment”
apahabar.com

Kalsel

Jalan Licin, Kasat Lantas Ingatkan Pengguna Jalan di Tanbu Hati-hati Berkendara
apahabar.com

Kalsel

Penyerang Mapolsek Daha Pelaku Tunggal, Polisi: Kakaknya Datang
apahabar.com

Kalsel

Lama Buron, Penikam Sopir Bupati Barito Utara Akhirnya Menyerah
apahabar.com

Kalsel

Kalsel Diguyur Hujan,  BMKG Syamsuddin Noor: Sudah Diperkirakan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com