Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi Wawali Terpilih Meninggal, Begini Penjelasan RSP Balikpapan Respons Pemprov, Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Kalsel

Korupsi Dana Covid-19, Habib Banua: Hukum Mati

- Apahabar.com Jumat, 1 Mei 2020 - 16:19 WIB

Korupsi Dana Covid-19, Habib Banua: Hukum Mati

Foto sebagai ilustrasi. Warga membantu distribusi sembako ke Kelurahan Surgi Mufti sebelum menyalurkannya ke warga terdampak pandemi Corona di Banjarmasin. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah menelan banyak anggaran.

Gelotoran dananya mencapai angka triliun hingga miliaran rupiah.

Dana sebesar itu dialokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga APBD.

Menangkap fakta itu, Anggota DPD RI Habib Abdurahman Bahasyim menyampaikan langkah antisipasinya dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

Senator asal Kalsel itu menegaskan pelaku korupsi dana penanganan bencana di tengah pandemi akan dipidana mati.

“Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana nasional tidak ada pilihan lain. Kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” ujar Habib Banua sapaan akrabnya.

Penegasan itu, lanjut Habib sudah tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK).

Payung hukum tersebut mengisyaratkan hukuman mati bagi koruptor yang menilep anggaran Covid-19.

Sebab pandemi Corona sudah digolongkan bencana nasional, sehingga siapapun pelakunya diancam pidana berat.

Ketentuan pidana itu tertuang dalam pasal 2 ayat 3 UU 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selain melanggar hukum koruptor ini juga dapat dikatakan melanggar sosial dan etika,” tegasnya.

Ia berharap, aparat penegak hukum tak boleh memberikan kelonggaran dan malah dilakukan untuk melanggar hukum atau korupsi.

“Pihak yang berperan melakukan pengawasan harus tegas dan masyarakat juga harus melajukan tindakan laporan apabila mengetahui adanya potensi tindak pindana seperti itu,” ucapnya.

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Apdesi Minta Pemilihan Pembakal di HST Dipercepat
apahabar.com

Kalsel

Kapolda Kalsel : Sinergitas TNI dan Polri Menjadi Bagian yang Sangat Penting
apahabar.com

Kalsel

Tampilkan Kain Sasirangan, Maulida Terpilih Jadi Putri Nusantara IPDN 2019
apahabar.com

Kalsel

Rencana Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin, Gugus Tugas Warning Disdik
apahabar.com

Kalsel

Perhatian! Kualitas Air Sungai di Banjarmasin Tak Layak Konsumsi
Mahkamah Konstitusi

Kalsel

Denny Indrayana Ancam Lapor Bawaslu Kalsel ke DKPP RI, Erna Kasypiah: Itu Diatur UU!
Covid-19

Kalsel

Sekeluarga Dokter di Banjarmasin Terkonfirmasi Covid-19, Klaster Baru Mengancam
apahabar.com

Kalsel

Berkhianat, Oknum Keamanan PT SILO Jual Aset Miliaran
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com