Menhub Datang, Pengembangan Runaway Bandara Teweh Dibahas Kronologi Lengkap Petaka Lubang Maut di Tapin yang Tewaskan Pemuda HST Jalan Berlubang Km 88 Tapin Renggut Korban Jiwa, Warga HST Tewas Cara Nonton Live Streaming Liga Champions Chelsea vs Sevilla di SCTV & Vidio.com Malam Ini 7 Pemuda Diamankan Saat Demo di Banjarmasin, Polisi: Mereka Mabuk Gaduk

Korupsi Dana Covid-19, Habib Banua: Hukum Mati

- Apahabar.com Jumat, 1 Mei 2020 - 16:19 WIB

Korupsi Dana Covid-19, Habib Banua: Hukum Mati

Foto sebagai ilustrasi. Warga membantu distribusi sembako ke Kelurahan Surgi Mufti sebelum menyalurkannya ke warga terdampak pandemi Corona di Banjarmasin. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah menelan banyak anggaran.

Gelotoran dananya mencapai angka triliun hingga miliaran rupiah.

Dana sebesar itu dialokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga APBD.

Menangkap fakta itu, Anggota DPD RI Habib Abdurahman Bahasyim menyampaikan langkah antisipasinya dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

Senator asal Kalsel itu menegaskan pelaku korupsi dana penanganan bencana di tengah pandemi akan dipidana mati.

“Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana nasional tidak ada pilihan lain. Kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” ujar Habib Banua sapaan akrabnya.

Penegasan itu, lanjut Habib sudah tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK).

Payung hukum tersebut mengisyaratkan hukuman mati bagi koruptor yang menilep anggaran Covid-19.

Sebab pandemi Corona sudah digolongkan bencana nasional, sehingga siapapun pelakunya diancam pidana berat.

Ketentuan pidana itu tertuang dalam pasal 2 ayat 3 UU 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selain melanggar hukum koruptor ini juga dapat dikatakan melanggar sosial dan etika,” tegasnya.

Ia berharap, aparat penegak hukum tak boleh memberikan kelonggaran dan malah dilakukan untuk melanggar hukum atau korupsi.

“Pihak yang berperan melakukan pengawasan harus tegas dan masyarakat juga harus melajukan tindakan laporan apabila mengetahui adanya potensi tindak pindana seperti itu,” ucapnya.

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Dear Warga Kalsel-Teng, PLN Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik Saat Lebaran
apahabar.com

Kalsel

Arus Mudik Lebaran, Wilayah Perairan Jadi Atensi
apahabar.com

Kalsel

Cuaca Kalsel Hari Ini: Cerah Berawan dan Hujan Ringan
apahabar.com

Kalsel

Sambut Musim Hujan, PT Baramega Citra Mandiri Persada Sosialisasikan Rehabilitasi DAS
apahabar.com

Kalsel

Siang Bolong, Oknum Kades di HSU Hendak Pesta Sabu
apahabar.com

Kalsel

Pasca-Penyerangan, Polsek Daha Selatan Siaga Satu 
apahabar.com

Kalsel

New Normal, Pemprov Kalsel Terapkan Pergub Khusus
apahabar.com

Kalsel

SSA Pierre Tendean, Ada yang Mengira Razia hingga Salah Arah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com