BMW M1 milik mendiang Paul Walker “Fast and Furious” Dilelang Rumdin Kepala Kemenag HSU Ambruk ke Air, Begini Nasib Penghuninya 2 Segmen Rampung, Jembatan Bailey Pabahanan Tala Sudah Bisa Dilewati Kenakan Sarung, Mayat Gegerkan Warga Ratu Zaleha Banjarmasin Nasihat Umar bin Abdul Aziz Tentang Kematian

Menkes Setujui Permohonan PSBB Jabar

- Apahabar.com Sabtu, 2 Mei 2020 - 21:57 WIB

Menkes Setujui Permohonan PSBB Jabar

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat menggelar jumpa pers terkait PSBB tingkat provinsi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (02/05). Foto-Dok Humas Pemprov Jabar via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Keputusan tersebut telah ditetapkan tanggal 1 Mei 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020.

“Jabar sudah bisa terapkan PSBB, selanjutnya masyarakat diminta taati tata tertib yang diberlakukan pemerintah di daerah,” kata Terawan seperti dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Republika.co.id, Sabtu (02/05).

Ia menambahkan, kasus virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) di Jabar telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus yang signifikan. Oleh sebab itu PSBB sudah harus ditetapkan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

PSBB ditetapkan setelah dilakukan proses kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis.

Ia menambahkan, selanjutnya pemerintah setempat wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. “PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran,” katanya.

Sementara itu, pemerintah Jawa Barat mengoordinasikan persiapan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk membantu kabupaten/kota yang belum memiliki persiapan tersebut.

Sebelumnya Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan pelaksanaan PSBB kepada Menteri Kesehatan untuk digunakan sebagai dasar menilai kemampuan dan keberhasilan pelaksanaan PSBB.

Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi semua kabupaten/kota mulai Rabu (6/5) yang akan menjadi momentum pelaksanaan tes masif COVID-19 dengan metode teknik reaksi rantai polimerase (PCR) atau tes swab.

PSBB Jabar Momentum untuk Tes Masif Covid-19

Gubernur Jabar M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan pelaksanaan PSBB tingkat provinsi akan efektif apabila disertai dengan tes masif sebab pergerakan masyarakat mulai menurun sehingga potensi penularan Covid-19 lebih rendah. Saat ini, Jabar dapat melakukan tes swab sebanyak 40.000.

“PSBB ini hanya efektif kalau disertai tes masif. Tes masif dilakukan untuk menemukan apakah persebaran ini lokal atau imported case. PSBB Provinsi, larangan mudik, ditambah tes masif, PCR dihabiskan 40 ribu, Insya Allah Jabar bisa mengendalikan (Covid-19) jauh lebih baik,” kata Kang Emil di Gedung Pakuan Kota Bandung, Sabtu.

Kang Emil menyatakan PSBB Jabar berada pada momen yang pas karena saat ini tren penularan sedang menurun sebagai dampak positif PSBB di berbagai kawasan seperti DKI Jakarta, Bodebek, Bandung Raya, serta kawasan lain di Pulau Jawa.

“Sesuai data yang diumumkan, kurva penyebaran Covid-19 sudah mulai melandai di Jawa Barat. Rata-rata maksimal di angka 40 kasus. Bahkan, dua hari lalu, di hari Kamis (30/04) itu penambahan hanya tiga kasus. Di hari Jumat kemarin (01/05), penambahan nol kasus. Kemarin hari yang istimewa, mudah-mudahan kita berdoa tren menurun ini bisa kita jaga dengan baik,” ucapnya.

Menurut Kang Emil, lompatan kasus akibat kasus positif impor (imported case) karena hilir mudik warga yang mudik dari zona merah saat ini sedang menurun.

“Sebanyak 27 daerah pintu-pintu akan dibatasi, pergerakan akan dibatasi, berbarengan dengan momentum pelarangan mudik, kami mendapati imported case kasus-kasus Covid-19 juga menurun,” katanya.

Berdasarkan survei PSBB di Bodebek dan Bandung Raya, pergerakan manusia masih tercatat 50 persen.

Sehingga pada PSBB Jabar, bupati/wali kota sudah satu visi dengan Gubernur untuk menargetkan pergerakan manusia hanya 30 persen.

“Diskresi akan diberikan kepada bupati dan wali kota yang akan mengecualikan kegiatan-kegiatan. Setelah kami kaji, pengecualian-pengecualian kegiatan ini tidak bisa disamakan. Karena itu, saya persilahkan bupati dan wali kota mengeluarkan surat keputusan pengecualian kegiatan-kegiatan selama menjamin bahwa pergerakan manusia di kabupaten/kota tidak lebih dari 30 persen,” ujarnya.

PSBB Jabar harus pula disertai dengan kepatuhan dan kedisiplinan warga dalam menjalankan PSBB, supaya mata rantai penularan dan penanggulangan COVID-19 bisa tertangani. Kang Emil pun mengimbau kepada warga Jabar untuk tidak mudik.(Rep/Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Nasional

Daftar 25 Bidang Usaha yang Bisa 100 Persen Investasi Asing
Kurikulum

Nasional

Tak Gunakan Kurikulum Nasional, Sekolah Tidak Boleh Daftar PDSS
apahabar.com

Nasional

Alur Pendaftaran PPDB SD Negeri 2019
apahabar.com

Nasional

Tiba di Labuan Bajo, Presiden Punya Tiga Agenda Sekaligus
apahabar.com

Nasional

Jalan Rusak di Kabupaten OKU yang Viral Mulai Diperbaiki
apahabar.com

Nasional

Saling Lempar Kursi di Kongres PAN, Delegasi Kalsel Dukung Zulhas
apahabar.com

Nasional

Calon Ibukota Baru, Kalimantan Paling Aman dari Tsunami, Tapi…

Nasional

Cai Ditemukan Tewas di Hutan Usai Kabur dari Lapas Tangerang!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com