OTT KPK di Amuntai HSU: Kadis PU hingga Eks Ajudan Bupati Diamankan, Modusnya Fee Proyek BREAKING! Polisi HSU Bekuk Pembunuh Brutal di Amuntai Tengah Terbongkar! Pembunuh Paman Es Kandangan Pura-Pura Anak di Bawah Umur Usai Penarikan Besar dalam Persediaan AS, Harga Minyak Melonjak OTT di Amuntai HSU, KPK Tangkap Pegawai-Pengusaha hingga Segel Ruang Bidang

Napi Asimilasi Kalsel Kembali Berulah; Wujud Kegagalan Pembinaan di Lapas?

- Apahabar.com     Rabu, 27 Mei 2020 - 21:45 WITA

Napi Asimilasi Kalsel Kembali Berulah; Wujud Kegagalan Pembinaan di Lapas?

Ilustrasi napi bebas. Foto-Detik.com

apahabar.com, BANJARMASIN –  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membebaskan sebanyak 39.876 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi se-Indonesia.

Kebijakan ini dikeluarkan Kemenkumham demi meminimalisasi potensi penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Sayangnya, kesempatan itu malah disia-siakan oleh sebagian oknum napi asimilasi.

Mereka kembali berulah dan sangat meresahkan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Bahkan terlibat di berbagai sektor kejahatan seperti membawa senjata tajam, perampokan, hingga pembunuhan.

Lantas, apakah peristiwa ini sebagai wujud kegagalan proses pembinaan di Lapas?

Presiden Direktur Borneo Law Firm, Muhammad Pazri mengatakan program asimilasi harus segera dievaluasi secara total.

Ia menduga selama ini hukuman yang diberikan tidak membuat para napi jera.

“Mereka tak ada persiapan untuk bertahan hidup di luar karena tak memiliki pekerjaan,” ucap Muhammad Pazri kepada apahabar.com, Rabu (27/5) sore.

Napi asimilasi kembali berulah, kata dia, karena sifat jahat telah melekat pada diri bersangkutan sehingga sangat mudah terpengaruh teman dekat untuk melakukan perbuatan kriminal.

“Di sini napi mencari peluang, mumpung bebas,” tegas Alumnus Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.

Kemenkumham dinilai memiliki tanggungjawab penuh terhadap napi asimilasi yang kembali melakukan perbuatan kriminal. Pazri meminta agar Kemenkumham senantiasa melakukan pemantauan dan pembinaan secara tuntas terhadap napi asimilasi.

Jika tidak, maka proses pembinaan di Lapas bisa dibilang belum berhasil atau gagal.

“Salah satu (kegagalan pembinaan di Lapas, red) dan juga sudah overkapasitas,” cetus Pazri.

Sementara itu, Dosen Hukum Pidana FH ULM, Mispansyah mengungkapkan, Kemenkumham tidak memiliki kriteria napi yang dikategorikan masuk ke dalam program pembebasan asimilasi.

Padahal berdasarkan Undang-undang (UU) Pemasyarakatan, asimilasi bukan masuk tahap pembebasan.

Melainkan program percobaan agar napi mampu membaur di tengah masyarakat.

“Di mana proses pembinaan napi dan anak dengan membaurkan dalam kehidupan masyarakat,” kata Mispansyah.

Pada dasarnya, semua dapat diberikan asimilasi, kecuali napi yang terancam jiwanya atau sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

“Jadi asimilasi ini pada dasarnya bukan pembebasan, tetapi pembauran napi di masyarakat,” tegas Mispansyah.

Namun Kemenkumham mengeluarkan kebijakan pembebasan bersyarat di tengah pandemi Covid-19 ini. Langkah ini diambil berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19.

Di sana tertera berbagai macam ketentuan napi yang memperoleh bebas bersyarat.

Di antaranya mereka yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Kemudian anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Selanjutnya napi dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012.

Terakhir, napi dan anak yang tidak sedang menjalani subsidair serta bukan warga negara asing (WNA).

“Jadi yang menjalani program pembebasan bersyarat adalah napi tindak pidana umum,” bebernya.

Berdasarkan ketentuan itu, ia melihat bahwa masih belum ada ukuran atau kriteria pemilahan napi.

Sehingga semua napi tindak pidana umum yang telah menjalani 2/3 masa pidana atau napi anak 1/2 dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi.

“Jadi Kemenkumham tidak memiliki standar ukuran kriteria. Walhasil napi asimilasi kembali melakukan kejahatan dan meresahkan masyarakat. Seharusnya cukup kejahatan ringan, misalnya tindak pidana yang diancam di bawah 5 tahun, bukan residivis,” cetusnya.

Saat dikonfirmasi, Kasubbag Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Eko enggan berkomentar terlalu jauh terkait problematika tersebut.

“Kalau ulun kurang pas untuk memberi komentar sementara ini,” kata Eko.

Meski begitu, Eko mengatakan tak semua napi asimilasi yang melakukan tindak kriminal kembali. Namun sebagian program integrasi.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Sambut Janji Manis Belanda, Pemprov Kalsel Siapkan Lokasi Penyimpanan Berlian 70 Karat
apahabar.com

Kalsel

Hari Ini, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Berpetir dan Angin Kencang di Wilayah Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Rekam Jejak Sultan Suriansyah, Dibuang Ke Sungai sampai Perang Saudara
Diduduki Politisi, Fatayat NU Bebas Politik

Kalsel

Diduduki Politisi, Fatayat NU Bebas Politik  
Enam orang Dosen Fakultas Teknologi Informatika Uniska mengajar di Sekolah tertinggal di MA Ar Rahmah, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Foto-Istimewa

Kalsel

Patut Dicontoh, Enam Dosen Ini Rela Luangkan Waktu Mengajar di Sekolah Tertinggal
apahabar.com

Kalsel

Laporan Denny Rontok di Bawaslu Pusat, Tim BirinMu Endus Motif Lain
apahabar.com

Kalsel

Terima Sembako dari Sat Brimob Kalsel, Warga dan Penghuni Panti Semringah
apahabar.com

Kalsel

Sosialisasikan Perwali, Bhabinkamtibmas Basirih Selatan Rangkul Babinsa dan Seklur
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com