Selamat! bank bjb Raih Penghargaan Prestisius di Indonesia Financial Top Leader Award 2021 “Ritual Panggil Datu”, Siswa Hilang di Sungai Martapura Disebut Terjebak Detik-Detik Pembunuhan Brutal di Gambah HST, Korban Asyik Cabut Uban Mapolsek BAS HST Gempar! ODGJ Bawa Balok Ngamuk-Kejar Petugas Siap-Siap! Hasnur Mau Lepas Saham Perusahaan Kapalnya ke Publik

Pandangan Walhi Kalsel Tentang Revisi Undang-Undang Minerba, Tak Ada Bumi Kedua

- Apahabar.com     Selasa, 19 Mei 2020 - 22:10 WITA

Pandangan Walhi Kalsel Tentang Revisi Undang-Undang Minerba, Tak Ada Bumi Kedua

Ilustrasi aktivitas pertambangan. Foto-tempo

apahabar.com, RANTAU – Revisi Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi Undang Undang mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel.

Seperti diketahui, UU Minerba itu disahkan DPR RI saat sidang Paripurna di Senayan, Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2020 lalu.

Muhammad Jefry Raharja, yang sekarang aktif di Dapertemen Kampanye Walhi Kalsel pun lantas memberikan pandangannya tentang dampak UU Minerba itu.

Jefry menyerukan untuk menolak UU itu, kenapa? Seruan itu karena ditariknya pengendalian produksi tambang dari daerah ke pusat. Hilangnya pasal pidana terhadap pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah.

Lebih lanjut, menurutnya pertumbuhan ekonomi menjadi patokan utama bagi pemerintah, bukan daya dukung lingkungan, pengolahan komoditas baru yang menambah kerusakan ekologis.

Kemudian, ungkapnya, regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat yang dipermudah yang berpotensi menimbulkan manipulasi baru bagi korporasi.

Tak hanya itu, dia berpandangan potensi praktek Land Banking yang semakin besar dan kriminalisasi bagi orang yang dianggap merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

“Terbatasnya pilihan metode aksi kali ini dimanfaatkan legislatif untuk membahas RUU yang tidak ada urgensinya. Sedangkan penanganan Covid-19 yang banyak bermasalah diabaikan begitu saja, padahal sangat mendesak,” tuding Jefry pria kelahiran Tapin 1993 lalu itu.

Ditambahkannya UU Minerba ini juga banyak menguntungkan korporasi dari pada rakyat.

Menurutnya, penyederhanaan birokrasi menjadi legitimasi mereka untuk mengesahkannya.

Padahal di sisi lain masih banyak fakta konflik ruang dan agraria dari pertambangan yang belum selesai.

“Misalnya saja di Hulu Sungai Tengah (HST) ada beberapa tokoh penolakan izin tambang diintimidasi beberapa oknum. Di Balangan dan Tabalong penguasaan ruang oleh korporasi menimbulkan permasalahan baru seperti krisis air, kehilangan alat produksi, kehilangan akses bertani,” bebernya.

Dijelaskan berdasarkan perspektif masyarakat adat di Kalsel, penyederhanaan birokrasi ini berpotensi besar menghilangkan ritus kepercayaan yang dimiliki masyarakat Adat Dayak Meratus dan merusak wilayah adat mereka.

“Ini suatu ironi, negara yang harusnya melindungi rakyat malah berpihak pada korporasi tanpa menimbang resiko konflik dan kerusakan lingkungan yang massif. Ini demi keadilan lingkungan, tidak ada bumi kedua, kita harus menyisakan sumber daya alam untuk peradaban berikutnya,” nilainya.

Menurutnya, penting bagi masyarakat sadar bahwa industri ekstraktif perlahan kian membesar harus ditinggalkan karena akan merubah tatanan alam secara keseluruhan.

“Contohnya di Kalsel, ada sekitar 33 persen wilayah Kalsel sudah dikuasai pertambangan Minerba, belum lagi izin sawit, HTI dan HPH. Selain rakus lahan, industri ekstraktif pertambangan ini akan merubah sosio-ekologi di masyarakat. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada 2018 tambang tambang tersebut juga menyisakan sebanyak 814 lubang di Kalsel,” jelasnya.

Data dari dinas ESDM Kalsel per Agustus 2019 ada setidaknya 222 IUP Batubara dengan status operasi produksi.

IUP ini tersebar di 8 Kabupaten yaitu Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Tapin, Kotabaru, Tabalong, Balangan, dan HSS.

“Perlu di garis bawahi bahwa ini baru IUP Batubara dengan status Operasi Produksi yang tercatat di Dinas ESDM Kalsel. Belum lagi ditambah PKP2B dan izin mineral lainnya seperti semen, biji besi, emas dan lainnya,” tutupnya.

apahabar.com

Muhammad Jefry Raharja, yang sekarang aktif di Dapertemen Kampanye Walhi Kalsel. Foto-apahabar.com/Muhammad Fauzi Fadillah

Reporter: Muhammad Fauzi Fadilah
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

#Savekpk

Kalsel

Buntut #Savekpk Jilid III, Ketua DPRD Kalsel Minta Maaf Lewat Komentar Medsos
apahabar.com

Kalsel

Polsek Kurau Ajak Warga Berpartisipasi dalam Pencegahan Karhutla
Hj Nurliani

Kalsel

Ingin Majukan Literasi, Tanah Bumbu Perlu Sosok Seperti Hj Nurliani
apahabar.com

Kalsel

Tega, Kakek di Margasari Cabuli Anak Kerabat Sendiri Hingga 10 Kali
apahabar.com

Kalsel

Ratusan Pedagang Pasar Ahad Kertak Hanyar Di-Rapid Tes, 16 Reaktif
Kebakaran

Kalsel

Kebakaran di Simpang Empat Banjar, 4 Bangunan Jadi Arang
apahabar.com

Kalsel

Aktivitas Belajar TPA Ar-Rahman di Tapin Hanya Mengandalkan Swadaya Warga
apahabar.com

Kalsel

Sistem Zonasi BPJS Jangan Rugikan Pasien
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com