Sejumlah Guru di Banjarbaru Positif Covid-19, Aktivitas 2 Sekolah Dihentikan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Suami Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Dikenal Penanambaan Tak Seberuntung THM, Pembukaan Siring Pierre Tendean Ditunda Lagi Benarkah Depresi? Ibu Terduga Pembunuh Anak Kandung di Batu Benawa HST di Mata Warga

Pandangan Walhi Kalsel Tentang Revisi Undang-Undang Minerba, Tak Ada Bumi Kedua

- Apahabar.com Selasa, 19 Mei 2020 - 22:10 WIB

Pandangan Walhi Kalsel Tentang Revisi Undang-Undang Minerba, Tak Ada Bumi Kedua

Ilustrasi aktivitas pertambangan. Foto-tempo

apahabar.com, RANTAU – Revisi Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi Undang Undang mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel.

Seperti diketahui, UU Minerba itu disahkan DPR RI saat sidang Paripurna di Senayan, Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2020 lalu.

Muhammad Jefry Raharja, yang sekarang aktif di Dapertemen Kampanye Walhi Kalsel pun lantas memberikan pandangannya tentang dampak UU Minerba itu.

Jefry menyerukan untuk menolak UU itu, kenapa? Seruan itu karena ditariknya pengendalian produksi tambang dari daerah ke pusat. Hilangnya pasal pidana terhadap pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah.

Lebih lanjut, menurutnya pertumbuhan ekonomi menjadi patokan utama bagi pemerintah, bukan daya dukung lingkungan, pengolahan komoditas baru yang menambah kerusakan ekologis.

Kemudian, ungkapnya, regulasi Wilayah Pertambangan Rakyat yang dipermudah yang berpotensi menimbulkan manipulasi baru bagi korporasi.

Tak hanya itu, dia berpandangan potensi praktek Land Banking yang semakin besar dan kriminalisasi bagi orang yang dianggap merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

“Terbatasnya pilihan metode aksi kali ini dimanfaatkan legislatif untuk membahas RUU yang tidak ada urgensinya. Sedangkan penanganan Covid-19 yang banyak bermasalah diabaikan begitu saja, padahal sangat mendesak,” tuding Jefry pria kelahiran Tapin 1993 lalu itu.

Ditambahkannya UU Minerba ini juga banyak menguntungkan korporasi dari pada rakyat.

Menurutnya, penyederhanaan birokrasi menjadi legitimasi mereka untuk mengesahkannya.

Padahal di sisi lain masih banyak fakta konflik ruang dan agraria dari pertambangan yang belum selesai.

“Misalnya saja di Hulu Sungai Tengah (HST) ada beberapa tokoh penolakan izin tambang diintimidasi beberapa oknum. Di Balangan dan Tabalong penguasaan ruang oleh korporasi menimbulkan permasalahan baru seperti krisis air, kehilangan alat produksi, kehilangan akses bertani,” bebernya.

Dijelaskan berdasarkan perspektif masyarakat adat di Kalsel, penyederhanaan birokrasi ini berpotensi besar menghilangkan ritus kepercayaan yang dimiliki masyarakat Adat Dayak Meratus dan merusak wilayah adat mereka.

“Ini suatu ironi, negara yang harusnya melindungi rakyat malah berpihak pada korporasi tanpa menimbang resiko konflik dan kerusakan lingkungan yang massif. Ini demi keadilan lingkungan, tidak ada bumi kedua, kita harus menyisakan sumber daya alam untuk peradaban berikutnya,” nilainya.

Menurutnya, penting bagi masyarakat sadar bahwa industri ekstraktif perlahan kian membesar harus ditinggalkan karena akan merubah tatanan alam secara keseluruhan.

“Contohnya di Kalsel, ada sekitar 33 persen wilayah Kalsel sudah dikuasai pertambangan Minerba, belum lagi izin sawit, HTI dan HPH. Selain rakus lahan, industri ekstraktif pertambangan ini akan merubah sosio-ekologi di masyarakat. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada 2018 tambang tambang tersebut juga menyisakan sebanyak 814 lubang di Kalsel,” jelasnya.

Data dari dinas ESDM Kalsel per Agustus 2019 ada setidaknya 222 IUP Batubara dengan status operasi produksi.

IUP ini tersebar di 8 Kabupaten yaitu Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Tapin, Kotabaru, Tabalong, Balangan, dan HSS.

“Perlu di garis bawahi bahwa ini baru IUP Batubara dengan status Operasi Produksi yang tercatat di Dinas ESDM Kalsel. Belum lagi ditambah PKP2B dan izin mineral lainnya seperti semen, biji besi, emas dan lainnya,” tutupnya.

apahabar.com

Muhammad Jefry Raharja, yang sekarang aktif di Dapertemen Kampanye Walhi Kalsel. Foto-apahabar.com/Muhammad Fauzi Fadillah

Reporter: Muhammad Fauzi Fadilah
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Bupati Kotabaru Sanksi Kepala BKPPD Jika Terbukti Salah
apahabar.com

Kalsel

Defisit Anggaran 2020 di HST Capai Ratusan Miliar
apahabar.com

Kalsel

Positif Covid-19 di Tanbu Bertambah 3 Lagi
apahabar.com

Kalsel

Apes, Pemuda 18 Tahun di Barabai Kedapatan Bawa Sabu
apahabar.com

Kalsel

Jemput Penumpang, Driver Online Dikeroyok Puluhan Orang
apahabar.com

Kalsel

Jika Jembatan Sungai Lulut Digarap, Jalur Alternatif Dimantapkan
apahabar.com

Kalsel

Kebakaran Landa Indekos di Jalan Pangeran Dekat FH ULM
apahabar.com

Kalsel

Sebagian Korban Keracunan Makanan di Aluh-aluh Boleh Pulang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com