Geger Pria di Kelumpang Kotabaru Tewas Diduga Disengat Ratusan Lebah Membeludak, Warga Barabai Terobos Kantor Disprindagkop Demi BLT UU Cipta Kerja, Ketum Hipmi Yakin Indonesia Lolos dari Midlle Income Trap Live Streaming Man City vs Porto, Link Siaran Langsung Liga Champions di SCTV-Vidio.com Malam Ini Jembatan Terpanjang Kedua Indonesia di Kaltim Sudah 90 Persen Beres

Penahanan Jurnalis Kalsel, Pengamat: Harusnya Selesai di Dewan Pers

- Apahabar.com Selasa, 5 Mei 2020 - 20:05 WIB

Penahanan Jurnalis Kalsel, Pengamat: Harusnya Selesai di Dewan Pers

Komite Keselamatan Jurnalis mendesak polisi membebaskan Diananta Putera Sumedi, eks pemimpin redaksi Banjarhits.id yang ditahan Polda Kalsel sejak 4 Mei kemarin. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Banyak pihak menyesalkan penahanan Diananta Putra Sumedi, eks Pemimpin Redaksi (Pemred) Banjarhits.id -partner 1001 media Kumparan.

Nanta ditetapkan polisi sebagai tersangka karena beritanya dianggap melanggar Informasi, Transaksi, dan Elektronik (ITE).

Nanta dipolisikan oleh Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan. Sukirman menganggap berita itu bermuatan sentimen kesukuan (SARA).

Selain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), giliran Dosen Jurnalistik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Fachriannor menyesalkan penahanan Nanta.

Fachri sependapat dengan AJI yang menyayangkan sikap Polda Kalsel abai terhadap UU Pers Nomor 40 tahun 1999 serta nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers-Polri.

“Saya pikir, semua pihak termasuk kepolisian harusnya lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan pers ini. Caranya adalah memahami bagaimana UU media bekerja,” ucap Fachriannor kepada apahabar.com, Selasa (5/5).

Sebelum ditetapkan tersangka, Nanta telah memenuhi proses penyelesaian masalah pers itu dengan melayani hak jawab dari pengadu.

Kedua belah pihak juga telah melakukan pertemuan ke Sekretariat Dewan Pers guna proses klarifikasi.

Kendati dinyatakan selesai, sengketa pers ini masih berlanjut di ranah kepolisian.

Dianggap melanggar ITE, polisi menahan Nanta hingga 20 hari ke depan pada 4 Mei 2020.

Penahanan Nanta atas sengketa pers, kata dia, tidak lepas dari tak sinkronnya Undang-Undang (UU) Pers dan UU ITE.

Fahcri menilai hak jawab yang diberikan Nanta semestinya dapat membangun pemahaman publik.

Termasuk menjembatani pemberitaan media yang sebelumnya dianggap merugikan pihak Sukirman.

Penahanan jurnalis atas sengketa pers, kata dia, tidak lepas dari tak sinkronnya Undang-Undang (UU) Pers dan UU ITE.

“Hasil yang berhak menentukan bersalah tidaknya itu dari Dewan Pers. Harusnya tidak melalui ranah-ranah hukum kepolisian. (Dia) sudah menjalankan fungsi hak jawab dan publik sudah tahu,” tegasnya.

Pengamat Hukum Pidana, Daddy Fahmanadie menambahkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan diskresi dalam melakukan penindakan hukum.

Daddy juga sepakat bahwa sengketa pers itu telah selesai oleh Dewan Pers.

“Kasusnya kan sudah selesai di Dewan Pers dan ada MoU, jadi mestinya pihak kepolisian mengambil diskresi untuk mengambil langkah menghentikan proses hukumnya. Sanksi itu juga berdasarkan pasal per pasal sesuai ketentuan UU,” terangnya dihubungi terpisah.

Selain meminta penangguhan penahanan, Nanta bersama kuasa hukumnya akan melapor balik terlapor terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, disebutkan seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atau dikenal dengan sas ne bis in idem.

“Ini juga melihat segmentasi kasus per kasus. Diananta bisa melaporkan, tetapi apakah kasusnya sudah terbukti menurut pengadilan. Jika kemudian yang dituduhkan pihak pelapor tidak benar,” jelas dia.

Dari sisi yang sama, Dosen FH ULM Banjarmasin, Ahmad Syaufi juga menyampaikan tersangka yang ditahan memiliki hak untuk mengajukan permohonan penangguhan kepada penyidik. Dan penyidik wajib untuk melayaninya.

“Namun dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut tergantung pertimbangan dan penilaian dari penyidik. Ini terkait penahanan, bukan celah melaporkan balik terkait laporan pelapor kepada penyidik,” imbuhnya.

Terlepas dari kasus yang diberitakan, sejak awal UU ITE memang menimbulkan pro dan kontra. Seperti pada Pasal 27 ayat (3) maupun Pasal 28 ayat (2). Dalam praktiknya, pengaturan UU ITE dibuat lebih karet sehingga lebih mudah digunakan.

Terkait kasus yang menimpa Diananta, menurut Syaufi kebebasan pers harus dimaknai dengan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Yakni kebebasan yang dimiliki pers untuk menyampaikan berita dengan sebenar-benarnya.

“Apabila suatu pemberitaan diolah dan dipublikasikan berdasarkan kaidah jurnalistik dan dilakukan untuk kepentingan umum, serta menggunakan bahasa yang santun, maka tidak sepantasnya dibungkam dengan UU ITE,” pungkas dia.

Sampai hari ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel masih menahan Nanta di Rutan Polda.

Nanta ditahan untuk 20 hari ke depan karena berita yang ditulis di portal banjarhits.id diduga menyinggung SARA.

Banjarhits.id merupakan media yang bekerja sama dengan Kumparan.com melalui program 1001 Startup Media.

Melalui kerja sama tersebut berita dari wartawan Banjarhits dimuat di kanal Kumparan.com/Banjarhits.

Adapun berita yang dipermasalahkan pelapor yaitu “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” yang diunggah di Banjarhits.id pada 9 November 2019 lalu.

Pelapornya atas nama Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan. Ia menilai berita itu menimbulkan kebencian karena bermuatan sentimen kesukuan.

Dia melapor ke Polda Kalsel untuk diusut lebih lanjut dengan aduan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sukirman mengadukan kasus ini ke Polda Kalsel dan Dewan Pers pada November 2019 lalu.

Meski sedang ditangani Dewan Pers, Polda Kalsel tetap melanjutkan proses penyelidikan.

Penyidik memanggil Nanta melalui surat dengan Nomor B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus untuk dimintai keterangan oleh penyidik pada Rabu (26/11/2019).

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers kemudian memutuskan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu. Bukan banjarhits.id yang menjadi mitra kumparan.

Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud.

Rekomendasi itu diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers.

Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang dipermasalahkan.

Kendati demikian, proses hukum di Polda Kalsel masih berlanjut hingga dilakukan penahanan terhadap Diananta Putra Sumedi di Rutan Polda Kalsel pada 4 Mei 2020 hingga 20 hari ke depan.

Menyikapi hal ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyampaikan sikap:

1. Mendesak Polda Kalimantan Selatan membebaskan segera Diananta Putra Sumedi dari tahanan dan mencabut status tersangkanya. Komite Keselamatan Jurnalis meminta Polda Kalimantan Selatan menghormati keputusan Dewan Pers sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pers.

2. Meminta Kapolri untuk mengevaluasi jajaran Polda Kalimantan Selatan yang tetap menindaklanjuti sengketa pers ke ranah pidana. Sikap Polda Kalsel ini berpotensi memberangus kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi.

3. Meminta masyarakat menghormati kerja-kerja jurnalis dan melapor ke Dewan Pers jika merasa dirugikan dengan pemberitaan jurnalis sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Reporter: Musnita Sari
Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Isak Tangis Iringi Keberangkatan 170 JCH asal Tapin
apahabar.com

Kalsel

Yakin Polairud Kalsel Lebih Profesional
apahabar.com

Kalsel

Misteri Jasad di Irigasi Riam Kanan, Polisi Temukan Motor Korban
apahabar.com

Kalsel

Penurunan Debit Air Baku PDAM Tala
apahabar.com

Kalsel

Gagal di Kayu Tangi, Ini Lokasi Karantina ODP Covid-19 Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Program BPJS Kesehatan, Adi: Sedekah Zaman Now
apahabar.com

Kalsel

Breaking News..!! Pembunuh Pemuda di Kandangan Akhirnya Tertangkap
apahabar.com

Kalsel

Bawaslu Tapin Mulai Telisik Dugaan Money Politics Oknum KPPS
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com