Jokowi Telepon Paman Birin, TNI Terjunkan Kopaska hingga Puluhan Perahu Karet Kapolres Balangan Siap Salurkan Bantuan Adaro ke Masyarakat Terdampak Banjir Tiba di Kalsel, Panglima TNI Marsekal Hadi Tinjau Banjir di Objek Vital BPBD Kapuas Kembali Ingatkan Warga, Waspada Cuaca Ekstrem Bantu Warga Terdampak Banjir, Sekretariat PDIP Kalsel Disulap Jadi Tempat Pengungsian

Polisi Abaikan MoU, Eks Pemred Banjarhits.id Tersangka UU ITE

- Apahabar.com Senin, 4 Mei 2020 - 14:14 WIB

Polisi Abaikan MoU, Eks Pemred Banjarhits.id Tersangka UU ITE

Eks Pimpinan Redaksi Banjarhits Diananta diperiksa sebagai tersangka Undang-Undang ITE oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Senin siang. apahabar.com/Muhammad Robby

apahabar.com, BANJARMASIN – Bekas Pemimpin Redaksi (Pemred) Banjarhits.id (partner 1001 media kumparan), Diananta Putra Sumedi kembali berhadapan dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel. Ia dipanggil pada Senin (4/5) pagi.

Bedanya, kali ini Nanta dipanggil sebagai tersangka gara-gara pemberitaan yang diduga terkait Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

“Hari ini saya memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka,” ucap Nanta.

Didampingi kuasa hukum, Bujino A. Salan, Nanta diperiksa penyidik kurang lebih 1 jam.

Ia dicecar sebanyak tiga pertanyaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel.

Pertanyaan itu guna melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) saat Nanta masih berstatus saksi.

“Pertanyaan itu seperti apakah pernah melakukan tindakan pidana dan terkait saksi yang meringankan,” bebernya.

Nanta meminta kepada penyidik agar tidak melakukan penahanan. Alasannya, selama ini ia telah bersikap kooperatif. Dari pemanggilan pertama sampai ketiga.

“Saya juga tulang punggung keluarga. Ditambah dengan situasi Covid-19 ini. Saya harap itu jadi pertimbangan penyidik untuk tidak menahan saya,” tegasnya.

Kuasa Hukum, Bujino A Salan membenarkan penetapan tersangka kliennya itu atas dugaan ujaran kebencian.

“Memang ini normatif. Proses perkara itu kan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada 28 April kemarin, kami sudah menerima surat panggilan sebagai tersangka,” ujar Bujino.

Pemeriksaan sendiri, kata dia, terkait pengalihan status Nanta dari saksi menjadi tersangka.

“Artinya hari ini disampaikannya surat perintah dimulai penyidikan (SPDP),” katanya.

Meski telah ditetapkan tersangka, Bujino sangat berharap tak dilakukan penahanan.

“Terlebih sebagian napi telah dibebaskan demi mencegah penyebaran Covid-19 ini,” tegasnya.

Terkait upaya hukum yang akan dilakukan, ia masih menunggu hasil pemeriksaan hari ini.

“Dalam artian, apakah tersangka ditahan atau tidak,” sambungnya.

Rencananya, Nanta akan melaporkan balik pelapor dengan perkara lain menyangkut pencemaran nama baik atau fitnah.

Sebagai pengingat, Nanta ditetapkan sebagai tersangka atas aduan berita yang diduga bermuatan SARA.

Berita yang diadukan berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’.

Konten ini diunggah melalui saluran banjarhits.id, 9 November 2019 silam.

Pengadu atas nama Sukirman, dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan.

Berita itu dinilai menimbulkan kebencian karena kental bermuatan sentimen kesukuan.

Praktis, dia melapor ke Polda Kalsel untuk diusut lebih lanjut dengan aduan UU ITE.

Sebelumnya, masalah ini juga telah dibawa menuju Dewan Pers.

Nanta dan Sukirman datang ke Sekrerariat Dewan Pers di Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2020 lalu guna proses klarifikasi.

Hasil pertemuan memutuskan bahwa redaksi kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu. Bukan banjarhits.id yang menjadi mitra kumparan.

Dalam lembar putusan yang sama, diputuskan juga berita ini melanggar pasal 8 Kode Etik Jurnalistik.
Dengan argumentasi bahwa menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku.

Selanjutnya, Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud.

Rekomendasi ini diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers yang terbit 5 Februari 2020.

Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak kumparan melalui banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang disoal.

Namun, di lain sisi, penyidikan malah berlanjut di polisi dengan surat panggilan kedua dari Ditreskrimsus Polda Kalsel, 25 Februari 2020.

Terkait polemik ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengingatkan pihak kepolisian untuk patuh terhadap putusan Dewan Pers. Artinya tidak perlu ada lagi panggilan lain.

AJI juga mengingatkan bahwa Polri dan Dewan Pers telah menandatangani MoU agar segala macam sengketa pemberitaan sepenuhnya ditangani Dewan Pers.

“Kami juga mengingatkan agar semua jurnalis bekerja dengan menjunjung tinggi etika. Etika ini yang membedakan jurnalisme dengan kabar burung atau gosip,” jelas Ketua AJI Balikpapan Devi Alamsyah, beberapa waktu lalu.

Masyarakat dipersilakan menyampaikan hak jawab kepada pihak redaksi dan diselesaikan oleh Dewan Pers. Khususnya, bila dirasa ada pemberitaan yang tidak tepat.

Devi berharap tak ada lagi sengketa pemberitaan yang jatuh ke tangan polisi. AJI meminta setiap masalah yang berhubungan dengan aktivitas jurnalistik mesti dibawa hanya lewat Dewan Pers.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

5.128 Pelajar Tanah Bumbu Ikuti UNBK 2019
apahabar.com

Kalsel

Kopma Faperta Ajak Masyarakat Jadi Wirausahawan Produktif
apahabar.com

Kalsel

Nikmatnya Sajian di Dapoer Wasaka, Rumah Makan Ala Pedesaan
apahabar.com

Kalsel

Guru Dibogem Siswa, GP Al Wasliyah Dorong Pembenahan Attitude Remaja
apahabar.com

Kalsel

Putus Mata Rantai Corona, ASN Banjarmasin Ikut ‘Dirumahkan’
apahabar.com

Kalsel

Kisah Dewi, Petugas KPH Kotabaru Lolos dari Maut: Parang Menempel di Leher
apahabar.com

Kalsel

Ogah Diswab, Sikap Ketua DPRD Banjar Tuai Kritik
apahabar.com

Kalsel

Januari 2019, Kantor Imigrasi Kalsel Terbitkan Ribuan Paspor
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com