Eks Bos Berulah, Kepala Penjual Pentol Rantau Nyaris Terbelah Hendak Benarkan Tas, Pemotor Tabrak Truk di Angsau Tanah Laut Negosiasi Rampung: Bagus Lega, Hasnur Rela, Nitizen Bahagia, Bagaimana FC Utrecht? Jelang Masa Tenang, Bawaslu Kalsel Minta Paslon Copot APK Longsor Tergerus Banjir, Oprit Jembatan di Tabalong Diperbaiki

Relokasi Anggaran Akibat Covid-19, Begini Kiat Dinas PUPR Batola

- Apahabar.com Rabu, 27 Mei 2020 - 17:20 WIB

Relokasi Anggaran Akibat Covid-19, Begini Kiat Dinas PUPR Batola

Lewat sistem pembayaran kontrak yang berbeda, hampir semua proyek di Barito Kuala dapat dilaksanakan. Foto-Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Agar pembangunan fisik tetap berlangsung di tengah pandemi Covid-19, konsekuensi berat mesti diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Kuala.

Pandemi telah memaksa semua level pemerintahan memfokuskan anggaran untuk prioritas penanganan kesehatan, penguatan jaringan pengaman sosial, serta perlindungan industri dan dunia usaha.

Imbasnya adalah relokasi hingga pemotongan anggaran. Pos yang paling awal dipotong adalah perjalanan dinas hingga sebesar 55 persen.

Masih belum memadai, anggaran belanja barang jasa dan belanja modal juga dipangkas 50 persen. Demikian pula kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dikerjakan.

“Khusus PUPR Batola, anggaran yang dipangkas mencapai Rp81,2 miliar dari pagu awal sebesar Rp187 miliar dari DAK maupun DAU,” papar Kepala Dinas PUPR Batola, Saberi Thanoor, melalui Kabid Cipta Karya, Noor Chairina, Rabu (27/5).

“Dari DAK saja, Batola kehilangan anggaran sekitar Rp22 miliar dan membuat banyak pelelangan kegiatan dibatalkan. Sedangkan DAU mencapai Rp59 miliar,” imbuhnya.

Pemangkasan DAU difokuskan kepada perjalanan dinas dan kegiatan yang dianggap dapat ditunda.

Tidak demikian dengan DAK. Tanpa memandang prioritas, anggaran diasumsikan hangus dan dana dikembalikan ke pusat, selama belum terjalin kontrak di triwulan pertama.

“Skenario pemangkasan DAU sekitar 50 persen itu melalui pertimbangan dan simulasi. Salah satu pertimbangan yang digunakan adalah kegiatan pendukung visi misi bupati dan wakil bupati,” beber Chairina.

“Akhirnya diputuskan bahwa penerapan pembayaran secara multi years, khusus untuk kegiatan-kegiatan yang melalui lelang atau diatas Rp200 juta,” tambahnya.

Melalui sistem itu, pemerintah seolah-olah berutang terhadap paket-paket kegiatan yang dilelang tersebut.

“Uang muka paket lelang hanya dibayarkan 20 hingga 30 persen dari total kontrak, tetapi pekerjaan tetap diselesaikan sepanjang 2020. Sementara sisa pembayaran dilakukan mulai 2021,” urai Chairina.

Menggunakan skenario serupa, beberapa kegiatan prioritas lelang tetap terlaksana sesuai target. Demikian pula pekerjaan non lelang, sehingga hampir tidak terdapat paket kegiatan yang dihilangkan.

“Melalui penyesuaian anggara ini, kami dapat mencegah dampak pemutusan kontrak dan kehilangan hampir 80 persen kegiatan,” jelas Chairina.

“Dengan demikian, perusahaan-perusahaan pelaku usaha konstruksi, terutama menengah dan kecil, dapat menghindari penghentian kerja,” tandasnya.

Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Malam Tahun Baru, RSUD Ulin Berikan Pelayanan Siaga
HDCI Kalsel Serahkan ADP Untuk Tim Medis RSUD Ulin

Kalsel

HDCI Kalsel Serahkan ADP Untuk Tim Medis RSUD Ulin
apahabar.com

Kalsel

Ban Mobil Baru Harus Diganti
apahabar.com

Kalsel

Sambangi Warga ke Kebun Sawit, Bhabinkamtibmas Polsek Pamukan Utara: Waspadai Curanmor
apahabar.com

Kalsel

Ajak Mahasiswa Manfaatkan Teknologi, AXIS Gelar Pop Up Campus di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Pesan Gubernur Kalsel ke Warga Penajam: Jaga Selalu Kedamaian
apahabar.com

Kalsel

Kai Api, Salah Satu Ikon Wisata Kalsel Berpulang
apahabar.com

Kalsel

Pencurian Meter Air Marajarela, PDAM Terima 27 Aduan Kehilangan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com