Sidang Kasus Sabu 300 Kg di Banjarmasin, 4 Terdakwa Terancam Hukuman Mati! Tipu-Tipu Oknum DLH Banjarmasin, Sekantoran Diutangi Ratusan Juta Tipu Belasan Penyapu Jalan, Oknum ASN di Banjarmasin Akhirnya Mengaku! Berstatus Waspada, PVMBG Sebut Aktivitas Gunung Semeru Masih Fluktuatif Kejari Banjarbaru Musnahkan Ratusan Gram Narkotika dan Barbuk Tindak Pidana Tetap Lainnya

Respon Dinsos Batola Terkait Pengembalian Dana BST dari Salah Satu Warga

- Apahabar.com Senin, 25 Mei 2020 - 19:44 WIB

Respon Dinsos Batola Terkait Pengembalian Dana BST dari Salah Satu Warga

Sejumlah problem mengiringi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos untuk warga yang terdampak penyebaran Covid-19. Foto-Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Sudah melakukan validasi dan verifikasi, Dinas Sosial (Dinsos) Barito Kuala (Batola) mengklaim penolakan dari penerima dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos disebabkan sejumlah faktor.

Sebelumnya, seorang warga Jejangkit Pasar bernama Mukeri, telah mengembalikan BST tahap pertama dengan alasan merasa tidak berhak sebagai penerima.

Uang sebesar Rp600 ribu tersebut dikembalikan Mukeri kepada Pemkab Batola melalui Camat Jejangkit, M Mujiburrahman, Sabtu (23/5) sore, sebelum diteruskan kepada Dinsos Batola.

Segera setelah dikembalikan, Dinsos Batola juga mengembalikan bantuan tersebut ke kas negara melalui PT Pos Indonesia.

“Kami sudah mengembalikan uang sebesar Rp600 ribu tersebut ke kas negara melalui PT Pos Indonesia,” sahut Kepala Dinsos Batola, Fuad Syech, Selasa (25/5).

Penolakan warga bukan pertama terjadi di Indonesia, setelah Kemensos mulai mencairkan BST sejak pertengahan April 2020.

Sama seperti Mukeri, sebagian besar warga beralasan merasa tidak berhak sebagai penerima bantuan pemerintah.

Situasi ini membuat Kemensos dituding mengabaikan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penerima bantuan.

“Sesuai instruksi Kemensos dalam penyaluran BST, kami sudah melakukan pemutakhiran data.  Bahkan sebelum data dikirim, desa/kelurahan ikut memverifikasi,” sahut Fuad.

Dalam laman resmi Kemensos, dijelaskan bahwa verifikasi dan validasi DTKS pertama kali dimulai dari desa/kelurahan. Kemudian data tersebut dimusyawarahkan, sebelum dikirim ke Dinsos kabupaten.

Selanjutnya usulan dari desa/kelurahan diinput Dinsos kabupaten dalam sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan Pusdatin Kemensos.

Data itu kemudian diolah Pusdatin Kemensos melalui Methode Proxy-Mean Testing (PMT). Hasilnya diperoleh ranking status sosial ekonomi keluarga yang diusulkan.

Rangking tersebut menentukan kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan. Mereka dapat masuk data pembaruan atau malah harus dicoret dari DTKS.

Finalisasi pengolahan data oleh Pusdatin ini selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial sebagai DTKS terbaru.

“Kemungkinan terjadi sedikit kekeliruan dalam pendataan awal maupun penginputan data,” beber Fuad.

“Bisa juga kondisi ekonomi yang sudah membaik, sehingga warga merasa tidak berhak lagi menerima bantuan,” tandasnya.

Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Kasus Dugaan Korupsi Lahan UPPKB Tabalong, Oknum ASN Ditahan
apahabar.com

Kalsel

Kalsel Menuju Jakarta Baru, Paman Birin Harapkan RSUD Ulin Siap
apahabar.com

Kalsel

Tiga Serikat Buruh di Kalsel Bersatu Dirikan Aliansi
apahabar.com

Kalsel

Melaju ke Final, 8 Komika Rebutkan Jutaan Rupiah Malam Ini
apahabar.com

Kalsel

Pemprov Kalsel Kucurkan Jaring Pengaman Sosial Rp 19 Miliar, Rp 100 Ribu Per KK
apahabar.com

Kalsel

Waspada, Cuaca Buruk Meliputi 8 Wilayah Kalsel Hari Ini
apahabar.com

Kalsel

Tarian Banjar Awali Paripurna DPRD Kalsel
Debat Pilkada 2020

Kalsel

Debat Pilkada 2020, AMPI Kalsel Nilai BirinMu Kuasai Materi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com