Skandal Baramarta, Eks Dirut Bongkar Sosok Oknum Jaksa Diduga Penikmat Korupsi Dana Taktis Kucurkan Rp2 Miliar, Banjarmasin Tancap Gas Perpanjang PPKM Mikro Lagi, Polres Tabalong Tangkap Pemilik Senjata Api Ilegal Blakblakan Duta Mall Banjarmasin Terpaksa Tutup Selama Lebaran Viral Pria Bersajam Vs Polisi-Warga di Nagasari Banjarmasin, Pelaku Diancam Pasal Berlapis!

Sempat Dibatalkan MA, Presiden Naikkan Kembali Iuran BPJS

- Apahabar.com Rabu, 13 Mei 2020 - 14:32 WIB

Sempat Dibatalkan MA, Presiden Naikkan Kembali Iuran BPJS

Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Foto: Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Kebijakan itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Jokowi.

Berikut perjalanan Iuran BPJS Kesehatan yang dirangkum detikcom, Rabu (13/5):

2018
Jokowi menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

2019
Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Besaran iuran berubah menjadi:

1. Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III
2. Rp 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
3. Rp 160.000 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Februari 2020
Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran menjadi:

1. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
2. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
3. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

“Perpres bertentangan dengan UU, bahkan UUD 1945,” ujar juru bicara MA Andi Samsan Nganro.

Mei 2020
Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Adapun untuk kelas III baru akan naik pada 2021.

Iuran BPJS Kesehatan menjadi:

1. Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, Tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu

2. Iuran Kelas II, yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

3. Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai kebijakan itu tak tepat mengingat Covid-19 tengah melanda tanah air.

“Intinya kebijakan ini tidak tepat waktu, nggak pas, harusnya tidak dilakukan saat kondisi-kondisi seperti ini,” kata Piter kepada detikcom, Rabu (13/5/2020).(Dtk)

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Donald Trump: China Seharusnya Bisa Hentikan Penyebaran Covid-19
apahabar.com

Nasional

Setelah Erick Cs, Giliran Kapolri Tito Dipanggil ke Istana
apahabar.com

Nasional

Menhan Prabowo Pelajari Kemungkinan Kepulangan Habib Rizieq

Nasional

Gatot Nurmantyo – Din Syamsudin cs Mundur, Gagal Temui Kapolri dan 8 Anggota KAMI di Bareskrim
apahabar.com

Nasional

Kapal China Bertahan, TNI Tambah Kapal Perang di Natuna

Nasional

Merdeka Belajar Ala Kemendikbud, Bagaimana Penerapannya?
apahabar.com

Nasional

Ditawari Jadi Bos di BUMN, Ahok Mengaku Siap
apahabar.com

Nasional

Cegah Terorisme, BNPT Pinta Partisipasi Aparat Kelurahan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com