Ganti Rugi Lahan HSS, Perusahaan Sawit PT SAM Mangkir Saat Mediasi Aglomerasi Banjar Bakula Ditiadakan, Banjarbaru Mulai Sekat Pemudik! Khotbah Tak Boleh Lewat 10 Menit, Tabalong Resmi Larang Takbir Keliling Dinonaktifkan KPK Saat Tangani Kasus Besar, Novel Siapkan Perlawanan  Tegas, Kapolda Kalteng Minta Anak Buahnya Larang Mudik di Kapuas

Sesuai Arahan BPK, Pemkab Tala Kerja Keras Tingkatkan PAD

- Apahabar.com Jumat, 22 Mei 2020 - 20:09 WIB

Sesuai Arahan BPK, Pemkab Tala Kerja Keras Tingkatkan PAD

Bupati Tanah Laut H Sukamta saat mengikuti Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalsel melalui video conference (vicon), Rabu (20/5). Foto-Istimewa

apahabar.com, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan bekerja keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan Bupati H Sukamta saat mengikuti Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalsel melalui video conference (vicon), Rabu (20/5).

Menurutnya, ini menjadi salah satu catatan yang sampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Tornanda Syaifullah, yang menyebut tingkat kemandirian fiskal di pemerintah kabupaten di Kalsel masih mengandalkan pada penerimaan transfer dari pusat.

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan PAD, agar ketergantungan pada pemerintah pusat bisa semakin menurun.

“Mau nggak mau kita harus kerja keras untuk meningkatkan PAD kita,” ujar bupati, didampingi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M Darmin dan Asisten Bidang Administrasi Umum, Safarin.

Sukamta mengungkapkan jika exit meeting kali ini pihak BPK RI Perwakilan Kalsel menyampaikan beberapa pokok-pokok temuan yang ada di seluruh kabupaten kota, hanya saja meski temuan yang disampaikan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap opini, pihaknya akan tetap menindaklanjuti.

Seperti halnya temuan tentang belanja gaji untuk beberapa daerah yang masih terdapat kelebihan pembayaran. BPK mengungkap ada kelebihan pembayaran gaji yang diberikan untuk anak yang sudah tidak menjadi tanggungan karena sudah berumur lebih dari 21 tahun.

BPK meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan revisi  pegawai mana saja yang sudah tidak perlu menerima tunjangan anak, karena ini menyangkut kewajaran dalam laporan keuangan daerah.

Dalam kesempatan ini BPK juga sempat menyinggung tentang dana yang dikeluarkan untuk penanganan kasus Covid-19. Menurut Tornanda, kedepan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana penanganan Covid-19.

“Jangan sampai apa yang sudah dilakukan pemda diciderai karena ada pembiayaan yang tidak sesuai penggunaannya,” harap Tornanda.

Terhadap hal ini bupati menyebut, untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tala begitu selesai pertanggungjawaban kegiatan langsung dilakukan audit.

“Begitu selesai pekerjaan itu langsung dilakukan audit, ini adalah upaya pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat penggunaan dana tidak terduga untuk penanganan Covid-19 di Tala,” tuturnya.

Reporter: Ahc14
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Penerima BLT DD Dampak Covid-19 di Tala Jadi 6 Bulan
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Sukamta Minta Ada Inovasi dalam Penyusunan RKPD 2021
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Dipimpin Dahnial Kifli, Sejumlah Fasilitas Umum Disemprot Disinfektan
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Pojok Baca “BI Corner” Hadir di Perpusda dan Politeknik Tala
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Tala Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-turut, Sukamta: Berkat Kerja Keras

Kab. Tanah Laut

Giliran BKPRMI Tala Bantu Bocah Obesitas Ahmad Irwandi
Banjir

Kab. Tanah Laut

Setelah Diterjang Banjir, Dua Jembatan Baru di Tala Rampung
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Sukamta Dukung Penuh Pembangunan PLTBg di Tala
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com