Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi Wawali Terpilih Meninggal, Begini Penjelasan RSP Balikpapan Respons Pemprov, Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Kalsel

Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Respon MA

- Apahabar.com Rabu, 13 Mei 2020 - 18:11 WIB

Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Respon MA

Ilustrasi situasi pelayanan di salah satu kantor BPJS Kesehatan. Foto-Merdeka.com

apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) tidak akan mencampuri penerbitan peraturan presiden (perpres) baru yang kembali menaikan iuran BPJS oleh pemerintah. MA baru akan turun tangan jika ada pihak yang keberatan dan mengajukan uji materi terhadap perpres tersebut.

“MA tidak akan mencampuri dan tidak akan menanggapi sebab hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pemerintah,” ujar Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, seperti dilansir dari Republika.co.id, Rabu (13/05).

Andi menyampaikan, MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materi terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang (UU). Pengujian itu pun dilakukan jika ada pihak yang berkeberatan dan bertindak sebagai pemohon yang mengajukan permohonan uji materi ke MA.

“MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah UU,” kata Andi.

Dia juga mengatakan, jika benar Presiden Joko Widodo telah menerbitkan perpres baru yang menaikkan lagi iuran BPJS, tentu hal itu sudah dipertimbangkan dengan saksama. Atas dasar itu pula mengapa MA tidak akan mencampuri keputusan pemerintah tersebut.

Sebelumnya, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020. Kenaikan iuran berlaku untuk kelas I dan kelas II terlebih dahulu. Sementara itu, iuran kelas III baru akan naik pada tahun 2021.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dikutip dari dokumen perpres yang diunggah di situs resmi Sekretariat Negara, pasal 34 beleid tersebut menyebutkan perincian iuran yang akan berlaku.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa besaran iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas I sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Iuran kelas II sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta PB atau pihak lain atas nama peserta.

Sementara itu, iuran kelas III baru naik pada 2021 mendatang. Untuk 2020, iuran kelas III ditetapkan Rp 25.500 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan PB atau pihak lain atas nama peserta. Baru pada 2021, tarifnya naik menjadi Rp 35 ribu per orang per bulan.

Beleid itu juga mengatur besaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2020. Perincian tarifnya, kelas I Rp 160 ribu per orang per bulan, kelas II Rp 110 ribu per orang per bulan, dan kelas III Rp 42 ribu per orang per bulan.

Sementara itu, iuran untuk April, Mei, dan Juni 2020 perinciannya kelas I Rp 80 ribu per orang per bulan, kelas II Rp 51 ribu per orang per bulan, dan kelas III Rp 25.500 per orang per bulan.

Pasal 34 ayat 9 perpres tersebut menyatakan bahwa dalam hal iuran yang telah dibayarkan oleh peserta PBPU dan peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8, BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Tarif iuran periode April-Juni 2020 mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut merancang kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti yang terjadi pada tarif periode Januari-Maret 2020.

Dengan adanya putusan MA, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dirancang sebelumnya oleh pemerintah pun batal. Kendati begitu, melalui Perpres 64 Tahun 2020 yang teranyar ini, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.(Rep)

Editor: Aprianoor

Editor: aji - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

DPR RI: RUU KUHP Masih Disempurnakan

Nasional

Komnas HAM Laporkan Pembunuhan Laskar FPI ke Pengadilan Internasional
apahabar.com

Nasional

Sandi Bermarkas di Jateng Bukan ‘Serang’ Jokowi
apahabar.com

Nasional

Pemimpin Agung Iran Kutuk Serangan AS di Irak
apahabar.com

Nasional

Kampung Adat Sukabumi Masuk Zona Rentan Gerakan Tanah
apahabar.com

Nasional

Jika Kuartal III Pertumbuhan Ekonomi Kembali Minus, Indonesia Resmi Masuk Jurang Resesi
apahabar.com

Nasional

Djoko Santoso: Penyelundupan Narkoba Ancam Indonesia
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: 6.248 Positif, 631 Sembuh
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com