3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa? PLTS Tak Berfungsi, Kades Panaan Mengadu ke Dinas ESDM Kalsel

10 Bulan Kosong, DPRD Banjar Desak Bupati Tunjuk Kadis PUPR Definitif

- Apahabar.com Rabu, 17 Juni 2020 - 21:17 WIB

10 Bulan Kosong, DPRD Banjar Desak Bupati Tunjuk Kadis PUPR Definitif

Ilustrasi jabatan kosong. Foto-Istimewa

apahabar.com, MARTAPURA – Komisi III DPRD Kabupaten Banjar mengusul agar kekosongan jabatan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Banjar segera diisi.

“Kami di Komisi III sebagai mitra kerja Dinas PUPR telah sepakat memberi usulan kepada Bupati Banjar agar kursi Kepala Dinas PUPR segera diisi pejabat definitif,” ujar Ketua Komisi III, Irwan Bora di DPRD Banjar, Rabu (17/6)

Legislator Gerindra ini menilai, jabatan Kadis PUPR sangat strategis bagi pembangunan di Kabupaten Banjar, sehingga tidak maksimal diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang merangkap jabatan.

Untuk diketahui, tepat tanggal 2 Agustus 2019 atau 10 bulan yang lalu, H Mokhamad Hilman dilantik menjadi Sekda Banjar setelah melalui proses lelang jabatan. Sejak saat itu Hilman juga merangkap sebagai Plt Kadis PUPR Banjar sampai sekarang.

Irwan Bora memaklumi banyaknya tugas dan kegiatan Hilman sebagai Sekda Banjar. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini. Namun menurutnya, hal ini menjadi kendala di Dinas PUPR di tengah banyaknya keputusan yang harus diambil.

“Beberapa bulan ini rapat bersama dengan PUPR hanya diwakilkan dengan Kabid yang mestinya dihadiri kepala SKPD. Tentunya dia (Kabid) tidak bisa mengambil keputusan, sehingga menjadi kendala bagi kami. Karena kinerja Komisi III untuk pembangunan menjadi tidak maksimal,” jelasnya.

Fungsi dewan sebagai pengawasan menjadi terkendala jika mitra kerja tidak siap. Saat ini menurut Irwan, keberadaan kadis yang stand by diharap pembangunan di sisa tahun anggaran 2020 bisa maksimal.

Irwan menjelaskan, pihaknya tidak ada maksud politik atau mengintervensi eksekutif. Namun demi kebaikan bersama untuk pembangunan Kabupaten Banjar yang maksimal.

“Bagi kami terserah bupati saja siapapun yang nantinya dipilih menjadi Kadis PUPR. Termasuk apakah melalui promosi jabatan atau lelang, yang penting segera definitif,” tandas Irwan Bora.

Irwan menambahkan, usulan ini sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Banjar melalui surat untuk ditanggapi dan diajukan kepada Bupati Banjar.

Sementara Ketua DPRD Banjar, HM Rofiqi sepakat bahwa kekosongan kursi definitif Kadis PUPR Banjar harus segera diisi oleh bupati.

Ia menegaskan, usulan ini bukanlah merekomendasikan orangnya, tetapi jabatannya yang harus diisi.

“Artinya kalau sekedar Plt itu kan tidak maksimal. Dan kita tahu PUPR ini organ vital di pemerintahan,” ujar Rofiqi.

“Kami dari DPRD mendesak kepada Bupati Banjar agar segera mengisi jabatan yang kosong secepatnya,” sambung Rofiqi.

Editor: Syarif

Editor: Reporter: Hendra Lianor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Raih Predikat Cum Laude, Wisudawati Cantik UIN Antasari Banjarmasin Ungkap Trik Sukses di Bangku Kuliah
apahabar.com

Kalsel

Polres Barito Kuala Bidik Tempat Ibadah
apahabar.com

Kalsel

Puluhan Buruh Metal Demo di Depan Kantor DPRD Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Harga Cabe Di Pasar Marabahan Beranjak Turun
apahabar.com

Kalsel

Dua Politisi Dilantik Gantikan Hj Ananda dan Mushaffa Zakir di DPRD Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

KPU Kalsel Optimis Rekapitulasi Suara Rampung Sesuai Jadwal
apahabar.com

Kalsel

Dukung Mahasiswa, Nenek Rohana Ikut Aksi Lilin di Gedung DPRD Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Kehadiran Arina di Aspresiasi Masyarakat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com