Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel Kapolres Kapuas Terjang Banjir Bantu Korban Terdampak di Alalak Jumlah Korban Banjir Kalsel Terus Bertambah, 6 Warga Masih Dinyatakan Hilang Masih Berantakan, KPU HST Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Besok Bupati Sleman Positif Covid-19 Pascavaksinasi, Berikut Penjelasan Kemenkes

Diananta Diadili, Jurnalis Banjarmasin dan Kotabaru Gelar Aksi Solidaritas

- Apahabar.com Senin, 8 Juni 2020 - 17:15 WIB

Diananta Diadili, Jurnalis Banjarmasin dan Kotabaru Gelar Aksi Solidaritas

Aksi solidaritas digelar di Bundaran Hotel A, Jalan Pengeran Samudera, Banjarmasin, Senin (8/6). Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Hari ini Diananta Putera Sumedi alias Nanta, 36 tahun, jurnalis yang bekerja di Banjarmasin diadili di Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru karena berita.

Belasan massa dari Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers pun menggalang aksi solidaritas di Bundaran Hotel A, Jalan Pengeran Samudera, Banjarmasin, Senin (8/6).

Di Kotabaru aksi serupa dilakukan sejumlah jurnalis dan masyarakat adat di PN Kotabaru. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan #BebaskanDiananta, massa menuntut agar Diananta dibebaskan.

“Atas nama UU Pers, kami meminta segala bentuk penuntutan terhadap Diananta dihentikan,” ucap Ketua Bidang Kampanye dan Media Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, Fariz Fadhillah.

Kasus ini seharusnya, kata Fariz, sudah selesai di Dewan Pers, bukan malah bergulir di meja penyidik kepolisian hingga lanjut ke pengadilan.

“Juga atas nama kemanusiaan, kami meminta Nanta segera dibebaskan. Nanta adalah seorang kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri dan anaknya,” tegasnya.

Koalisi, kata Fariz, juga menyayangkan penahanan terhadap Diananta. Nanta bukan teroris dan bukan pula pelaku kejahatan luar biasa sehingga tidak seharusnya ditahan saat pandemi Covid-19 melanda.

“Padahal, Kapolri sudah menginstruksikan jajaran penyidik untuk selektif menahan tersangka pidana selama pandemi,” beber Fariz.

Koalisi juga menyampaikan tuntutan Kepada Presiden Jokowi. Kepada presiden, koalisi meminta untuk tak tinggal diam melihat adanya upaya kriminalisasi pers ini.

Pers yang bebas dan jujur adalah pilar demokrasi yang keempat setelah yudikatif, legislatif, dan eksekutif, yang bekerja untuk kemashlahatan ummat.

Tugas pers mengabarkan kepada masyarakat, memenuhi hak masyarakat untuk tahu, sehingga masyarakat bisa mengolah informasi dan bisa bertindak atau mengambil keputusan yang tepat.

“Karena itu menindas pers, mengkriminalkan jurnalis, itu sejatinya melanggar hak-hak masyarakat, dan bisa jadi awalan untuk menindas hak-hak masyarakat lainnya,” tandas Fariz.

Selain menggelar aksi di jalan dan di PN Kotabaru, Koalisi juga menggalang dukungan di berbagai media sosial. Di laman change.org ada petisi dari istri Nanta, Wahyu Widianingsih yang juga minta suaminya dibebaskan. Sejak dimulai seminggu lalu, sudah 12.000 orang lebih menandatangani petisi tersebut.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan pembebasan Diananta melalui petisi tersebut. Mari ikut dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik,” kata Fariz lagi.

KRONOLOGI KASUS

Nanta ditetapkan sebagai tersangka setelah beritanya yang berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’ dipersoalkan.

Konten ini diunggah melalui saluran kumparan/banjarhits.id, pada 9 November 2019 lalu. Banjarhits.id di mana Nanta menjadi pemimpin redaksi adalah mitra Kumparan melalui program 1001 Startup Media.

Pengadu atas nama Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan.
Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggapnya bermuatan sentimen kesukuan.

Pada saat yang sama, masalah ini juga telah dibawa ke Dewan Pers. Diananta dan Sukirman datang ke Sekretariat Dewan Pers Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2020 lalu guna proses klarifikasi.

Dewan Pers kemudian mengeluarkan lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang bersiai bahwa redaksi kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu. Bukan banjarhits.id yang menjadi mitra kumparan.

Dewan Pers mewajibkan kumparan/banjarhits selaku teradu melayani hak jawab dari pengadu dan minta maaf. PPR diterbitkan Dewan Pers yang terbit 5 Februari 2020.

Dengan demikian, masalah ini selesai. Hak jawab pengadu sebagai kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalan versi pengadu sudah diberikan. Media, yaitu kumparan/banjarhits sudah pula meminta maaf dan menghapus berita yang dipersoalkan.

Namun PPR Dewan Pers ini tidak dianggap. Penyidikan polisi terus berlanjut dengan surat panggilan kedua dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, pada tanggal 25 Februari 2020, hingga penahanan Nanta pada 4 Mei 2020.

Polisi menjeratnya dengan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pada 24 Mei penahanan Nanta dipindahkan ke Kotabaru dan dititipkan di Polres Kotabaru hingga persidangan hari ini 8 Juni 2020.

Editor: Puja Mandela

Editor: Reporter: Muhammad Robby - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Bus Bantuan Kemenhub Tiba di Banjarbaru
Cuaca Ekstrem

Kalsel

Cuaca Ekstrem Mengancam Kalsel, Kenali Tanda-Tanda Munculnya Puting Beliung
apahabar.com

Kalsel

Pengawasan Pilkada 2020, Bawaslu Usulkan Rp 12 Miliar
apahabar.com

Kalsel

Libatkan Ratusan Relawan, Surat Suara di Tanbu Mulai Dilipat Hari Ini
Guru Zuhdi

Kalsel

Kabar Baik, Makam Guru Zuhdi Bakal Jadi Objek Wisata Religi di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Berbarengan dengan Bandara, Jokowi Digadang Resmikan HKSN 2019 di Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Ketua DPRD Sentil Kinerja GTPP Covid-19 Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Akhirnya Laman BKD Kalsel Baru Bisa Diakses, 1.270 Pelamar CPNS Terdata TMS
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com