ga('send', 'pageview');
Sebelum Wafat, Kondisi Wali Kota Banjarbaru Naik Turun Geger Mayat Mengapung di Laut Tanbu, Polisi Sulit Identifikasi Jelang Magrib, Api Gegerkan Blok Ikan Pasar Kandangan Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan Covid-19 di Bappeda Kalsel: Puluhan Positif, Satu Meninggal Dunia




Home DPRD Kalsel

Jumat, 12 Juni 2020 - 12:07 WIB

‘Ditalak’ Batola, Komisi IV Sindir BPJS Cari Untung Semata

Reporter: Rizal Khalqi - apahabar.com

Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, menyapa Aliqa Azzahra yang berada dalam gendongan sang ibu, Rabu (10/6). Foto-apahabar.com/Bastian Alkaf

Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, menyapa Aliqa Azzahra yang berada dalam gendongan sang ibu, Rabu (10/6). Foto-apahabar.com/Bastian Alkaf

apahabar.com, BANJARMASIN – Langkah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memutus kerja sama dengan BPJS Kesehatan mendapat dukungan dari DPRD Kalsel.

“Karena buat kami untuk apa ada BPJS apabila tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, Jumat (12/6).

apahabar.com

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin. apahabar.com/Rizal Khalqi

Politikus Gerindra itu sudah mendengar kronologi dan alasan dari Bupati Barito Kuala, Noormiliyani, terkait pemutusan kerja sama saat monitoring ke daerah tersebut, Rabu kemarin.

Birokrasi di BPJS, kata dia, dianggap terlalu berbelit-belit. Sulitnya mengurus pengobatan Aliqa Azzahra, bayi berusia 4 bulan asal Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, yang mengalami jantung bocor jadi pemicu utama pemutusan kerja sama.

Menurutnya, kasus serupa bukan kali pertama terjadi. Sulitnya birokrasi dalam pengajuan aplikasi penerima bantuan iuran (PBI) untuk keluarga menengah ke bawah di daerah tersebut sudah yang ketiga kalinya terjadi.

Baca juga :  Komentar Wakil Rakyat Kalsel Setelah Ikut Swab Test

Penghentian kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan dinilai pilihan yang tepat agar tidak ada kejadian serupa di kemudian hari.

Lutfi meminta BPJS Kesehatan untuk lebih bijak dalam menerapkan regulasi untuk pengajuan kepesertaan maupun dalam melayani klaim yang diajukan oleh masyarakat.

Aspek kemanusiaan menurutnya sudah seharusnya dikedepankan dalam pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat.

“Bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata,” sindir Lutfi.

Ia berharap kasus yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala tidak terulang di 12 kabupaten/kota lain.

“Tentunya memberikan preseden buruk bagi pelayanan BPJS Kesehatan sebagai lembaga penjaminan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah,” jelas dia.

Lantas bagaimana dengan jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu di daerah tersebut pasca-putusnya kontrak?

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menurutnya akan mengoptimalkan dana alternatif untuk menjamin kesehatan masyarakat kurang mampu.

Baca juga :  Komentar Wakil Rakyat Kalsel Setelah Ikut Swab Test

“Sebagaimana yang disampaikan ibu bupati kemarin, Pemkab Batola akan mengoptimalkan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah),” pungkas Lutfi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Aliqa Azzahra, putri pasangan Najir dan Nurhidayani, warga Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, yang lahir pada 27 Februari 2020 didiagnosis mengalami jantung bocor bawaan pada pertengahan bulan lalu.

Karena kondisinya yang tak kunjung membaik, bayi perempuan itu dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit khusus jantung, namun sulit direalisasikan karena keluarganya kesulitan dana.

Meski dibantu desakan bupati kepada kantor layanan BPJS Kesehatan di Marabahan agar segera memverifikasi aplikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI), rupanya tak juga membuahkan hasil karena baru dapat disetujui setiap awal bulan sesuai regulasi yang berlaku.

Alternatif sebagai peserta jalur mandiri juga terbentur regulasi, menurut BPJS, harus menunggu 14 hari waktu aktivasi sebelum nomor peserta dapat digunakan.

Editor: Fariz Fadhillah

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Tabrak Fender Jembatan Rumpiang, Siap-Siap Disanksi
apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Tandatangani 10 Dekrit Tuntutan Mahasiswa
apahabar.com

DPRD Kalsel

Kenaikan Iuran BPJS Tuai Kritik Anggota DPRD Kalsel
apahabar.com

DPRD Kalsel

Lindungi Masyarakat dari Makanan Berbahaya, Perda Ketahanan Pangan Disahkan
apahabar.com

DPRD Kalsel

Farah Amalia Resmi Jadi Anggota DPRD Kalsel
apahabar.com

DPRD Kalsel

Wakil Rakyat Kalsel Berang, Sekolah Mau Disulap Jadi Karantina
apahabar.com

DPRD Kalsel

Perkara Akses Jalan ke Terminal Baru, Dewan Panggil PUPR
apahabar.com

DPRD Kalsel

Kemendagri ‘Tutup’ Konsultasi Perda, Dewan Kalsel Perbanyak Kunker Dalam Daerah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com