BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Jelang Verfak, PPS di Banjarmasin Terancam Isolasi Mandiri

- Apahabar.com Sabtu, 27 Juni 2020 - 16:16 WIB

Jelang Verfak, PPS di Banjarmasin Terancam Isolasi Mandiri

Petugas PPS se-Kota Banjarmasin yang jumlahnya mencapai ratusan terancam tak bisa melaksanakan tahapan verifikasi faktual (verfak). Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Petugas Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kota Banjarmasin terancam tak bisa melaksanakan tahapan verifikasi faktual (verfak).

Pasalnya, sebanyak 181 PPS hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengikuti pemeriksaan rapid test selama dua hari, Sabtu dan Minggu (27-28/6).

“Secara aturan Dinas Kesehatan (Dinkes) jika hasil rapid test dinyatakan reaktif, maka mereka tidak bisa ikut verifikasi faktual,” ujar Komisioner KPU Banjarmasin M Syariffudin Akbar dihubungi apahabar.com.

PPS yang reaktif akan wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Aturan itu sesuai kebijakan Menteri Kesehatan (Menkes) dan protokol kesehatan.

Dengan demikian, PPS setiap kelurahan yang berjumlah 3 orang bakal kekurangan dalam verfak dukungan bakal pasangan calon wali kota Banjarmasin jalur perorangan.

Verfak sendiri dijadwalkan 29 Juni hingga 12 Juli mendatang.

“Misalnya dalam satu kelurahan ada satu orang yang reaktif, tersisa dua PPS tapi mereka sanggup menjalankan verfak silakan saja,” harapnya.

Namun apabila anggota PPS tersebut tak bisa menjalani verfak karena keterbatasan orang.

Maka, lanjut Akbar PPS itu ada hak untuk menunjuk seseorang membantu mereka melakukan verfak dukungan jalur perorangan.

Asalkan yang ditunjuk sebagai bantuan dianggap memahami wilayah kelurahan tersebut.

Verfak ini secara keseluruhan memakai metode seperti sensus penduduk. Anggota PPS diharuskan bertatap muka dengan warga.

“Bisa ditunjuk oleh PPS agar turun ke lapangan menggantikan PPS reaktif yang isolasi mandiri,” tegasnya.

Akbar mengungkapkan rapid test untuk menindaklanjuti surat KPU RI yang keluar per 25 Juni lalu.

Isi surat tersebut mewajibkan PPK dan PPS mengikuti rapid test sebelum verfak.

Pemeriksaan rapid test ini kemungkinan bakal kembali terjadi di kemudian hari.

Sebab tahapan Pilkada sampai hari pencoblosan Desember 2020 masih panjang.

“Sesuai dengan tahapan dulu, untuk tahapan selanjutnya tergantung surat sendiri dari KPU RI,” pungkasnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Bahaudin Qusairi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

H Rusli-Guru Fadhlan Siapkan Program Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Banjar
apahabar.com

Politik

Lembaga Survei Australia: Mayoritas Pemilih Ingin Jokowi Kembali Jabat Presiden
Rencana Maju di Pilkada Kotabaru, Sudian Noor Akhirnya Buka Suara

Politik

Rencana Maju di Pilkada Kotabaru, Sudian Noor Akhirnya Buka Suara
apahabar.com

Politik

Usung Tagline Banjar Bersinar, Andin-Guru Oton Daftar ke KPU Ketika Matahari Terbit
apahabar.com

Politik

Tak Pusing dengan Surat Sakti Golkar, Berry Klaim Kesepakatan
apahabar.com

Politik

Pilbup Kotabaru: Pecah Kongsi, Petahana Merapat ke Eks Rival
apahabar.com

Politik

Jaga Soliditas, Musda X Golkar Balangan Ditunda
apahabar.com

Politik

Kuasa Hukum Jokowi Tidak Kesulitan Siapkan Jawaban Dalil Gugatan Prabowo
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com