Dini Hari, Polisi Amankan 9 Motor di Banjarmasin Timur Zakaria, Pejuang Covid-19 di Tanah Laut Tutup Usia Malam Minggu, Siring Laut di Kotabaru Kembali Bernadi walau Pandemi Putrinya Hanyut, Bapak Meregang Nyawa di Irigasi Karang Intan Kabar Baik, Tanbu Tambah Pasien Sembuh dari Covid-19




Home Nasional

Selasa, 30 Juni 2020 - 13:24 WIB

Jokowi: Bila Data Tak Mendukung, Jangan Paksakan Terapkan Normal Baru

Redaksi - Apahabar.com

Presiden Joko Widodo. Foto-Antara

Presiden Joko Widodo. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan keputusan untuk membuka tatanan kehidupan normal baru atau new normal di setiap daerah harus didukung data-data keilmuan yang menunjukkan penurunan kasus Covid-19.

“Jangan sampai kita berani membuka, masuk new normal (normal baru) tapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan,” ujar Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Posko Penanganan Covid-19 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Jokowi menekankan pentingnya setiap kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berpegang pada data kelimuan (science).

Para kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga harus selalu melibatkan praktisi seperti ahli epidemiologi, ilmuwan, dan para tenaga medis, dalam pengambilan keputusan.

Baca juga :  Strategi Percepatan Pembangunan Papua, Potensi Wilayah Diidentifikasi

“Jangan sampai membuka pada tatanan baru atau new normal, tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita buat kebijakan, tolong yang namanya data keilmuan itu dipakai,” ujar Jokowi.

Dalam membuka fase normal baru, kata Jokowi, ada tahapan prakondisi dengan menyosialisasikan kepada masyarakat soal pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin.

Setelah itu, kepala daerah dan gugus tugas setempat harus menentukan waktu yang tepat untuk benar-benar membuka era normal baru.

“Jangan sampai R-t (angka reproduksi virus) masih tinggi di atas 1, R-naught masih tinggi, kita berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa membuat data, ilmu, yang jelas,” ujarnya.

Setelah itu, kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menentukan sektor yang menjadi prioritas untuk memasuki normal baru tergantung perkembangan data dan karakteristik daerah tersebut.

Baca juga :  Bupati Kutim Kena OTT, Bukti KPK Era Firli Bahuri Masih Bertaji?

“Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan silakan. Tapi juga mungkin masih dibatasi (kapasitasnya),” ujarnya.

Kepala Negara mencontohkan daerah pariwisata yang memiliki kapasitas 1.000 orang, pada tahap awal pembukaan normal baru, perlu ada pembatasan kunjungan menjadi 500 orang.

Setelah itu, keberlangsungan normal baru harus dievaluasi. Jika fase normal baru malah mendorong penambahan kasus Covid-19 di daerah, maka fase tersebut harus dihentikan.

“Setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani seperti itu,” ujar dia.(Ant)

Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kawal Sidang Sengketa Pilpres, Massa Datangi MK
Terseret Ombak Parangtritis, Satu dari Tujuh Mahasiswa Belum Ditemukan

Nasional

Terseret Ombak Parangtritis, Satu dari Tujuh Mahasiswa Belum Ditemukan
apahabar.com

Nasional

Terus Bertambah, 425 Orang Meninggal Akibat Corona di China
apahabar.com

Nasional

Kondisi Terbaru Pasien Rujukan Suspect Covid-19 di RSUD Ulin
apahabar.com

Nasional

4 Orang Tewas Tertimpa Longsor Gianyar, Ahli Waris Dapat Santunan
apahabar.com

Nasional

Kuasa Hukum Siap Ungkap Nama Jenderal Polisi Terlibat Kasus Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan
apahabar.com

Nasional

Komnas HAM Mendeteksi Ada Kelompok Penyusup di Wamena
apahabar.com

Nasional

Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka Datang dari Aa Gym
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com