Direvisi 5 Kali, Anggaran Covid-19 di Banjarmasin Kembali Membengkak! Kanalisasi Sepeda Motor di Banjarmasin Mencuat, Ahli Beri Catatan Plus Minus Catat, Banjarmasin Belum Akan Buka Sekolah Saat Ajaran Baru Nasib Pengemudi Bodong, Penabrak Mobil Ketua DPRD Kotabaru Motif Pembunuhan di Belitung Darat, Pelaku Tak Terima Istri Dimarahi




Home Nasional

Senin, 29 Juni 2020 - 19:03 WIB

Ketua DPRD Banjar Berang, Pesepeda Pun Mau Dipajak

Reporter: Hendra Lianor - Apahabar.com

Kementerian Perhubungan menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatannya kian marak akibat pandemi Covid-19.  Foto-Dok.apahabar.com

Kementerian Perhubungan menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatannya kian marak akibat pandemi Covid-19. Foto-Dok.apahabar.com

apahabar.com, MARTAPURA – Wacana untuk memungut pajak dari para pesepeda dipandang tak masuk akal. Seakan kembali ke zaman kolonial.

Baca Juga : Bayi di Kandang Ayam Tabalong, Peluang Adopsi Tertutup

“Sekarang begini, anda mau kembali ke zaman dijajah kolonial Belanda atau ke zaman sekarang, perkaranya begitu. Kita berpikir itu harus logis. Ini kan hal-hal yang tidak logis dipikirkan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi kepada apahabar.com, Senin (29/6).

Menurutnya, pemerintah saat ini seperti kebingungan mencari pemasukan untuk menutupi defisit APBN.

Sehingga, kata Rofiqi, hal-hal yang tidak penting seperti pesepeda mau diatur untuk dipungut pajak.

“Hal-hal yang tidak penting seperti bersepeda ini kan enggak masuk akal kalau dikasih pajak. Orang jalan buat sepeda aja tidak ada. Besok-besok Songgoku dan Piccolo bisa dikasi pajak juga kalau begini ceritanya,” tandas Rofiqi.

Baca juga :  Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL di Stasiun Bogor Kembali Mengular

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (27/6) seperti dikutip dari Antara.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kata dia, sepeda bukan termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor, sehingga pengaturannya berada di pemerintah daerah.

Baca juga :  Ketum JMSI Soroti Praktik Jurnalisme yang Gunakan Combative Lens

Baca Juga : Resmi, Polda Kalsel Beri Izin Resepsi Pernikahan Lagi

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan. DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi.

Selain itu, menurut dia, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22/2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi.

apahabar.com

Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi. Foto-apahabar.com/hendra

Editor: Fariz Fadhillah

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kasasinya Ditolak MA, Buni Yani Tetap Dihukum 1 Tahun 6 Bulan Penjara
apahabar.com

Nasional

Aktivis Lingkungan dan Masyarakat Pesisir Sepakat Tolak Raperda RZWP3K Kaltim
apahabar.com

Nasional

Melenggang ke Senayan, Mulan ‘Diserang’  
apahabar.com

Nasional

Massa Depan Gedung Bawaslu Ricuh
apahabar.com

Nasional

Dorong Industri Film Daerah, Forum Sineas Banua Gelar Masterclass di Taman Budaya
apahabar.com

Nasional

Lantik Wamenag dari Kalangan Kiai, Jokowi: Tingkatkan Mutu Pendidikan Agama
apahabar.com

Nasional

Sidang Perdana, Ortu Korban Pencabulan Limpasu HST Tak Dikabari?
apahabar.com

Nasional

Korban Dioperasi Bedah Plastik 3 Kali, Polisi Bentuk Tim Gabungan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com