7 POPULER KALSEL: Ibu Bunuh Anak di Benawa HST hingga Ketua Nasdem Tala Buron Positif Sabu, Oknum Anggota DPRD Tala Terancam Dipecat! Hasil Visum: 2 Anak yang Diduga Dibunuh Ibu di Benawa HST Mati Lemas! Orbawati Buron, Nasdem Tanah Laut Fokus Menangkan BirinMu Detik-Detik Akhir Kampanye, Bawaslu RI Turun ke Banjarmasin

Ketua DPRD Banjar Berang, Pesepeda Pun Mau Dipajak

- Apahabar.com Senin, 29 Juni 2020 - 19:03 WIB

Ketua DPRD Banjar Berang, Pesepeda Pun Mau Dipajak

Kementerian Perhubungan menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatannya kian marak akibat pandemi Covid-19. Foto-Dok.apahabar.com

apahabar.com, MARTAPURA – Wacana untuk memungut pajak dari para pesepeda dipandang tak masuk akal. Seakan kembali ke zaman kolonial.

Baca Juga : Bayi di Kandang Ayam Tabalong, Peluang Adopsi Tertutup

“Sekarang begini, anda mau kembali ke zaman dijajah kolonial Belanda atau ke zaman sekarang, perkaranya begitu. Kita berpikir itu harus logis. Ini kan hal-hal yang tidak logis dipikirkan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi kepada apahabar.com, Senin (29/6).

Menurutnya, pemerintah saat ini seperti kebingungan mencari pemasukan untuk menutupi defisit APBN.

Sehingga, kata Rofiqi, hal-hal yang tidak penting seperti pesepeda mau diatur untuk dipungut pajak.

“Hal-hal yang tidak penting seperti bersepeda ini kan enggak masuk akal kalau dikasih pajak. Orang jalan buat sepeda aja tidak ada. Besok-besok Songgoku dan Piccolo bisa dikasi pajak juga kalau begini ceritanya,” tandas Rofiqi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (27/6) seperti dikutip dari Antara.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kata dia, sepeda bukan termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor, sehingga pengaturannya berada di pemerintah daerah.

Baca Juga : Resmi, Polda Kalsel Beri Izin Resepsi Pernikahan Lagi

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan. DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi.

Selain itu, menurut dia, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22/2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi.

apahabar.com

Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi. Foto-apahabar.com/hendra

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Hendra Lianor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kemendag Kurangi Ekspor Karet
apahabar.com

Nasional

Neneng Korban Tsunami Menangis Harta Bendanya Dijarah
apahabar.com

Nasional

4 Fakta Bani Bassis Seventeen, Korban Tsunami Banten

Nasional

Video Viral Pria Bawa Jenazah Ibunya Pakai Motor di Atas Bronjong, Sang Perekam pun Ketakutan!
apahabar.com

Nasional

Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Kotak Suara Pemilu di Jambi
apahabar.com

Nasional

Angin Segar untuk Guru Honorer, Seleksi Honorer Jadi Setara PNS Digelar 2019
apahabar.com

Nasional

Dokumen Tak Lengkap, 8 Mobil Mewah Disita Polisi
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Bertambah 2.306 Jadi 160.165 Kasus
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com