Gugatan 2BHD Diterima MK, SJA-Arul Pede Menangi Pilbup Kotabaru Alhamdulillah, 21 Warga Tanbu Sembuh dari Covid-19 Gunakan Pakaian Adat, Mitra Pariwisata Kapuas Galang Dana untuk Banjir Kalsel Terparah dalam Sejarah, Jokowi Blakblakan Biang Kerok Banjir Kalsel Wali Kota Beber Biang Kerok Banjir Banjarmasin, Bukan karena Hujan

Menakar Efektivitas dan Dampak Perppu Nomor 2 Tahun 2020

- Apahabar.com Senin, 1 Juni 2020 - 09:21 WIB

Menakar Efektivitas dan Dampak Perppu Nomor 2 Tahun 2020

Ilustrasi-Zulfikar/apahabar.com

Oleh Aulia Shapira

Pada tanggal 4 Mei 2020 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Terbitnya Perppu tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang mana semakin hari kian bertambah pasien yang terkonfirmasi positif.

Kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Beberapa poin penting dari diterbitkannya Perppu Nomor 2 tahun 2020 yaitu : Pertama, pemilihan serentak lanjutan akibat dari penundaan Pilkada dapat dilakukan apabila di seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang menyebabkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan.

Dapat dilihat bahwa terdapat istilah baru yaitu bencana non alam untuk menjelaskan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional dan sebagai alasan penundaan pilkada.

Kedua, sistem pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan, kemudian penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketiga, pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam dan dilaksanakan pada Desember 2020. Akan tetapi, jika pada bulan Desember pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksanakan maka ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakhir.

Setelah melihat beberapa poin penting tersebut, selaras dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan Perppu maka syarat mengenai Perppu untuk Pilkada Serentak 2020 disimpulkan telah terpenuhi.

Mengapa demikian? Karena, Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat sebagai konsekuensi penundaan jadwal Pilkada. Dengan begitu setelah Perppu Pilkada diterbitkan, hendaknya KPU segera menindaklanjuti aturan selanjutnya mengenai mekanisme penyelenggaraan tahapan Pilkada yang telah ditunda sehingga sifat segera dari Perppu tersebut terpenuhi guna menyelesaikan masalah hukum.

Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, sebelumnya telah ada UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada namun di dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengaturan tentang penundaan Pilkada serentak sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai penundaan Pilkada serentak.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu cukup lama. Dalam hal masih berkutat dengan suasana pendemi Covid-19 maka tidak memungkinkan untuk DPR secara ideal membahas dan menetapkan perubahan Undang-Undang Pilkada. Dengan begitu, dapat dikatakan terbitnya Perppu ini sudah tepat dengan melihat kondisi saat ini tidak memungkinkan adanya pelaksanaan Pilkada Serentak di bulan September 2020.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta pada Selasa (05/05/2020), memaparkan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini akan menjadi payung hukum dalam penundaan pelaksanaan Pilkada.

Waktu pemungutan suara Pilkada di 270 daerah yang semula dijadwalkan pada 23 September diundur hingga Desember 2020. Penundaan yang disepakati DPR bersama Pemerintah itu didasari pada penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19 yang sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO dan ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) di Jakarta, Rabu (6/5/2020) Yasonna H. Laoly juga angkat bicara terkait terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, beliau menjelaskan bahwa perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, termasuk perlunya penundaan tahapan Pilkada serentak 2020.

Selanjutnya, beliau juga memaparkan bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak ini ditetapkan untuk menjaga pelaksanaan Pilkada secara demokratis, berkualitas, serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini dapat dikatakan juga memberi angin segar terhadap penyelenggara Pilkada 2020 karena adanya payung hukum mengenai penundaan Pilkada sampai dengan Desember 2020 dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan diperpanjang kembali jika pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) belum juga berakhir. Pasca dikeluarkannya Perpu ini maka KPU selanjutnya akan menyusun tahapan dan jadwal Pilkada yang kedepannya akan dimasukkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU).

Kedati demikian, penundaan penundaan Pilkada 2020 ini pasti akan membawa dampak. Konsekuensi penerbitan Perppu No 2 Tahun 2020 mengenai penundaan Pilkada maka KPU harus melaksanakan penyesuaian konteks hukum pengaturan tata cara Pilkada 2020. Hal ini berkaitan dengan perlu adanya revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2019 jo Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2020 karena pasti adanya perubahan Peraturan KPU (PKPU) terhadap tahapan, program, dan jadwal Pilkada Serentak 2020.

Adanya perubahan hari pemungutan suara ke Desember 2020 maka menyebabkan berubah pula waktu pelaksanaan tahapan-tahapan sebelum dan sesudah pemungutan suara yang mana akan berdampak pula pada tahapan yang selanjutnya seperti pendaftaran calon, penyediaan logistik, maupun pengadaan kampanye pemilihan.

Selain itu, dalam hal pelaksanaan
Pilkada ditunda sampai Desember 2020 maka tahapan Pilkada akan disiapkan dari bulan Juni 2020, maka dari itu yang tidak kalah pentingnya adalah pengalokasian dana tambahan bagi penyelenggara Pilkada yang melaksanakan tahapan Pilkada di masa masih menyebarnya pandemi Covid-19, dana tambahan tersebut diperlukan agar kegiatan yang dilakukan berdasarkan aturan kesehatan yang berlaku contohnya seperti penggunaan masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri (APD).

Selanjutnya, masyarakat dapat melihat bahwa penundaan Pilkada merupakan langkah serius dari pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 sehingga Pilkada Serentak Lanjutan yang dilakukan setelah penundaan dapat dikelola dengan baik tanpa terganggu dengan rasa khawatir terjangkit Covid-19. Namun, apabila pelaksanaan tahapan Pilkada setelah adanya penundaan ternyata tetap bersinggungan dengan penanganan pandemi Covid-19 maka juga akan mengundang tanggapan sosial dari masyarakat yang kontradiktif terhadap proses Pilkada.

Maka dari itu diharapkan penundaan pilkada ini nantinya akan diantisipasi dengan baik dan terencana dimana mekanisme pelaksanaan Pilkada termasuk juga kebijakan turunannya dapat diselesaikan di waktu yang tepat dan selaras dengan aturan penanganan Covid-19. Apabila ternyata tidak memungkinkan Pilkada terselenggara Desember 2020, maka KPU harus cepat bertindak untuk mengantisipasi terjadinya kerugian.

*
Penulis adalah mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Editor: Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Opini

Rahasia Guru Zuhdi Ketika Sakit
apahabar.com

Opini

Menuju Sendratasik Berkarya IX: Adipati Karna dan Sumpah Setianya

Opini

Sahkah Non Sayyid/Syarif Menikahi Syarifah?
apahabar.com

Opini

Covid-19 dan Siasat: Menciptakan Political Distancing
apahabar.com

Opini

Menjadi Guru yang Bersahabat Menuju Prestasi Hebat
apahabar.com

Opini

Iuran BPJS Naik, Rakyat Tercengang
apahabar.com

Opini

Evaluasi Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Jenazah Covid-19
apahabar.com

Opini

Menyiapkan Calon Wartawan Profetik di “Journalist Boarding School”
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com