3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa? PLTS Tak Berfungsi, Kades Panaan Mengadu ke Dinas ESDM Kalsel

MHM Ingin Karyawan UMKM Kena PHK Diikutsertakan Program Kartu Prakerja

- Apahabar.com Jumat, 19 Juni 2020 - 19:02 WIB

MHM Ingin Karyawan UMKM Kena PHK Diikutsertakan Program Kartu Prakerja

Ketum BPP Himpi Mardani H Maming. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Pandemi Covid-19 menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan angka kemiskinan. Makanya pemerintah wajib segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat.

Dalam acara Webinar Kajian Ekonomi HIPMI #4 bertajuk “Reset & Transformasi Ekonomi (Economic Reset & Transformation). Himpi mendorong peran dunia usaha dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Apapun kebijakan pemerintah akan kita dukung,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming (MHM).

Seperti program kartu prakerja, yaitu Hipmi ingin karyawan khususnya UMKM yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa diikutsertakan ke dalam program kartu prakerja.

“Ada salah satu yang menjadi pembicaraan kita di Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi di 34 pengurus provinsi salah satunya masalah program kartu prakerja. Kita mau kartu pra kerja paling tidak karyawan UMKM yang di PHK bisa diikutsertakan ke dalam program kartu prakerja,” ujar Mardani dalam acara Webinar bersama Kadin Indonesia dan Apindo, Kamis (18/6)

Menurutnya, karyawan UMKM yang di-PHK bisa diikutsertakan ke dalam program kartu prakerja. Harapannya memang tidak perlu 100 persen diikutsertakan, tapi paling tidak ada karyawan UMKM yang di-PHK yang masuk dalam program kartu pra kerja.

“Banyak yang terdampak Covid-19, sehingga kesulitan membayar angsuran untuk ke bank-nya. Kita perlu perhatian khusus pemerintah, khususnya pengusaha-pengusaha kecil. Kalau pengusaha besar menurut saya boleh dikasih perhatian, tapi tidak full,” ucapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mengakui bahwa dirinya juga termasuk pengusaha besar dan juga sudah mendapatkan relaksasi kredit melalui pinjaman bank. Untuk mendapatkan relaksasi tersebut, Mardani bilang, pihak bank juga menjaga hubungan dengan baik karena dirinya dianggap pengusaha besar bagi bank yang menjalin hubungan kreditur.

“Tapi saya perlu memperjuangkan kawan-kawan saya (BPD) se-Indonesia bagaimana mereka bisa terselamatkan dari pandemi Covid-19 ini dan saya tahu kalau semuanya dibantu, pasti uang negara ini tidak akan bisa. Saya yakin dimana pengusaha-pengusaha Hipmi yang sudah terdata yang bekerja dengan baik selama pandemi khususnya di perhotelan, travel, event organizer (EO), dan lainnya harus kita bantu, karena mereka pengusaha yang baru berkembang. Pandemi inilah mereka tidak bisa melakukan relaksasi kredit,” ungkapnya.

Mardani, melanjutkan, pengusaha-pengusaha kecil yang belum ada nama agak sulit melakukan negosiasinya kepada pihak bank. Tapi, pihaknya harus memperjuangkan pengusaha-pengusaha kecil yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan relaksasi kredit.

“Mungkin kebetulan saja karena saya Ketum Hipmi yang dekat sama Pak Presiden atau pemerintahan, sehingga dianggap dan dipermudah untuk meloloskan pinjaman perbankannya. Tapi saya harus memperjuangkan kawan-kawan saya yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa mendapatkan relaksasi kredit dan menjadi pertimbangan Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kita dari Hipmi perlu pembinaan kepada Pak Menko Perekonomian supaya kita nanti di masa era bonus demografi, kita sudah siap khususnya organisasi Hipmi,” tuturnya.

Selain itu, kata Mardani, masa pandemi Covid-19 yang luar biasa dihadapi oleh pemerintah, tidak mudah untuk menghadapi dimana zaman di pandemi yang semua negara tidak ada pengalaman untuk menghadapi permasalahan ekonomi ini. Namun, apapun semua yang dilakukan pemerintah, Kadin Indonesia maupun Apindo, pihaknya yakin semuanya bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

“Sehingga, kita semua perlu berkoordinasi untuk mencari jalan keluar bagaimana kita bisa menyelamatkan perekonomian bangsa dan negara ini khususnya para UMKM yang identik dengan HIPMI, banyak pengusaha-pengusaha pemula yaitu pengusaha yang akan menjadi dan menghadapi masa era bonus demografi yang akan menjadi pengusaha besar di masa zaman era bonus demografi. Saya yakin, era bonus demografi disepakati 5 sampai 10 tahun yang memimpin bangsa dan negara ini adalah anak muda yang mungkin salah satunya yang hadir di dalam acara webinar ini. Sehingga ada masa transisi mempersiapkan masa senior kepada anak muda, agar anak muda nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang besar di kepengurusan HIPMI,” pungkasnya.

Di acara yang sama, saat menjadi pembicara pada webinar Kajian Ekonomi HIPMI #4, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah. Dia pun menekankan, dalam setiap langkah yang pemerintah ambil tersebut selalu mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Langkah pertama, program Exit Strategy yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Kedua, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketiga, Reset dan Transformasi Ekonomi.

“Riset menjadi penting karena berbagai sektor ekonomi sudah turun minus. Sehingga dari minus itu perlu dikembalikan ke 0, lalu dari 0 kita akan transformasikan agar berkembang menjadi positif,” ujar Airlangga.

Menko Airlangga menjelaskan, pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Semua indikator memberikan sinyal pelemahan ekonomi.

“Namun, saya mengingatkan bahwa kita ini sedang berada di situasi yang tidak normal. Ini penting agar kita semua mempunyai pemahaman yang sama bahwa kondisi yang terjadi saat ini adalah sama dengan 215 negara lain di dunia. Hampir seluruh negara di dunia masuk di dalam periode minus. Pandemi ini pun berdampak besar pada berbagai sektor perekonomian, ini yang membedakan dengan krisis di tahun 1998 dan 2008,” terangnya.

Tetapi, Indonesia memiliki resiliensi lebih kuat dari negara lain. Tiga negara yang masih relatif positif secara ekonomi adalah Cina, India, dan Indonesia. Selain itu, ekonomi Indonesia di tahun 2020 diprediksi masih di jalur positif, yaitu menurut proyeksi IMF akan tumbuh 0.5 persen dan menurut World Bank diperkirakan tidak tumbuh (0%).

“Kalau kita lihat di kuartal pertama Indonesia juga masih positif, tapi memang di kuartal kedua dengan adanya PSBB, Indonesia diprediksi masuk di dalam jalur minus sekitar -3 persen,” katanya.

Di kuartal I tahun 2020, dari sisi konsumsi (demand), yang membuat kontraksi adalah konsumsi yang pertumbuhannya turun dari biasanya di atas 5% (5.3% di kuartal I tahun 2019) menjadi 2.7%. Kemudian investasi tumbuh 1.7%, lalu konsumsi pemerintah masih menunjang dalam bentuk belanja negara melalui anggaran, yaitu tumbuh sebesar 3.7%.

Sementara dari sisi dunia usaha (supply), sektor manufaktur ada di 2.1% dan perdagangan di 1.6%, namun pertanian ada di 0%.
“Jadi pertanian ini menjadi perhatian untuk kembali bisa menopang di saat ekonomi seperti ini. Di bulan Juni-Juli akan ada panen raya, maka sektor ini diharapkan bisa membuat kuartal ketiga 2020 tidak terlalu turun, apalagi didukung adanya new normal. Krisis akibat Pandemi Covid-19 ini tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020. Bisa terus bergeser ke tahun 2021, 2022, untuk recovery,” jelasnya.

Namun, lanjut Menko Perekonomian, pemerintah sudah menyiapkan skenario defisit anggaran dan akan mengembalikannya di tahun 2023.
“Sehingga kita punya ruang untuk melakukan stimulus fiskal maupun untuk pembiayaan,” sambungnya.

Kemudian, jika dilihat dari segi ekspor impor, neraca ekspor turun dan yang bisa menahan penurunan adalah sektor industri pengolahan.

“Mining mengalami penurunan, kemudian oil and gas. Dari segi impor, konsumsi juga menurun banyak. Bahan baku turun. Lalu, yang menjadi catatan adalah capital juga turun, itu berarti investasi turun dan penciptaan lapangan terbatas,” paparnya.

Dari sisi penerimaan pajak sektoral, sektor pertambangan, transportasi, konstruksi dan real estate, perdagangan, manufaktur, serta keuangan mengalami penurunan.

“Jika sektor keuangan sudah terdampak, itu berarti membutuhkan langkah-langkah koordinasi pemerintah bersama BI dan OJK secara cepat. Dengan catatan, cepat dan tidak tersandung oleh aparat hukum,” tegasnya.

Dia pun menyebut, ada beberapa sektor yang tertekan dampak Covid-19 namun mulai terjadi pembalikan arah seiring dengan pembukaan ekonomi, seperti otomotif dan distribusi bahan bangunan.

“Memang terjadi penurunan dalam, namun ada sinyal membaik dan positif terkait dengan pembukaan ekonomi,” ucapnya.

Editor: Syarif

Editor: Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tsunami Selat Sunda, BNPB: 281 Tewas, 1.016 Luka-luka
apahabar.com

Nasional

Erick Thohir: Kemungkinan Ada Menteri Muda di Kabinet Jokowi
apahabar.com

Nasional

Haul Guru Sekumpul, Saiful Kayuh Gerobak Sampah ke Martapura
apahabar.com

Nasional

Presiden Setuju Hidung Belang Dipenjara 5 Tahun, Tapi Mangkrak di DPR
apahabar.com

Nasional

Pemadaman Listrik Kalsel-Teng, Legislator Bersurat ke Dirut PLN di Jakarta
apahabar.com

Nasional

Bani Seventeen Bakal Dimakamkan di Sleman
Hebat, Nenek 97 Tahun di Brasil Sembuh dari Covid-19

Nasional

Hebat, Nenek 97 Tahun di Brasil Sembuh dari Covid-19
apahabar.com

Nasional

Tragedi Limpasu HST, Korban Pencabulan di Ponpes Bertambah!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com