3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa? PLTS Tak Berfungsi, Kades Panaan Mengadu ke Dinas ESDM Kalsel

Sikap PBNU Terhadap Proses Legislasi RUU HIP

- Apahabar.com Rabu, 17 Juni 2020 - 07:15 WIB

Sikap PBNU Terhadap Proses Legislasi RUU HIP

Nahdlathul Ulama. Foto-nu.or.id

apahabar.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan sikap terkait proses legislasi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Melalui Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siradj dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal, mereka berharap proses itu sebaiknya dihentikan.

“Setelah dilakukan kajian mendalam terhadap naskah akademik, rumusan draf RUU HIP, dan catatan rapat Badan Legislasi DPR RI serta dicermati dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat, maka sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan ekonomi nasional,” ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Selasa (16/6).

PBNU berpandangan RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik.

Sebab, anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh pendiri bangsa (the founding fathers) bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang menimbulkan polemik.

Terlebih PBNU berpandangan bahwa tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus.

Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Staatsfundamentalnorm merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional.

“Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik (legislative review),” jelas KH Said Aqil Siradj.

Disamping itu, PBNU berpandangan bahwa tindakan apapun yang dapat menimbulkan mafsadah bagi persatuan nasional wajib dihindari, karena Pancasila dirajut oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) justru untuk mencegah perpecahan dan mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam sebuah tenda besar.

PBNU menyarankan, jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah RUU Sistem Perekonomian Nasional sebagai undang-undang payung (umbrella act) yang secara jelas dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

Lebih lanjut terkait Haluan Ideologi Pancasila, PBNU berpandangan bahwa Haluan Ideologi Pancasila itu tidak dapat diatur dalam suatu Rancangan Undang-Undang.

Karena sebagai staatsfundamentalnorm, Pancasila menjadi hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai hukum tertinggi yang lahir dari konsensus kebangsaan, Pancasila tidak bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

“Pengaturan Pancasila ke dalam sebuah undang-undang akan menimbulkan anarki dan kekacauan sistem ketatanegaraan,” kata KH Said Aqil Siradj.

Pancasila merupakan ideologi prinsip yang menjiwai sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara.

Pancasila sebagai Philosophische Grondslag adalah falsafah dasar yang menjadi pedoman untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.(ant)

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Dukung Uji Materi Omnibus Law Ciptaker Diajukan ke MK, PBNU: Jangan Demo, Masih Pandemi
apahabar.com

Nasional

Tiba di Kalsel, Tuan Guru Bajang Langsung Ziarah ke Sekumpul
apahabar.com

Nasional

Wings Air Tutup 7 Rute Ini, Cek Daftarnya
apahabar.com

Nasional

Tiga Petingginya Tersangka, “Sunda Empire” Disinyalir Miliki Ribuan Anggota
apahabar.com

Nasional

Bukan Aceh, Daerah dengan Kesembuhan Covid-19 Tertinggi di Indonesia
apahabar.com

Nasional

Ibu Kota Pindah, Kalteng Mulai Berbenah
apahabar.com

Nasional

Buruan, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Telah Dibuka Hari Ini
apahabar.com

Nasional

Raja dan Ratu Belanda Akhirnya Batal ke Palangka Raya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com