Video Viral Rombongan Klub Harley Keroyok 2 Anggota TNI, Polisi Melerai Dicuekin, Ini Gara-garanya Biang Kebakaran Hebat di Patmaraga Kotabaru Mulai Terungkap Nasib Terkini 505 Warga Korban Kebakaran di Patramarga Kotabaru Hari Ini, 30 Warga Balangan Dominasi Kasus Positif Covid-19 di Kalsel [FOTO] Penampakan Ratusan Rumah yang Terbakar di Patmaraga Kotabaru

Soal Keterlambatan Pencairan Tunjangan Tenaga Medis, Simak Penjelasan Kemenkes

- Apahabar.com Senin, 29 Juni 2020 - 16:34 WIB

Soal Keterlambatan Pencairan Tunjangan Tenaga Medis, Simak Penjelasan Kemenkes

Ilustrasi tenaga medis. Foto-Kompas.com/Walda Marison

apahabar.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir, mengklarifikasi soal keterlambatan pencairan dana insentif bagi tenaga medis atau kesehatan.

Abdul Kadir menjelaskan, pemerintah menganggarkan dana insentif bagi tenaga medis sebesar Rp 5,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 3,7 triliun dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai dana transfer daerah dalam bentuk dana tambahan bantuan operasional kesehatan (BOK).

Sisanya, Rp 1,9 triliun dikelola oleh Kemenkes yang di dalamnya termasuk dana santunan kematian tenaga kesehatan sebanyak Rp 60 miliar.

Menurut dia, keterlambatan pencairan dana disebabkan telatnya usulan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah.

Hal itu terjadi karena usulan tersebut harus diverifikasi di internal fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dikirim ke Kemenkes.

“Alurnya panjang sehingga membutuhkan waktu untuk proses transfer ke daerah. Keterlambatan pembayaran juga disebabkan antara lain karena lambatnya persetujuan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh Kementerian Keuangan,” kata Abdul Kadir, di Jakarta seperti dilansir dari Republika.co.id, Senin (29/6).

Oleh karena itu, untuk memudahkan proses pembayaran, menurut dia, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah merevisi Permenkes Nomor 278 Tahun 2020.

Dengan demikian, verifikasi data dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah yang sebelumnya menjadi wewenang Kemenkes dilimpahkan ke dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

“Kementerian Kesehatan hanya akan melakukan verifikasi untuk usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dari RS (rumah sakit) vertikal, RS TNI dan Polri, RS darurat, dan RS swasta. Kemenkes juga akan memverifikasi usulan dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), laboratorium, dan BTKL (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan),” kata dia.

Abdul Kadir menambahkan, dari dana Rp 1,9 triliun yang dikelola Kemenkes, sampai saat ini telah dibayarkan sebesar Rp 226 miliar bagi 25.311 orang tenaga medis. “Ini dari target 78.472 orang tenaga kesehatan. Artinya, sudah hampir 30 persen dari target,” ujarnya.

Kemudian, adapun dana santunan kematian telah dibayarkan sebesar Rp 14,1 miliar kepada 47 orang penerima. Sebelumnya, di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kamis (18/6) lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang rendahnya serapan anggaran di Kemenkes. Presiden juga minta agar tunjangan bagi tenaga kesehatan segera dicairkan.(Rep)

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Positif Corona di Indonesia Bertambah 7 Orang, Total Jadi 31 Kasus
apahabar.com

Nasional

Tsunami Selat Sunda: Basarnas Kerahkan Pasukan Elit Evakuasi Korban
apahabar.com

Nasional

Jangan Panik, Luapan Bendungan Bili-bili Masih Wajar
apahabar.com

Nasional

Naik MRT Bareng, Jokowi dan Prabowo Pamer Kemesraan
apahabar.com

Nasional

Diguncang Gempa M 5,1, Warga Nias Utara Berhamburan ke Luar Rumah
Batik Air Siap Evakuasi WNI dari Wuhan

Nasional

Batik Air Siap Evakuasi WNI dari Wuhan
apahabar.com

Nasional

Penembak Letkol Dono Ditangkap! Pelakunya dari TNI AU
apahabar.com

Nasional

Polisi Sempat Bingung Pilih Sel Lucinta Luna
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com