BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Sri Mulyani: Koordinasi Belanja Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

- Apahabar.com Selasa, 23 Juni 2020 - 16:50 WIB

Sri Mulyani: Koordinasi Belanja Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto-Kemenkeu via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan banyak terjadi kesalahan penggunaan anggaran belanja yang tidak sinkron antara kementerian/lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah sehingga capaian kinerjanya tidak bisa optimal.

“Itu perlu sinkronisasi yang tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6).

Sri Mulyani menyatakan hal tersebut bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu banyak K/L meminta anggaran untuk menghasilkan barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan ketika permintaan telah disetujui dan diberikan lalu direalisasikan untuk menghasilkan barang atau infrastruktur di suatu daerah banyak pemda yang menolak.

Ia menuturkan pemda tidak mau menerima karena barang atau infrastruktur itu merupakan program pemerintah pusat sehingga mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara.

“Jadi ini sering muncul kementerian membangun suatu infrastruktur saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda ternyata pemda bilang tidak butuh infrastruktur itu. Itu kan program pusat,” katanya.

Sri Mulyani melanjutkan, pemda juga tidak menerima karena barang atau infrastruktur tersebut bukan yang diminta oleh mereka sejak awal.

“Pemda tidak mau menerima karena merasa bahwa ‘saya kalau menerima barang ini berarti saya harus memelihara dan ini adalah bukan barang yang saya minta dari awalnya’,” katanya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menyatakan BPK turut menemukan permasalahan lain terkait belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang tidak sesuai karena tidak adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah.

“Belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang ternyata tidak sesuai entah apakah dalam hal ini tidak terlalu sinkron dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemda,” katanya.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan perlu adanya reformasi sistem penganggaran agar mampu memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output, dan outcome.

Ia menyatakan reformasi sistem penganggaran untuk belanja modal akan dilakukan secara multiyears karena penanganan Covid-19 membutuhkan banyak biaya.

“Kita minta untuk diserap menjadi multiyears agar proyek seperti jalan, irigasi, dan jaringan tidak mangkrak jadi yang tadinya bisa selesai 10 bulan atau 12 bulan sekarang kita minta distreach menjadi 18 atau 24 bulan,” jelasnya.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Virus Cacar Monyet Bikin Geger Singapura, Berikut Gejalanya
apahabar.com

Nasional

Sudah 20 Napi Ditangkap, 93 Masih Boron      
apahabar.com

Nasional

Tim Kesehatan Haji Disebar ke Beberapa Lokasi Strategis untuk Layani Jamaah
apahabar.com

Nasional

Prabowo Kalah Telak di Timor Leste
apahabar.com

Nasional

Kementerian Koperasi dan UKM Perpanjang Masa Pemberian BLT
apahabar.com

Nasional

Menkopolhukam Klaim Pungli di Layanan Publik Berkurang 
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Kowani Tangkal Berita Bohong
apahabar.com

Nasional

Kontraksi Ekonomi karena Pandemi, Presiden Yakin Teratasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com