Direvisi 5 Kali, Anggaran Covid-19 di Banjarmasin Kembali Membengkak! Kanalisasi Sepeda Motor di Banjarmasin Mencuat, Ahli Beri Catatan Plus Minus Catat, Banjarmasin Belum Akan Buka Sekolah Saat Ajaran Baru Nasib Pengemudi Bodong, Penabrak Mobil Ketua DPRD Kotabaru Motif Pembunuhan di Belitung Darat, Pelaku Tak Terima Istri Dimarahi




Home Politik

Selasa, 30 Juni 2020 - 11:43 WIB

Tak Bisa Dihubungi, Gubernur Kalteng Tuai Kritik

Reporter: AHC23 - Apahabar.com

Wakil Ketua 2 DPRD Kalteng, H Jimmy Carter. Foto-istimewa

Wakil Ketua 2 DPRD Kalteng, H Jimmy Carter. Foto-istimewa

apahabar.com, PALANGKA RAYA — DPRD Kalimantan Tengah terpaksa menunda pelaksanaan rapat paripurna masa sidang 2 tahun 2020, Senin (29/6), gara-gara Gubernur Sugianto Sabran.

Rapat itu mestinya membahas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat, dan laporan reses tim/kelompok pimpinan dan anggota DPRD.

Tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut, Sugianto hanya diwakili Sekda Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri.

Padahal sesuai tata tertib pasal 217, LPJ harus disampaikan secara langsung oleh kepala daerah, dalam hal ini gubernur Kalteng, tidak dapat diwakilkan baik wakil gubernur ataupun sekda.

Baca juga :  Digadang Dampingi Paman Birin, Kiprah H Muhidin Jadi Pertimbangan

“Apalagi inikan penyampaian LPJ di akhir masa jabatan beliau. Tidak seharusnya diwakili. Dari tujuh fraksi, empat fraksi minta ditunda,” kata Wakil Ketua 2 DPRD Kalteng, H Jimmy Carter.

Menurut adik kandung bupati Barito Utara ini sebelum pihaknya memutuskan menunda paripurna, rapat sempat diskor selama 15 menit, untuk menelepon gubernur, tapi tidak bisa dihubungi.

“Kami menjalani sesuai tatib yang ada supaya bisa berjalan. Karena tatib termasuk kiblat kita. Kalau tidak menjalankan, ibaratnya marwah kami diabaikan, dilecehkan,”ujarnya.

Baca juga :  Ben-Ujang Mantap Maju Pilkada Kalteng, Tunggu Deklarasinya

Sebenarnya, sudah berkali-kali gubernur tidak hadir dalam rapat paripurna. Tetapi bisa dimaklumi. Karena dapat diwakilkan. Namun berbeda jika penyampaian LPJ.

Jimmy menilai gubernur sudah banyak mendapat toleransi, saat menghadiri rapat paripurna. Dalam undangan, sudah tertulis harus menggunakan pakaian sipil lengkap (PSL) yakni peci, jas dan dasi.

Justru ketika gubernur hadir, malah hanya memakai baju dinas harian dan sepatu kets.

“Kami tidak terlalu minta dihormati, tapi hendaknya ikuti sesuai tatib yang ada dan pakaian sesuai undangan,”imbuhnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Alasan Edy dan Astina Maju di Pilwali Banjarbaru
apahabar.com

Politik

Pilkada Serentak 2020, Generasi Milenial Berpotensi buat Framing Bakal Calon
apahabar.com

Politik

Digadang Dampingi Denny Indrayana, Eks Wabup Tanbu Siap Bersaing di Kandang Banteng
apahabar.com

Politik

Kapolres Garut Bantah Perintahkan Dukung Salah Satu Capres
apahabar.com

Politik

Maju Independen di Pilkada Tanbu, Berapa Suara yang Wajib Dikantongi Abdul Alif?
apahabar.com

Politik

Bawaslu Tegur Peserta Pemilu ‘Nakal’
apahabar.com

Politik

Tak Diusung, Ananda dalam Ancaman Recall Partainya Sendiri
apahabar.com

Politik

Maju Pilgub Kalsel, Denny Sowan ke Mahfud MD
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com