Legislator Kalsel: Banjir Dahsyat dan Longsor Akibat Alih Fungsi Hutan Meski Cedera, Messi Tetap Ingin Main di Final Piala Super Spanyol Bantu Korban Banjir Kalsel, Yayasan H Maming Kirim Bantuan Kapolresta Palangka Raya: Langgar PPKM Bakal Ditindak Tegas! Kasus Covid-19 Meningkat, Palangka Raya Resmi Terapkan PPKM

Vonis PTUN Soal Blokir Internet di Papua, Simak Tanggapan Menkominfo

- Apahabar.com Rabu, 3 Juni 2020 - 21:37 WIB

Vonis PTUN Soal Blokir Internet di Papua, Simak Tanggapan Menkominfo

Menkominfo menanggapi vonis PTUN soal blokir internet Papua.Foto-detikcom/Lamhot Aritonang

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan tanggapan terkait hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Diketahui, dalam putusan pengadilan menyebutkan bahwa Presiden RI Joko Widodo dan Menkominfo divonis bersalah karena melakukan pelanggaran hukum atas pelambatan internet di Papua dan Papua Barat.

Pada Agustus 2019, Kominfo melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di Bumi Cenderawasih. Pelambatan ini dilakukan untuk menangkal hoaks yang memperparah aksi masyarakat di sana.

Terkait kejadian tersebut, tergugat I, dalam perkara ini adalah Presiden, dan tergugat II, yakni Menkominfo, melanggar hukum. Menkominfo pada Agustus 2019 adalah Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019, Menkominfo dijabat oleh Johnny G Plate.

“Mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan/atau badan pemerintahan,” ujar majelis hakim sebagaimana dilihat di YouTube akun SAFEnet Voices, Rabu (3/6).

Putusan pengadilan ini pun ditanggapi Menkominfo Johnny. Menurut Johnny, dia belum membaca amar putusannya. Tentunya amar putusan Pengadilan TUN itulah yang akan menjadi acuan.

“Kami menghargai putusan pengadilan, tapi kami juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. Kami akan berbicara dengan jaksa pengacara negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Menkominfo Johnny seperti dilansir dari detikcom.

Dia menjelaskan, sejauh ini dirinya belum menemukan adanya dokumen tentang putusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di wilayah Papua.

Dia juga mengatakan tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di Kominfo terkait hal tersebut. Namun, menurutnya, bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang berdampak gangguan internet di wilayah tersebut.

“Sebagaimana semua pemerintah, demikian hal Bapak Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan tentu terutama untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya rakyat Papua,” ujarnya.

Johnny mengatakan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok yang belum tentu sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara kita. Kebebasan berekspresi, menurut dia, tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Kami tentu sangat berharap bahwa selanjutnya kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi demokrasi melalui ruang siber dapat dilakukan dengan cara yang cerdas, lebih bertanggung jawab, dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi bangsa kita,” pungkasnya.(Dtk)

Editor: Aprianoor

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Viral

Nasional

Wajahnya Viral, Ponsel Pria Mirip Jokowi Sempat Error Diserbu Ribuan Pesan
apahabar.com

Nasional

Viral Soal Ujian SD Singgung Nabi Muhammad
apahabar.com

Nasional

Kronologi Penusukan Syekh Ali Jaber oleh Orang Tak Dikenal di Lampung
apahabar.com

Nasional

RSD Wisma Atlet Rawat 723 Pasien Positif Covid-19
apahabar.com

Nasional

Pengembangan Bandara di “Bali” Baru, Presiden: Dikerjakan Bulan Ini
apahabar.com

Nasional

Mantan Rektor UIN: Elite Politik Harus Tunjukkan Kedewasaan
apahabar.com

Nasional

Harimau Diduga Masuk Kampus Unsri, BKSDA Cek Lokasi
apahabar.com

Nasional

Genap 48 Tahun, MHM: Hipmi Menuju Usia Keemasan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com