Resmi, Hakim Vonis Pemilik Gudang Sabu di Banjarmasin Penjara Seumur Hidup! Remaja Korban Tabrakan di Tabalong Akhirnya Diamputasi, Keluarga Pilih Ikhlas Periksa 16 Mahasiswa, Polisi Terbitkan SPDP untuk Korwil BEM Kalsel Dapat Lampu Hijau, SMA di Kalsel Belum Berani Buka Sekolah Netizen Gagal Paham Soal Bingkisan SHM-MAR, Bawaslu: Sarung Boleh

Wacana Pajak Pesepeda, Kemenhub Blak-blakan

- Apahabar.com Selasa, 30 Juni 2020 - 19:55 WIB

Wacana Pajak Pesepeda, Kemenhub Blak-blakan

Para pesepeda di Kalsel foto bersama. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Wacana memungut pajak dari pesepeda menuai beragam kecaman. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun angkat bicara.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati blak-blakan membantah kabar itu. “Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda,” kata Adita Irawati dikutip dari keterangan
melalui siaran pers Kemenhub nomor: 75/SP/VI/HMS/2020, Selasa (30/6).

“Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” sambung Adita.

Lebih lanjut, Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

Ia menuturkan, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

“Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” kata Adita.

Menurutnya lagi, tingginya animo masyarakat harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Adita menemabahkan, di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor, oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

apahabar.com

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati. foto-net

Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Koalisi minta RUU Disahkan
Rachmad Gobel Serahkan Seluruh Gajinya Atasi Covid-19

Nasional

Rachmad Gobel Serahkan Seluruh Gajinya Atasi Covid-19
apahabar.com

Nasional

Harimau Diduga Masuk Kampus Unsri, BKSDA Cek Lokasi
apahabar.com

Nasional

Tersangka Penghina Moeldoko di Facebook Ditangkap, Polisi Sita Sejumlah Barang Bukti
apahabar.com

Nasional

Wartawan Korea Kunjungi Kementerian Pariwisata, PWI Dan Dewan Pers
apahabar.com

Nasional

Pemilu 2019 Selesai, Jokowi Minta Rakyat Indonesia Bersatu Kembali
apahabar.com

Nasional

Kena Sentuh di Perut, Jemaah Hamil 9 Bulan Rasakan Kontraksi
apahabar.com

Nasional

Bela Menteri Erick Thohir, MHM: Pemerintah Sedang Kerja Keras Lawan Pandemi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com