ga('send', 'pageview');
Geger Mayat Mengapung di Laut Tanbu, Polisi Sulit Identifikasi Jelang Magrib, Api Gegerkan Blok Ikan Pasar Kandangan Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan Covid-19 di Bappeda Kalsel: Puluhan Positif, Satu Meninggal Dunia Tragedi Ledakan Berantai di Beirut: Puluhan Tewas, Ribuan Luka-Luka, Satu WNI




Home Nasional

Selasa, 30 Juni 2020 - 19:55 WIB

Wacana Pajak Pesepeda, Kemenhub Blak-blakan

Redaksi - apahabar.com

Para pesepeda di Kalsel foto bersama. Foto-Istimewa

Para pesepeda di Kalsel foto bersama. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Wacana memungut pajak dari pesepeda menuai beragam kecaman. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun angkat bicara.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati blak-blakan membantah kabar itu. “Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda,” kata Adita Irawati dikutip dari keterangan
melalui siaran pers Kemenhub nomor: 75/SP/VI/HMS/2020, Selasa (30/6).

“Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” sambung Adita.

Baca juga :  Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Koalisi minta RUU Disahkan

Lebih lanjut, Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

Ia menuturkan, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

“Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” kata Adita.

Menurutnya lagi, tingginya animo masyarakat harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda.

Baca juga :  Asyik, Gaji ke-13 PNS Cair Besok

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Adita menemabahkan, di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor, oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

apahabar.com

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati. foto-net

Editor: Syarif

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Ribuan Santri Tebuireng Berebut Pegang Keranda Jenazah Gus Sholah
apahabar.com

Nasional

Save Meratus, Dosen UGM Ingatkan Peran Masyarakat

Nasional

Kadin Sambut Positif Penundaaan Pelonggaran Modal Asing
apahabar.com

Nasional

Ini 7 Momen Umrah Jokowi yang Bikin Baper
apahabar.com

Nasional

China Dinilai Mainkan Pola Okupasi Efektif di Laut Natuna
apahabar.com

Nasional

Bertemu Ulama Kalsel, Jokowi Tepis Isu Miring di Kalsel
apahabar.com

Nasional

Pengembangan Bandara di “Bali” Baru, Presiden: Dikerjakan Bulan Ini
apahabar.com

Nasional

Pendaftaran Online CPNS Resmi Dibuka Mulai Hari Ini, Berikut Tahapannya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com