Gugatan 2BHD Diterima MK, SJA-Arul Pede Menangi Pilbup Kotabaru Alhamdulillah, 21 Warga Tanbu Sembuh dari Covid-19 Gunakan Pakaian Adat, Mitra Pariwisata Kapuas Galang Dana untuk Banjir Kalsel Terparah dalam Sejarah, Jokowi Blakblakan Biang Kerok Banjir Kalsel Wali Kota Beber Biang Kerok Banjir Banjarmasin, Bukan karena Hujan

4 Komite DPD Sepakat Tolak Sentralisasi di RUU Ciptakerja

- Apahabar.com Sabtu, 25 Juli 2020 - 21:29 WIB

4 Komite DPD Sepakat Tolak Sentralisasi di RUU Ciptakerja

4 Komite DPD RI kompak tolak sentralisasi di RUU Ciptakerja. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – 4 pimpinan Komite di DPD RI sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat. Para Senator menganggap RUU Ciptakerja setback kepada era sentralistik.

Demikian pendapat Komite I hingga IV DPD RI yang disampaikan langsung ke Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Sabtu (25/7) di rumah dinas Ketua DPD RI di kawasan Denpasar Raya Jakarta.

Rapat gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Airlangga, selain dipimpin langsung Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, juga dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Fachrul Razi (wakil ketua Komite I), Yorris Raweyai (ketua Komite II), Hasan Basri (wakil ketua Komite II), Bambang Sutrisno (ketua Komite III), Elviana (ketua Komite IV), Asyera Respati Wulanero (wakil ketua PPUU) dan Eni Sumarni (wakil ketua PPUU).

Dalam pengantarnya, LaNyalla sempat menyinggung bahwa DPD memandang ada frasa dalam RUU Ciptaker yang bertentangan dengan konstitusi, di Pasal 18 ayat 1, 2 dan 5 UUD NRI 1945.

Karena semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah.
“Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi,” urainya.

Ditambahkan LaNyalla, para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi pidana. Dan akan menjadi sangat gemuk delegasi pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UU.

Ditambah lagi, kewenangan Presiden mencabut Perda di Pasal 166 RUU tersebut rawan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.

Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Ciptakerja ini mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.

“Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas,” paparnya.

Airlangga mengakui, pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi RUU tersebut. sehingga menimbulkan banyak respon dari berbagai kalangan.

Namun pihaknya tetap mendengar dan berusaha mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik dari DPR RI maupun dari DPD RI.

“Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I hingga IV siang ini. Tentu pemerintah memperhatikan dan mengakomodasi,” paparnya.

Rapat kerja gabungan alat kelengkapan DPD RI dengan Menko Perekonomian yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, diakhiri dengan penyerahan kesimpulan pendapat dari masing-masing Komite di DPD kepada Menko Airlangga.(*)

Editor: Aprianoor

Editor: aji - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Lantik Wamenag dari Kalangan Kiai, Jokowi: Tingkatkan Mutu Pendidikan Agama
apahabar.com

Nasional

IDI Catat Jumlah Tenaga Medis yang Gugur akibat Covid-19 Meningkat
apahabar.com

Nasional

Ketahui! Bea Masuk Remdesivir untuk Pasien Covid-19 0%
apahabar.com

Nasional

Update 24 Mei: Pasien Covid-19 Indonesia Tambah 526 
apahabar.com

Nasional

Pindah Ibu Kota Negara, Jokowi: Gunung Mas Kalteng Penuhi Syarat Luas Lahan
apahabar.com

Nasional

Cegah Korupsi, Berikut 3 Agenda Besar Presiden Jokowi
apahabar.com

Nasional

Deretan Negara yang Sudah Longgarkan Lockdown, Indonesia Kapan?
apahabar.com

Nasional

Mantap..!! Bahasa Banjar, Dayak dan Bakumpai Diusulkan Jadi Bahasa Nasional
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com