ga('send', 'pageview');
Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan Covid-19 di Bappeda Kalsel: Puluhan Positif, Satu Meninggal Dunia Tragedi Ledakan Berantai di Beirut: Puluhan Tewas, Ribuan Luka-Luka, Satu WNI Isu Save Meratus Mencuat, Konsesi PT MCM Masih Ada di HST Nih, Hasil Swab Wali Kota Banjarmasin Usai Bertemu Nadjmi Adhani




Home Kalsel

Minggu, 5 Juli 2020 - 19:44 WIB

Dekrit 5 Juli 1959 Silam di Kalsel, Kediaman Bupati HSU Dilempar Granat!

Reporter: Muhammad Robby - apahabar.com

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Foto-Istimewa

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Rentetan peristiwa politik, keamanan yang mengguncang persatuan dan kesatuan bangsa, hingga gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya, merupakan klimaks dari Dekrit 5 Juli 1959 silam.

Dekrit dikeluarkan demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya bagi negara).

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit itu dan diumumkan melalui upacara resmi di Istana Merdeka.

Dekrit Presiden ini berisi pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian Undang-undang Dasar (UUD) Sementara 1950 menjadi UUD 1945.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dengan demisionernya Kabinet Juanda (Kabinet Karya), maka berakhir pula riwayat Demokrasi Parlementer (Demokrasi Liberal) di Indonesia.

“Yang mana lebih 10 tahun menguasai arena politik di republik tercinta ini,” ucap Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM, Mansyur kepada apahabar.com, Minggu (5/7) siang.

Runtuhnya Kabinet Juanda bukan karena keretakan dalam tubuh kabinet, antarmenteri maupun antarpartai koalisi pendukung kabinet.

Bukan pula karena oposisi dari partai luar kabinet yang dihasilkan suatu mosi tidak percaya dari DPR terhadap kabinet, melainkan ada perubahan struktur politik yang terjadi di Indonesia.

“Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kita beralih kepada kehidupan politik baru di Indonesia. Yakni alam Demokrasi Terpimpin sesuai Konsepsi Presiden 12 Februari 1957. Di mana presiden berusaha memusatkan kekuasaan kesatu tangan, yaitu presiden sendiri,” beber Mansyur.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini juga berdampak terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kadaluwarsanya UUDS 1950, maka konsekuensi logisnya, Undang-undang Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957 tidak berlaku.

Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 23 Tahun 1959 (LN No. 52 Tahun 1959).

Selanjutnya dengan Undang-undang No. 52 Prp Tahun 1960, Perpu No. 23 Tahun 1959 itu dijadikan Undang-undang, maka seluruh wilayah Republik Indonesia dalam keadaan perang.

Baca juga :  Ragam Aksi Sosial Indocement di HUT ke-45

Untuk melaksanakan apa yang dimaksudkan dalam pasal 6 dari Undang-undang No. 23 Prp Tahun 1959 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 Tahun 1960, maka ditetapkan Panglima Daerah Militer X/Lambung Mangkurat sebagai Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) Kalimantan Selatan.

Daerah Hukum Peperda Kalimantan Selatan yakni seluruh Daerah Swatantra Tk. I Kalimantan Selatan, kecuali bagian-bagian yang termasuk dalam Daerah Hukum Peperda Laut Daerah Maritim Makassar dan Daerah Hukum Peperda Udara Daerah AURI II.

Adapun Badan Pembantu Peperda Kalimantan Selatan terdiri dari Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan, Kepala Polisi Komisariat Kalimantan Selatan, dan Kepala Kejaksaaan Daerah Kalimantan Selatan.

Dengan demikian Peperda ditambah tiga anggota Badan Pembantu, yang dikenal dengan istilah Catur Tunggal.

Berdasar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1960 tentang Organisasi Pembantu Penguasa Dalam Keadaan Bahaya di Daerah, maka Peperda Kalimantan Selatan dengan SK No. 24/U/Tahun 1960 per tanggal 4 Februari 1960 menetapkan Tata Kerja Staf Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan.

“Peperda Kalsel pada era itu dihadapkan dengan gerakan separatis dan komunis,” ungkapnya.

Dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960, akhirnya secara tidak langsung menyuburkan akan menghambat Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, anehnya kegiatan PKI tetap saja berjalan legal.

Pada sisi lain, jiwa masyarakat Kalimantan Selatan yang agamis tidak dapat menerima paham komunisme.

Bahkan sempat terjadi ketegangan di Banua, sebutan Kalsel.

“Salah satunya terjadi pelemparan granat ke kediaman Bupati HSU, Bihman Villa serta sederet kegiatan lain,” katanya.

Demi memelihara ketentraman dan ketertiban umum sembari menghadapi pemulihan keamanan, maka Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan mengeluarkan keputusan terkait pelarangan sementara kegiatan Partai Komunis Indonesia di Kalimantan Selatan.

Baca juga :  Optimalkan Kemampuan, Prajurit Kodim 1008 Tanjung Latihan Menembak

Pelarangan itu tertuang dalam Surat Keputusan No.140/S/K.P/tahun 1960 yang berlaku sejak tanggal 22 Agustus 1960.

Sayangnya, di sisi lain, Peperda dalam kondisi penanggulangan “Separatis” oleh Gerakan KRYT Ibnu Hadjar.

Pra dan Pasca-Dekrit Presiden 5 Juli 1959, amnesti yang diberikan presiden atau panglima tertinggi dengan batas waktu, 5 Oktober 1961 ini digunakan satuan-satuan lain untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Akam tetapi Ibnu Hadjar dan sebagian dari satuannya tetap bertahan, meskipun kedudukan mereka semakin terjepit di Kotabaru.

Pada Mei 1963, keadaan kembali kepada tertib sipil. Di mana penanganan dilakukan aparat kepolisian yang dipimpin Kepala Polisi Komisariat (Kapekom) Kalimantan Selatan Komisaris Besar Tengku Abdul Aziz.

Kapekom Kalimantan Selatan mengadakan pendekatan dengan Ibnu Hadjar dan pasukannya agar menyerahkan diri dengan berjanji akan mendapat amnesti dari pemerintah. Walhasil Ibnu Hadjar menyetujuinya.

Penyerahan Ibnu Hadjar dilaporkan ke pemerintah pusat, dengan dukungan sepenuhnya dari Panca Tunggal agar diberikan amnesti.

Namun pemerintah pusat memerintahkan agar Ibnu Hadjar dibawa ke Jakarta, amnestinya ditolak, sehingga Kapekom Kombes Tengku Abdul Aziz merasa terpukul dan mengajukan permintaan berhenti.

Pihak Kejaksaan Agung melimpahkan pengusutan ke Pengadilan Militer dan mengirim Tim penyidik ke Kalimantan Selatan. Salah satunya Letkol CKH Durmawel Achmad.

Akhirnya, Ibnu Hadjar alias Haderi bin Umar alias Angli, seorang Letnan Dua TNI, salah seorang Komandan Tempur Kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, dianggap telah berulang kali melakukan desersi. Kemudian dijatuhi hukuman dengan pidana mati.

Eksekusi dilakukan di Kepulauan Seribu. Para pengikutnya dibebaskan dan kembali ke masyarakat tanpa dilakukan penuntutan hukum, termasuk para tokoh KRYT lainnya seperti Cinabe (Jaksa Agung KRYT), Kastanjaya dan lain-lain.

Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Kementerian Lingkungan Hidup Gandeng ULM Hadapi Karhutla
apahabar.com

Kalsel

Kejutan, Gerindra Siap Usung Denny Indrayana Jadi Cagub di Pilkada Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Buka Rekening Baru BRI, Gratis Mudik Banjarmasin-Samarinda
apahabar.com

Kalsel

Salat Id Tanpa Salaman, Puluhan Polisi Diterjunkan di Al-Karomah

Kalsel

Ikut Gali Kubur, Kapolresta Terkesan dengan Sosok Guru Zuhdi
apahabar.com

Kalsel

Covid-19, Warga Batulicin Diingatkan Jangan Latah di Medsos
ODP Kotabaru Turun, Pintu Masuk Terus Diperketat

Kalsel

ODP Kotabaru Turun, Pintu Masuk Terus Diperketat
apahabar.com

Kalsel

Tenang, Polisi Jamin Keandalan Distribusi Bahan Pokok Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com