ga('send', 'pageview');
Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan Covid-19 di Bappeda Kalsel: Puluhan Positif, Satu Meninggal Dunia Tragedi Ledakan Berantai di Beirut: Puluhan Tewas, Ribuan Luka-Luka, Satu WNI Isu Save Meratus Mencuat, Konsesi PT MCM Masih Ada di HST Nih, Hasil Swab Wali Kota Banjarmasin Usai Bertemu Nadjmi Adhani




Home Nasional

Selasa, 7 Juli 2020 - 10:43 WIB

Demo RUU HIP, Mahfud: Tak Masalah Asal Ikuti Protokol Kesehatan

Redaksi - apahabar.com

Peserta gabungan dari sejumlah ormas mengikuti unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/7). Mereka menolak RUU HIP karena dinilai mengandung unsur komunisme dan berharap pemerintah mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Foto-Antara/Arnas Padda

Peserta gabungan dari sejumlah ormas mengikuti unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/7). Mereka menolak RUU HIP karena dinilai mengandung unsur komunisme dan berharap pemerintah mencabut RUU HIP dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Foto-Antara/Arnas Padda

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak akan menghalangi masyarakat yang unjuk rasa terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Jika mau demo tidak apa-apa itu menunjukan demokrasi tumbuh, kita tidak akan menghalangi demo. Demo silakan asal jangan destruktif dan ikuti protokol kesehatan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).

Baca juga :  Tragedi Ledakan Berantai di Beirut: Puluhan Tewas, Ribuan Luka-Luka, Satu WNI

Pemerintah sendiri sudah menyatakan sikap untuk menunda pembahasan RUU HIP.

Mantan Ketua Mahkamag Konstitusi itu pun meminta DPR kembali mempertimbangkan dan meminta masukan dari masyarakat dalam rencana pembentukan RUU HIP.

Dia pun kembali menegaskan bahwa sikap pemerintah sudah final bahwa menolak segala tafsir tentang Pancasila dalam RUU tersebut.

Terkait adanya usulan untuk dijadikan rancangan undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD menjelaskan akan membicarakannya lebih lanjut.

Baca juga :  Peserta Positif Covid-19 Bisa Ikuti SKB CPNS, Berikut Penjelasan BKN

“Ada atau tidak ada undang-undang kan sudah ada BPIP. Nah kalo sekarang mau ditingkatkan menjadi undang-undang silakan saja. Karena tidak ada yang secara prinsip menentang Ideologi Pancasila. Itu hanya organisasi yang wajib menyosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara, bukan dengan tafsir baru,” ucap Mahfud.(Ant)

Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Wapres Ma’ruf Harap Presiden Pilih Menteri Muda dan Kreatif
apahabar.com

Nasional

Jokowi Akui Angka Kematian Covid-19 di Indonesia Lampaui Rata-Rata Dunia
apahabar.com

Nasional

Pandemi Covid-19 Memburuk, AS Batasi Perjalanan dari Brazil
apahabar.com

Nasional

Korban Selamat Kebakaran Kapal Santika 294 Orang
apahabar.com

Nasional

Amnesti Untuk Ibu Nuril: Jangan Penjarakan Korban
apahabar.com

Nasional

Menkominfo: Netflix Tayang di TVRI Tak Salahi Aturan
apahabar.com

Nasional

Jokowi Anggarkan Rp 1,9 Trliun untuk Reboisasi Nasional
apahabar.com

Nasional

Nasib Nuril Kini Tergantung PK
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com