Resmi, Hakim Vonis Pemilik Gudang Sabu di Banjarmasin Penjara Seumur Hidup! Remaja Korban Tabrakan di Tabalong Akhirnya Diamputasi, Keluarga Pilih Ikhlas Periksa 16 Mahasiswa, Polisi Terbitkan SPDP untuk Korwil BEM Kalsel Dapat Lampu Hijau, SMA di Kalsel Belum Berani Buka Sekolah Netizen Gagal Paham Soal Bingkisan SHM-MAR, Bawaslu: Sarung Boleh

Duh, Ratusan Aset Pemprov Kalsel Jadi Temuan BPK RI

- Apahabar.com Kamis, 16 Juli 2020 - 16:34 WIB

Duh, Ratusan Aset Pemprov Kalsel Jadi Temuan BPK RI

Tak cuma mobil dinas, sedikitnya ratusan aset milik Pemprov Kalsel dilaporkan jadi temuan BPK. Foto-ilustrasi mobil dinas: Istimewa

apahabar.com.com, BANJARMASIN – Ratusan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel diam-diam jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Temuan tersebut lantas mengundang perhatian wakil rakyat di DPRD Kalsel, salah satunya Ketua Komisi II Imam Suprastowo.

Politikus PDI Perjuangan itu tak mau temuan yang terungkap saat Rapat Paripurna, 18 Juni 2020 silam, berbuntut panjang.

“Jangan sampai masuk ke ranah hukum,” jelas dia kepada apahabar.com di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (16/7).

Karenanya, Imam berencana memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Selatan untuk memperdalam temuan aset itu, 23 Juli mendatang.

“Saya dengar ada 400-an aset lebih yang sudah terdata tapi belum tersertifikasi daerah,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kalsel itu.

Imam memerincikan sejumah aset yang seingatnya masih jadi soal. Sebut saja, tanah eks lahan Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Batulicin.

Kemudian, tanah di bawah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di Tambarangan, Tapin. Dan sejumlah kendaraan dinas yang masih ‘dipinjam’ oleh pensiunan PNS di multi-SKPD.

Bukan bermaksud lain, Imam tak mau juga persoalan aset terus menjadi bahan BPK RI setiap kali penyampaian opini Wajar Dalam Pengecualian (WTP).

Dia juga mempertanyakan kenapa BPK tetap memberikan predikat WTP meski Kalsel masih punya pekerjaan rumah yang sama sejak tujuh tahun lalu.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kalsel M Saripuddin juga menekankan supaya pengelolaan aset daerah beralih ke sistem elektronik.

“Tak perlu lagi data-data aset itu di atas kertas, semuanya dibuat digital,” ujar Bang Dhin, sapaan akrabnya.

Dengan sistem digital, kata Bang Dhin, pemerintah akan lebih mudah memetakan seluruh aset milik pemerintah di Bumi Lambung Mangkurat. Termasuk membedakan kepemilikannya dengan masyarakat ataupun korporasi.

Sementara soal aset kendaraan dinas, ia memberikan opsi untuk sesegera mungkin dikembalikan ke pemerintah.

“Ada dua pilihan. Dikembalikan pada daerah atau dibeli dengan harga yang survei jasa appraisal,” jelas dia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap pegawai pemerintah boleh membeli kendaraan dinas yang sudah dipinjampakaikan oleh negara.

“Kondisi seperti ini sekecil apa pun kita akan kejar. Untuk pendapatan daerah,” ujarnya.

Adapun kendaraan dinas yang dibeli bisa menjadi angin segar bagi pemasukan daerah di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Editor: Fariz Fadhillah

Reporter: Rizal Khalqi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Ratusan Warga Banjarmasin Jalani Test Swab, Tunggu Hasilnya
apahabar.com

Kalsel

UN Ditiadakan, Pemkot Banjarmasin Terapkan US Online untuk Kelulusan
apahabar.com

Kalsel

Pasang Plang Lampu Alfamart di Martapura, Buruh Ambruk Tersetrum
apahabar.com

Kalsel

Pengguna BPJS Mandiri Kabupaten Banjar Hanya 54,4 Persen
apahabar.com

Kalsel

Wakapolres dan Kasatsabhara Polres Banjarbaru Dimutasi
apahabar.com

Kalsel

Paman Birin Apresiasi Keberadaan SMSI Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Polda Kalsel Terjunkan Tim Pedas, Pelanggar Protokol Akan Disanksi Tegas
apahabar.com

Kalsel

Motif Penyerangan Dini Hari di HST Akhirnya Terungkap
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com