Mardani H Maming: Hipmi Optimis Pemimpin Muda Kalsel Mampu Bangkitkan Ekonomi Daerah Ketua DPRD Banjar: 100 Hari Program Bupati Harus Penangan Pascabanjir DPP Demokrat Pecat Marzuki Alie dan 6 Kader, Simak Alasannya Duh, Positif Covid-19 Kapuas Bertambah Lagi 50 Kasus Tiga Gus Pimpin Jatim, Bak Angin Segar Bagi Kinerja ASN

Duh, Ratusan Aset Pemprov Kalsel Jadi Temuan BPK RI

- Apahabar.com Kamis, 16 Juli 2020 - 16:34 WIB

Duh, Ratusan Aset Pemprov Kalsel Jadi Temuan BPK RI

Tak cuma mobil dinas, sedikitnya ratusan aset milik Pemprov Kalsel dilaporkan jadi temuan BPK. Foto-ilustrasi mobil dinas: Istimewa

apahabar.com.com, BANJARMASIN – Ratusan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel diam-diam jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Temuan tersebut lantas mengundang perhatian wakil rakyat di DPRD Kalsel, salah satunya Ketua Komisi II Imam Suprastowo.

Politikus PDI Perjuangan itu tak mau temuan yang terungkap saat Rapat Paripurna, 18 Juni 2020 silam, berbuntut panjang.

“Jangan sampai masuk ke ranah hukum,” jelas dia kepada apahabar.com di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (16/7).

Karenanya, Imam berencana memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Selatan untuk memperdalam temuan aset itu, 23 Juli mendatang.

“Saya dengar ada 400-an aset lebih yang sudah terdata tapi belum tersertifikasi daerah,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kalsel itu.

Imam memerincikan sejumah aset yang seingatnya masih jadi soal. Sebut saja, tanah eks lahan Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Batulicin.

Kemudian, tanah di bawah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di Tambarangan, Tapin. Dan sejumlah kendaraan dinas yang masih ‘dipinjam’ oleh pensiunan PNS di multi-SKPD.

Bukan bermaksud lain, Imam tak mau juga persoalan aset terus menjadi bahan BPK RI setiap kali penyampaian opini Wajar Dalam Pengecualian (WTP).

Dia juga mempertanyakan kenapa BPK tetap memberikan predikat WTP meski Kalsel masih punya pekerjaan rumah yang sama sejak tujuh tahun lalu.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kalsel M Saripuddin juga menekankan supaya pengelolaan aset daerah beralih ke sistem elektronik.

“Tak perlu lagi data-data aset itu di atas kertas, semuanya dibuat digital,” ujar Bang Dhin, sapaan akrabnya.

Dengan sistem digital, kata Bang Dhin, pemerintah akan lebih mudah memetakan seluruh aset milik pemerintah di Bumi Lambung Mangkurat. Termasuk membedakan kepemilikannya dengan masyarakat ataupun korporasi.

Sementara soal aset kendaraan dinas, ia memberikan opsi untuk sesegera mungkin dikembalikan ke pemerintah.

“Ada dua pilihan. Dikembalikan pada daerah atau dibeli dengan harga yang survei jasa appraisal,” jelas dia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap pegawai pemerintah boleh membeli kendaraan dinas yang sudah dipinjampakaikan oleh negara.

“Kondisi seperti ini sekecil apa pun kita akan kejar. Untuk pendapatan daerah,” ujarnya.

Adapun kendaraan dinas yang dibeli bisa menjadi angin segar bagi pemasukan daerah di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Rizal Khalqi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Sebaran Personel Polresta Banjarmasin Diklasifikasikan Sesuai Tingkat Kerawanan Tiap TPS
apahabar.com

Kalsel

Aksi Tolak Omnibus Law di Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat Ditutup!
apahabar.com

Kalsel

Cegah Erosi, Polres Kotabaru Tanam Ribuan Rumput Vetiver di Punggung Mamake
Kotabaru Positif Covid-19

Kalsel

Hari ini, 10 Lagi Warga Kotabaru Positif Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Berkas Lengkap, Bekas Dua Kadishub Banjarbaru Segera Diadili
apahabar.com

Kalsel

BMKG: Waspadai Karhutla Hampir Seluruh Wilayah Kalsel
Darurat Covid-19, Ribuan Guru di Banjarmasin 'Dirumahkan'

Kalsel

Darurat Covid-19, Ribuan Guru di Banjarmasin ‘Dirumahkan’
Properda

Kalsel

PT AGM Kembali Raih Properda Hijau, Apa Rahasianya?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com