Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Eddy Ganefo Pastikan Dirinya Sah Jabat Ketum Kadin

- Apahabar.com Minggu, 19 Juli 2020 - 20:36 WIB

Eddy Ganefo Pastikan Dirinya Sah Jabat Ketum Kadin

Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia. Foto-Istimewa

apahabar, PALANGKA RAYA – Kepengurusan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia terdapat dualisme, di bawah pimpinan Suryo Bambang Sulisto (SBS) dan Eddy Ganefo.

Usai melantik pengurus Kadin Kalteng, Sabtu (18/7) lalu, Eddy Ganefo kembali menegaskan bahwa sebenarnya dirinyalah yang sah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.

Sebab sudah sesuai aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan semua dokumen lengkap.

“Yang bisa mengatakan tidak sah adalah pengadilan. Dan belum pernah sekalipun pengadilan mengatakannya,” kata Eddy usai melantik pengurus Kadin Kalteng, Sabtu (18/7).

Eddy menceritakan asal muasal dirinya dipercaya sebagai Ketua Kadin pusat, agar tidak terjadi salah paham.

Pada 2010, diselenggarakan musyawarah nasional (munas) Kadin. Saat itu, ia merupakan salah satu timses ketua terpilih. Namun ternyata amanah organisasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Kemudian pada 2013, lebih separuh Kadin provinsi dan asosiasi, mengajukan mosi tidak percaya, hingga dilanjutkan permintaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Akhirnya munaslub dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat dan terpilih Rizal Ramli, sebagai Ketua Umum Kadin.

Tetapi pada 2015, Rizal diangkat menjadi Komisaris Utama BRI dan menjadi Menko Maritim, sehingga mengundurkan diri.

Kebetulan saat tahun yang sama, sudah waktunya untuk melaksanakan munas, memilih Ketua Kadin baru. Munas 2015 diselenggarakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dihadiri presiden dan wakil presiden.

Adapun ketua dewan penasehat Tanri Ambeng dan ketua dewan pertimbangan Osman Sapta Odang.

“Dan saya juga diminta secara aklamasi oleh teman-teman daerah menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Jadi itu sah, artinya di tahun 2013 dilaksanakannya munaslub. Itu yang namanya Kadin 2010 dilantik sudah demisioner, harusnya sudah tidak ada lagi,” tegas Eddy.

Setelah dilantik 2015, Eddy menghadap presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk meminta SK hukum.

Ternyata Kadin Indonesia ada UU sendiri nomor 1 tahun 1987 dan itu tidak memerlukan SK Menkum dan HAM. Ini artinya tidak satupun, yang mempunyai SK Menkum dan HAM.

“Yang menyatakan sah adalah mekanisme organisasi bagaimana mekanisme mosi tidak percaya. Munaslub itu dilaksanakan apakah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1987, apakah sesuai dengan AD/ART tahun 2010,” imbuhnya.

Editor: Syarif

Editor: Reporter: Ahc23 - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Covid-19 di Kalteng Kembali Melonjak, Sudah 60 Orang Positif
apahabar.com

Kalteng

Edarkan Obat THD, 2 Pemuda di Kapuas Kalteng Diciduk Polisi
apahabar.com

Kalteng

Miliki Navigasi Tangani Covid-19, Letjen Doni Apresiasi Kalteng
apahabar.com

Kalteng

19 Pengendara di Muara Teweh Terjaring Razia
apahabar.com

Kalteng

Tubruk Truk, Pemuda di Pangkalan Bun Tewas Seketika
apahabar.com

Kalteng

Dinsos Kapuas Salurkan BLT dari APBD Tahap II
apahabar.com

Kalteng

Fordayak Kalteng Akan Gelar Rekor Muri 1.000 Lawung
apahabar.com

Kalteng

Bersiap Tinggalkan Barut, Kapolres Pamit ke PWI
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com