Ditangkap di Tabalong, Janda asal Ampah Kalteng Sudah Teler dari Amuntai Guru Danau Imbau Ulama Kalsel Tidak Berpolitik Praktis Puncak Pandemi, Berapa Limbah Infeksius Covid-19 di Kalsel? Amankan Pilgub Kalsel 2020, Polres Tapin Siapkan 258 Personel Akhir 2024, Agropolitan Anjir Pasar Batola Ditarget Berdaya Saing

Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019

- Apahabar.com Kamis, 2 Juli 2020 - 19:18 WIB

Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019

DPRD Tanah Bumbu saat menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019. Foto-DPRD Tanah Bumbu

apahabar.com, BATULICIN – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Supiansyah dan dihadiri anggota dewan lainnya di ruang Utama Sidang DPRD Tanah Bumbu, Rabu (1/7) kemarin.

Rapat juga diikuti Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor, dan Sekretaris Daerah, Rooswandi Salem, beserta seluruh jajarannya melalui video cenference (vicon).

Pemandangan umum pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi yang ada di DPRD Tanah Bumbu.

Di antaranya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya, Asri Noviandani.

Ia menyampaikan apresiasi fraksinya kepada Pemkab Tanah Bumbu atas keberhasilan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Fraksi PDIP berharap opini WTP tersebut dapat dipertahankan pada tahun selanjutnya dan bisa dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja SKPD dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Bumi Bersujud.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menanyakan hal terkait pelaksanaan infrastruktur dan pembangunan fisik.

“Apakah semuanya sudah diuji kelayakannya oleh pihak berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku?” katanya.

Selanjutnya Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Andi Asdar Wijaya, secara keseluruhan mengapresiasi atas pencapaian yang diraih melalui pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2019.

Apresiasi diberikan karena pendapatan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 2.011.790.691.000,- dari target belanja daerah sebesar Rp 1.866.916.000.000,-, sehingga surplus tahun 2019 sebesar Rp 144.880.426.483,-.

“Diharapkan pemerintah daerah dalam menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu didiskusikan dengan baik antara eksekutif dan legislatif, agar tepat sasaran dan tepat guna karena penggunaan DAK pada tahun 2019 kurang menyentuh masyarakat,” ujar Andi Asdar.

Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Said Ismail Khollil Al-Idrus berharap dalam penyusunan program dan kegiatan supaya diperkuat dan dimantapkan percepatan pembangunan yang ada di kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021.

Untuk mencapai visi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata di Kalimantan berbasis pada pengukuran lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera, dan berintelektual yang tinggi.

Kemudian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Haris Fadillah, mengharapkan prestasi opini WTP yang diraih selama ini dapat ditingkatkan dengan peningkatan kualitas disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jajaran pemerintahan daerah dan tetap mengedepankan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan pengawasan yang melekat pada masing-masing SKPD, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, Fraksi PKB juga mengharapkan pemerintah dapat lebih giat untuk melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai modal dasar pendapatan yang belum maksimal terhadap PAD  yang masih belum tersentuh untuk dapat dimaksimalkan.

Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat melalui juru bicaranya, Fawahisa Mahabatan, mengatakan DPRD sebagai pemandu tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan dengan maksud ke depan.

“Kelebihan-kelebihan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurangan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal di kemudian hari,” harapnya.

Pada kesimpulannya semua fraksi dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Pihak legislatif berharap kepada pihak eksekutif agar dapat menyikapi hasil-hasil rapat paripurna tersebut ke dalam bentuk jawaban selanjutnya yang akan dijadikan bahan-bahan atau pertimbangan untuk menentukan sikap dan pandangan DPRD dalam materi berikutnya.

Editor: Puja Mandela

Editor: Reporter: Syahriadi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Laksanakan Reses Tahap Dua, Anggota DPRD Tanbu Bagi-Bagi Sembako
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Anggota Dewan Apresiasi Pembangunan Pondok Darul Hijrah IV di Tanbu
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Ketua DPRD Tanbu Bagikan Ribuan Paket Sembako
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Eksekutif dan Legislatif di Tanbu Sepakati KUPA-PPAS Perubahan 2020
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Pisah Sambut Dandim, Anggota Dewan Minta Sinergitas Tetap Terjalin
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Dewan Apresiasi Kinerja Muhammad Alpiya Rakhman Saat Menjabat di DPRD Tanbu
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Pimpinan DPRD Tanbu Apresiasi Baksos ‘Polri Peduli Covid-19’
apahabar.com

DPRD Kab Tanah Bumbu

Dewan Tanbu Terima Rombongan Pansus IV DPRD Provinsi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com