Hasil Visum: 2 Anak yang Diduga Dibunuh Ibu di Benawa HST Mati Lemas! Orbawati Buron, Nasdem Tanah Laut Fokus Menangkan BirinMu Detik-Detik Akhir Kampanye, Bawaslu RI Turun ke Banjarmasin Bisnis Terselubung, Polisi Kotabaru Tangkap 2 Pelaku TV Kabel Terpapar Covid-19, Kemenag Tutup Satu Ponpes di Palangka Raya

Jadi Gubernur Butuh Rp 100 M, Haji Denny Tak Gentar

- Apahabar.com Rabu, 15 Juli 2020 - 18:12 WIB

Jadi Gubernur Butuh Rp 100 M, Haji Denny Tak Gentar

Denny Indrayana tak gentar dengan hasil survei yang menyebut biaya untuk menjadi gubernur cukup tinggi. Foto-Merdeka.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Denny Indrayana rupanya tak gentar dengan tingginya ongkos politik untuk menduduki kursi gubernur.

“Pandangan kepala daerah harus menyediakan modal politik yang tinggi mesti dihilangkan dan dilawan,” ucap Haji Denny, begitu sapaannya, kepada apahabar.com, Rabu (14/7) siang.

Sebagaimana diketahui, wakil menteri hukum dan HAM era Presiden SBY itu berniat maju di pertarungan Pilgub Kalsel, akhir tahun ini.

Mahalnya ongkos politik, kata dia, akan menyebabkan pilihan rakyat terhadap pemimpin menjadi terbatas. Termasuk membuka ruang politik uang.

“Sehingga itu harus sama-sama didobrak dan dilawan,” tegas pria asal Kotabaru itu.

Pakar hukum tata negara itu berdalih, yang menentukan suatu kepala daerah dalam Pilkada bukan uang, melainkan rakyat.

“Ini kepala daerah dan gubernur pilihan rakyat. Bukan pilihan uang,” cetus Guru Besar Universitas Gajah Mada ini.

Menurut bakal calon gubernur satu ini, kedaulatan rakyat harus dikembalikan. Jangan sampai menjadi daulat uang.

“Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan keuangan yang maha kuasa. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan adil serta tidak dikontrol oleh kekuatan modal,” tandasnya.

Sebelumnya, tingginya biaya untuk menjadi kepala daerah diungkap dari survei yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian, saat rapat bersama Komite I DPD di Senayan, Jakarta, akhir tahun kemarin.

Berdasarkan survei berbasis Pilkada 2015 itu menyebut untuk menjadi gubernur membutuhkan dana berkisar antara Rp20 miliar hingga 100 miliar.

Sebelumnya, bakal calon lain, yakni Rosehan Noor Bachri ikut angkat bicara soal mahal tidaknya cost politics itu.

“Mahalnya cost politics itu tergantung bakal calon bersangkutan. Saya ini pernah menjadi pemain, pemenang, dan pihak yang dikalahkan. Jadi lebih tahu seluk-beluknya,” ucap Rosehan Noor Bachri kepada apahabar.com, Rabu (14/7).

Sebenarnya, kata anggota aktif DPRD Kalsel itu, tidak ada ongkos politik yang mahal, kecuali jika dipaksa untuk membayar. Modalnya hanya komitmen awal untuk bersama-sama membangun daerah.

“Cukup itu saja, tidak ada biaya lebih. Buat apa banyak keluar duit? Artinya ada niat jahat di belakangnnya untuk mengembalikan uang yang telah dipakai,” beber Rosehan.

Dari berstatus sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga PDI Perjuangan, Rosehan mengklaim tidak pernah membayar. Begitu juga pada ajang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 kemarin.

Sebagai kader, Rosehan lebih memperhatikan tingkat kredibilitas dan keterpilihan. Sehingga masyarakat melihat dari bobot dan bibitnya sebagai pemimpin.

“Mungkin ada sebagian orang atau oknum yang membeli partai. Kalau kader, buat apa membeli partai. PDI Perjuangan tidak ada seperti itu,” cetusnya.

Terkait biaya pemenangan, sambung dia, PDI Perjuangan sendiri berkomitmen keroyokan sesuai dengan moto gotong-royong.

“Masyarakat jangan memilih saya jika harus membayar. Berapa kali jadi kepala daerah dan anggota DPRD Kalsel, saya tidak pernah bayar. Ngapain bayar? Kalau senang pilih, kalau tidak, ya enggak papa. Berarti masyarakat lebih senang duit,” cetusnya.

Sejauh ini, ia hanya mengikuti irama dari parpol. Mengingat, Rosehan sendiri telah mendaftar ke sejumlah parpol seperti PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Gerindra.

“Mereka telah melakukan pemanggilan. Intinya kalau mereka meminta saya membayar, saya tidak punya uang,” pungkasnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Muhammad Robby - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Dua Kader Golkar ‘Berebut’ Hati Gerindra di Pilgub Kalsel 2020, Julak Abidin Gamang?
apahabar.com

Politik

Intip Sederet Gagasan Zairullah Azhar-Rusli Majukan Kabupaten Tanah Bumbu
apahabar.com

Politik

PIlwali Banjarmasin 2020, Partai Gerindra Punya Jagoan
apahabar.com

Politik

Panwas Kecamatan di Banjarmasin Kini Dibekali LHP Online
apahabar.com

Politik

Mukmin Titip Ini Jika Syafruddin H Maming Jadi Bupati Tanah Bumbu
apahabar.com

Politik

Eks Komisioner Kritik KPU Telat Respons Tekanan Politik
apahabar.com

Politik

Golkar Berjaya, Supian HK Digadang Jadi Ketua DPRD Kalsel

Politik

Tak Asal Bicara, Begini Cara SHM-MAR Kembangkan UMKM di Tanah Bumbu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com