Video Detik-detik Buaya Raksasa Diangkat dari Sungai Kayubesi Babel, Diyakini Warga Sebagai ‘Siluman’ Kasus Pembunuhan Istri Muda Pembakal di HST Inkrah, Jaksa Eksekusi Terpidana ke Martapura Muatan Politis dalam Pencopotan Sekda Tanah Bumbu Kantongi 3 Barang Bukti, Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran BirinMU BW, Eks Pimpinan KPK Buka-bukaan Alasan Turun Gunung Bantu H2D

Kalsel Rentan Kecurangan, Bawaslu RI Wanti-Wanti Kepala Daerah

- Apahabar.com Senin, 6 Juli 2020 - 12:24 WIB

Kalsel Rentan Kecurangan, Bawaslu RI Wanti-Wanti Kepala Daerah

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan ketika kunjungan di Kantor Bawaslu Banjarmasin, Senin (6/7) pagi. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Semua daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) disebut memiliki potensi pelanggaran pemilihan umum (pemilu). Terlebih, saat pandemi Covid-19 melanda.

Sebagai informasi, di Kalsel terdapat tujuh daerah yang bakal menghelat pesta demokrasi lima tahunan.

Di tingkat kota, ada nama Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

Kemudian dalam lingkup Kabupaten, ada Banjar, Barito Kuala (Batola), Tanah Bumbu, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah (HST). Termasuk pemilihan gubernur atau Pilgub.

“Saya kira semua daerah punya potensi pelanggaran apalagi di tengah pandemi ada calon incumbent di daerah itu yang menyalahgunakan kewenangan,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan ketika kunjungan di Kantor Bawaslu Banjarmasin, Senin (6/7) pagi.

Hal yang menjadi rentan mengingat kepala daerah secara otomatis merangkap ketua daripada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Jadi, apabila wewenang demikian tidak didasari etika dan moral yang baik, maka bisa jadi penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk politik Pilkada-nya terbuka lebar.

Kepala daerah, sebut dia, sangat berpotensi mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kewajiban penanganan pandemi Covid-19.

“Saya berharap hal itu tidak terjadi. Jadi semestinya laksanakan tugas sebagai kepala daerah incumbent,” tegasnya.

Demi hal itu tidak terjadi, ia menginstruksikan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk berpegang teguh pada aturan hukum: Undang Undang (UU) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebab kunci Pilkada yang baik adalah penyelenggara yang objektif dan tidak memihak kepada pasangan calon.

“Penyelenggara seperti KPU harus adil dan Bawaslu juga tetap mengawasi,” ucapnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Reporter: Bahaudin Qusairi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Update 22 Mei: Total Positif Covid-19 di Kalsel Capai 572 Kasus
apahabar.com

Kalsel

Mengintip Geliat Bisnis Jasa Tukar Uang di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Bapemperda Segera Menyusun Program Raperda
apahabar.com

Kalsel

Ratusan Penarik Becak Serbu Masjid Riyadus Shalihin Barabai, Ada Apa?
apahabar.com

Kalsel

Hanya Separuh Peserta UTBK Terdaftar di ULM, Apa Kendalanya?

Kalsel

VIDEO Penangkapan WN Malaysia di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Minim Tempat, Depo Arsip Belum Miliki Ruang Galeri Foto
apahabar.com

Kalsel

KNPI Balangan Ajak Masyarakat Eratkan Persatuan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com