ga('send', 'pageview');
Breaking News! Kabar Duka, Kadisdik Banjar Maidi Armansyah Meninggal Dunia Sebelum Wafat, Kondisi Wali Kota Banjarbaru Naik Turun Geger Mayat Mengapung di Laut Tanbu, Polisi Sulit Identifikasi Jelang Magrib, Api Gegerkan Blok Ikan Pasar Kandangan Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan




Home Kalsel

Senin, 6 Juli 2020 - 12:24 WIB

Kalsel Rentan Kecurangan, Bawaslu RI Wanti-Wanti Kepala Daerah

Reporter: Bahaudin Qusairi - apahabar.com

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan ketika kunjungan di Kantor Bawaslu Banjarmasin, Senin (6/7) pagi. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan ketika kunjungan di Kantor Bawaslu Banjarmasin, Senin (6/7) pagi. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Semua daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) disebut memiliki potensi pelanggaran pemilihan umum (pemilu). Terlebih, saat pandemi Covid-19 melanda.

Sebagai informasi, di Kalsel terdapat tujuh daerah yang bakal menghelat pesta demokrasi lima tahunan.

Di tingkat kota, ada nama Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

Kemudian dalam lingkup Kabupaten, ada Banjar, Barito Kuala (Batola), Tanah Bumbu, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah (HST). Termasuk pemilihan gubernur atau Pilgub.

“Saya kira semua daerah punya potensi pelanggaran apalagi di tengah pandemi ada calon incumbent di daerah itu yang menyalahgunakan kewenangan,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan ketika kunjungan di Kantor Bawaslu Banjarmasin, Senin (6/7) pagi.

Baca juga :  30 Pemuda Terpilih di Tapin Disiapkan Jadi Prajurit TNI AD

Hal yang menjadi rentan mengingat kepala daerah secara otomatis merangkap ketua daripada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Jadi, apabila wewenang demikian tidak didasari etika dan moral yang baik, maka bisa jadi penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk politik Pilkada-nya terbuka lebar.

Kepala daerah, sebut dia, sangat berpotensi mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kewajiban penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga :  Hasil Swab Massal di DPRD Kalsel Negatif

“Saya berharap hal itu tidak terjadi. Jadi semestinya laksanakan tugas sebagai kepala daerah incumbent,” tegasnya.

Demi hal itu tidak terjadi, ia menginstruksikan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk berpegang teguh pada aturan hukum: Undang Undang (UU) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebab kunci Pilkada yang baik adalah penyelenggara yang objektif dan tidak memihak kepada pasangan calon.

“Penyelenggara seperti KPU harus adil dan Bawaslu juga tetap mengawasi,” ucapnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Cerita Pilu Keluarga Pasien Positif Covid-19 di Banjarmasin

Kalsel

Kena Batunya, Maling Kotak Amal Banjarbaru Babak Belur Dimassa
apahabar.com

Kalsel

Dampak Covid-19, Warung Wadai di Tanbu Sepi Pembeli
apahabar.com

Kalsel

Bupati HST Geser Puluhan Pejabat Eselon III dan IV
apahabar.com

Kalsel

FOTO: Polda Kalsel Kerahkan Ratusan Personel Perangi Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Sisa Bando di Ahmad Yani Membahayakan, Wali Kota: Kita Nilai Dulu
apahabar.com

Kalsel

Jam Malam Tak Ampuh, Dishub Ingin Tutup Total Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Jawaban RSUD Ulin Soal Perampasan HP Wartawan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com